Rabu, November 11, 2026
spot_img
BerandaHUKUM DAN KRIMINALNusron Wahid Terpantau di Kantor ATR/BPN, MAKI Desak KPK Bergerak

Nusron Wahid Terpantau di Kantor ATR/BPN, MAKI Desak KPK Bergerak

  • Sorotan Laporan:
  • Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, disebut terpantau berada di kantornya di Jakarta Selatan. Informasi tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, melalui rilis ketiga.
  • Dalam pernyataannya, Boyamin mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengevaluasi langkah lanjutan terkait agenda pemanggilan Nusron, termasuk mempertimbangkan pemanggilan ulang dan pencegahan ke luar negeri apabila memenuhi persyaratan hukum.
  • Boyamin juga menyebut belum ada agenda perjalanan dinas luar negeri yang diketahuinya untuk keesokan hari. Namun, informasi mengenai keberadaan dan agenda menteri tersebut perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait, sedangkan keputusan pemanggilan maupun pencegahan merupakan kewenangan aparat sesuai peraturan.

Poin-poin penting ini ditulis oleh para reporter dan editor yang mengerjakan berita ini.

JAKARTA — Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid disebut terpantau berkantor di Kementerian ATR/BPN, Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, pada sore hari, berdasarkan rilis ketiga yang disampaikan Koordinator MAKI Boyamin Saiman.

Dalam keterangan tersebut, Boyamin menggambarkan Nusron terlihat santai ketika menjalankan aktivitas di kantor kementerian. Ia juga mengutip penuturan sejumlah pegawai yang disebut melihat perubahan sikap dibandingkan pekan sebelumnya.

Meski demikian, gambaran mengenai kondisi emosional itu merupakan penilaian dalam rilis Boyamin dan belum terverifikasi secara independen.

Boyamin meminta KPK mempertimbangkan langkah hukum yang dinilai tepat terkait agenda pemanggilan Nusron. Ia menyebut opsi pemanggilan kembali dapat ditempuh apabila sesuai dengan hasil kajian dan ketentuan yang berlaku.

“Wahai KPK, silakan segera jemput NW saat ini juga. Jika tidak berani jemput, bolehlah dikirim surat panggilan sekali lagi sesuai kajian,” tulis Boyamin dalam rilisnya.

Pernyataan tersebut merupakan desakan dari MAKI, bukan keputusan resmi lembaga antirasuah. Tindakan membawa seseorang untuk kepentingan proses hukum harus memenuhi dasar dan prosedur yang berlaku.

Selain menyoroti pemanggilan, Boyamin meminta KPK menerbitkan surat pencegahan ke luar negeri melalui mekanisme yang melibatkan Direktorat Jenderal Imigrasi.

“KPK harus segera terbitkan surat cekal ke Dirjen Imigrasi untuk mencegah NW kabur lagi saat dipanggil ke KPK,” ujarnya.

Boyamin menyatakan informasi yang sebelumnya ia sampaikan mengenai kemungkinan Nusron kembali ke Jakarta dinilainya sesuai dengan keberadaan menteri tersebut di ibu kota.

Ia memperkirakan Nusron masih akan berkantor pada pagi berikutnya karena, menurut informasi yang diterimanya, belum terdapat agenda protokoler perjalanan dinas luar negeri.

Perkiraan itu belum menjadi konfirmasi resmi mengenai jadwal kegiatan Nusron. Kepastian agenda tersebut perlu diperoleh dari Kementerian ATR/BPN atau pihak yang berwenang

***

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments