- Sorotan Laporan:
- Investigasi OCCRP mengungkap bahwa Harita Group mengontrak dua perusahaan yang diyakini terkait dengan Arifin Saroa, pemimpin Desa Kawasi, untuk jasa pemuatan di pelabuhan Pulau Obi.
- Dokumen lain mencatat transaksi lahan sekitar US$304.000 yang melibatkan Saroa pada 2020–2022. Temuan ini menyoroti hubungan bisnis perusahaan dengan tokoh lokal, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan pelanggaran hukum.
HALMAHERA SELATAN — Harita Group tercatat mengontrak dua perusahaan yang diyakini dimiliki Arifin Saroa, pemimpin Desa Kawasi, untuk menyediakan jasa pemuatan di pelabuhan Pulau Obi, Maluku Utara. Informasi tersebut diungkap dalam investigasi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) berdasarkan dokumen kontrak dan laporan pemuatan.
Selain hubungan bisnis tersebut, dokumen yang ditelaah OCCRP mencatat transaksi lahan sekitar US$304.000 yang melibatkan Saroa, terutama pada Januari 2020 hingga Agustus 2022. Lahan pertanian di sekitar Kawasi itu direncanakan untuk pembangunan pabrik peleburan nikel kedua dan infrastruktur pendukung Harita.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai hubungan perusahaan tambang dengan pemimpin desa di tengah keberatan sebagian warga terhadap kegiatan pertambangan. Namun, catatan transaksi itu tidak otomatis membuktikan adanya korupsi atau konflik kepentingan.
Menurut laporan OCCRP, Harita menggunakan jasa dua perusahaan yang diyakini terkait dengan Saroa untuk kegiatan pemuatan di pelabuhan setempat.
Dalam rencana pelibatan pemangku kepentingan pada 2021, Harita mengidentifikasi Saroa sebagai figur penting bagi keberhasilan operasi tambang dan mencatat hubungannya dengan perusahaan tetap terjaga.
Informasi tersebut menggambarkan kedekatan hubungan bisnis dan komunikasi antara perusahaan dengan pemimpin desa. Namun, kepemilikan perusahaan, isi kontrak, nilai pembayaran, dan kemungkinan adanya konflik kepentingan perlu dinilai berdasarkan dokumen serta hasil pemeriksaan yang relevan.
Lebih dari selusin surat perjanjian yang ditelaah OCCRP mencatat transaksi lahan sekitar US$304.000 yang melibatkan Saroa, terutama selama Januari 2020 hingga Agustus 2022.
Menurut dokumen tersebut, lahan yang dijual berada di sekitar Kawasi dan direncanakan untuk pembangunan smelter kedua serta infrastruktur pendukung Harita.
Nilai transaksi tersebut merupakan informasi dalam dokumen yang ditelaah OCCRP. Besarnya nilai jual beli tidak dengan sendirinya membuktikan tindak pidana. Penilaian lebih lanjut membutuhkan pemeriksaan terhadap status kepemilikan lahan, kontrak, aliran dana, dan kemungkinan keterkaitannya dengan keputusan publik.
Email internal perusahaan menunjukkan bahwa pada 2015, sejumlah warga Kawasi mempersoalkan pembangunan smelter. Mereka menuduh Harita tidak mengadakan konsultasi publik dan meminta pekerjaan dihentikan sementara untuk membuka ruang penilaian dampak lingkungan yang baru.
Dalam email kepada koleganya pada Juli 2015, seorang manajer umum senior Harita menulis bahwa ia menduga “pihak ketiga sedang menghasut publik.”
Sementara itu, memo keamanan internal Harita pada 2020 menyebut Saroa akan memberikan informasi mengenai warga yang diduga terlibat dalam protes terhadap perusahaan. Memo tersebut juga menyinggung kemungkinan pembatasan kesempatan kerja bagi warga tertentu dan keluarga mereka.
Empat warga Kawasi yang diwawancarai OCCRP mengatakan rekomendasi kepala desa diperlukan bagi penduduk yang ingin bekerja untuk Harita atau memasok barang kepada perusahaan. Mereka juga mengaku mengalami intimidasi ketika menolak menjual tanah atau mengeluhkan dampak pertambangan.
Seorang warga yang identitasnya dirahasiakan menyatakan kepada OCCRP bahwa penolakan penjualan lahan dapat diikuti kedatangan petugas pada waktu tidak wajar. Kesaksian tersebut merupakan klaim narasumber dan bukan kesimpulan hukum yang telah diputus pengadilan.
Spreadsheet internal Harita bertajuk Membangun Hubungan pada 2013 mencatat rencana pembayaran US$2.300 kepada Saroa dan sedikitnya 11 orang lainnya. Sekitar US$400 dialokasikan untuk Saroa.
Email rahasia pada 2014 juga merinci sekitar US$13.500 dalam bentuk “insentif” bagi puluhan tokoh masyarakat, termasuk imam dan pendeta. Korespondensi tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengaruh penerima menjadi salah satu pertimbangan manajemen.
OCCRP belum dapat memastikan seluruh pembayaran yang direncanakan benar-benar dicairkan ataupun membuktikan bahwa transaksi tersebut berkaitan langsung dengan penanganan protes warga.
Temuan mengenai kontrak perusahaan, transaksi lahan, serta memo internal ini bersumber dari dokumen yang ditelaah OCCRP. Sementara itu, dugaan intimidasi dan pembatasan akses kerja berasal dari kesaksian warga yang diwawancarai organisasi tersebut.
***
