- Sorotan Laporan:
- Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mulai membahas penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Strategis Oba Tengah dan Kawasan Bandar Udara Sultan Nuku untuk memperjelas arah pembangunan, memperkuat kepastian pemanfaatan lahan, serta membuka peluang investasi.
- Pembahasan dimulai melalui Focus Group Discussion (FGD) I dan Konsultasi Publik (KP) I yang dibuka Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Rudy Ipaenin, Selasa (20/10/2026).
- Pemerintah daerah menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan organisasi perangkat daerah agar dokumen tata ruang sesuai kebutuhan wilayah.
- Kementerian ATR/BPN RI juga mengingatkan bahwa seluruh perangkat daerah memiliki peran strategis dalam memastikan substansi RDTR selaras dengan arah pembangunan dan kondisi faktual di lapangan.
Poin-poin penting ini ditulis oleh para reporter dan editor yang mengerjakan berita ini.
TIDORE — Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mulai membahas penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Strategis Oba Tengah dan Kawasan Bandar Udara Sultan Nuku sebagai upaya memperjelas arah pembangunan, meningkatkan kepastian pemanfaatan ruang, serta mendukung iklim investasi daerah.
Pembahasan tersebut ditandai dengan pembukaan Focus Group Discussion (FGD) I dan Konsultasi Publik (KP) I oleh Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Rudy Ipaenin, mewakili Wali Kota Tidore Kepulauan, di ruang rapat wali kota, Selasa (20/10/2026).
Kegiatan itu dihadiri perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, tim penyusun dari Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Maluku Utara, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, serta kepala desa.
Dalam sambutannya, Rudy menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN RI atas dukungan teknis dalam penyusunan dokumen tersebut, termasuk kontribusi UNU Maluku Utara sebagai tim penyusun.
Ia menegaskan bahwa penataan ruang tidak sebatas mengatur penggunaan lahan, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan untuk mengoptimalkan potensi wilayah secara terencana, proporsional, dan bertanggung jawab.
“Kami memandang dukungan tersebut sebagai bentuk sinergi yang penting antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang terarah, terencana, dan berkelanjutan,” ujar Rudy.
Menurutnya, keberadaan RDTR diharapkan memberikan kejelasan mengenai arah pengembangan kawasan sekaligus menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“RDTR diharapkan menjadi instrumen yang memberikan kejelasan arah pemanfaatan ruang dan mendukung kepastian bagi seluruh pihak. Kepastian tata ruang juga merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan dunia usaha, membuka peluang investasi, serta mendorong kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Rudy meminta tim penyusun bekerja secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kebutuhan pembangunan, aspirasi masyarakat, serta kesesuaian dengan kebijakan tata ruang yang lebih luas.
Ia juga mengajak camat, lurah, kepala desa, tokoh masyarakat, hingga pelaku usaha berpartisipasi aktif menyampaikan masukan agar dokumen yang dihasilkan tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
“FGD hari ini hendaknya menjadi ruang dialog yang produktif, tempat kita menyamakan persepsi, menyampaikan pandangan, dan membangun kesepahaman mengenai arah pengembangan wilayah Oba Tengah ke depan,” tambahnya.
Keterlibatan para pemangku kepentingan dinilai penting untuk mengidentifikasi potensi wilayah, kebutuhan infrastruktur, serta berbagai kepentingan yang perlu diseimbangkan dalam perencanaan kawasan.
Kasubdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II.E Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Kementerian ATR/BPN, Dian Ayu Wulandari, dalam arahannya secara daring menjelaskan bahwa RDTR merupakan produk hukum pemerintah daerah.
Karena itu, seluruh OPD memiliki peran strategis dalam memastikan isi dokumen selaras dengan arah pembangunan daerah dan kondisi faktual di lapangan.
Penegasan tersebut menempatkan koordinasi lintas sektor sebagai bagian penting dalam proses penyusunan. Keselarasan perencanaan diperlukan agar kebijakan pemanfaatan ruang dapat diterapkan secara konsisten oleh perangkat daerah terkait.
Rudy menegaskan, keberhasilan penyusunan RDTR tidak cukup diukur dari rampungnya dokumen. Perencanaan tersebut harus mampu menjadi pedoman pembangunan, memberikan kepastian pemanfaatan ruang, mendukung kemudahan berusaha, serta menjaga keseimbangan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
“Mari kita jadikan penyusunan RDTR ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi, meningkatkan kepastian perencanaan, dan membangun fondasi pembangunan daerah yang lebih maju, inklusif, berkelanjutan, ramah investasi, serta tangguh terhadap bencana,” tutupnya.
Melalui FGD dan konsultasi publik tersebut, Pemkot Tidore Kepulauan berharap penyusunan RDTR Kawasan Strategis Oba Tengah dan Kawasan Bandar Udara Sultan Nuku menghasilkan arahan pengembangan wilayah yang terukur, sesuai kebutuhan masyarakat, serta mendukung pembangunan jangka panjang.
***
