Kategori: Nasional

Topik umum untuk laporan berita meliputi perang, pemerintah, politik, pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, bisnis, mode, dan hiburan, serta acara atletik, acara unik atau tidak biasa. Proklamasi pemerintah, tentang upacara kerajaan, hukum, pajak, kesehatan masyarakat, dan kriminalitas,

  • Kayu Indonesia Berakhir di Indiana

    Kayu Indonesia Berakhir di Indiana

    • SOROTAN LAPORAN :
    • Kayu meranti Indonesia disebut mengalir hingga industri RV di Indiana.
    • Mighty Earth menyoroti deforestasi Kalimantan dan meminta produsen menggunakan sumber kayu berkelanjutan.

    Poin-poin penting ini ditulis oleh para reporter dan editor yang mengerjakan berita ini.

    JAKARTA — Pohon kayu yang ditebang di Indonesia disebut masuk dalam rantai pasok industri kendaraan rekreasi (recreational vehicle/RV) di Amerika Serikat hingga berakhir di Elkhart County, Indiana. Perjalanan bahan baku tropis tersebut kini disorot kelompok lingkungan karena dikaitkan dengan deforestasi hutan Kalimantan dan hilangnya habitat orangutan.

    Lebih dari delapan juta keluarga Amerika Serikat memiliki kendaraan rekreasi. Banyak RV diproduksi di Elkhart County, kawasan yang menjadi salah satu pusat manufaktur kendaraan tersebut di Amerika Utara.

    Melansir Mighty Earth menilai besarnya penggunaan kayu impor dalam pembuatan RV perlu diikuti kebijakan pengadaan yang lebih ketat. Kelompok konservasi itu mendesak produsen memastikan bahan baku berasal dari sumber yang legal, dapat ditelusuri, dan berkelanjutan.

    Dari Kalimantan Menuju Indiana

    Direktur Mighty Earth Indiana Mike Oles mengatakan pihaknya menemukan rantai perdagangan kayu tropis yang membentang ribuan mil dari Indonesia menuju pusat industri RV di Amerika Serikat.

    “Rantai pasokan sepanjang 10.000 mil dari Borneo ke Elkhart, Indiana,” kata Oles mengutip, Selasa 8 September 2026

    Menurut Direktur Senior Mighty Earth Amanda Hurowitz, penelusuran dilakukan setelah organisasinya menemukan aktivitas penebangan hutan dalam skala luas di konsesi Mayawana Persada, Kalimantan.

    “Saat kami mencoba mengidentifikasi apa yang mendorong deforestasi ini, kami menemukan keterkaitannya dengan industri kendaraan rekreasi di AS,” ujar Hurowitz.

    Ia menjelaskan kayu lauan atau meranti disebut dipanen di Indonesia sebelum bergerak melalui sejumlah titik distribusi menuju pasar Amerika.

    “Yang terjadi adalah kayu Lauan, atau meranti, dipanen di sana, lalu dikirim ke, saya rasa, Sumatra, dan kemudian dari Sumatra, kami melacaknya ke California, ke seorang importir di sana,” katanya.

    Dari California, kayu tersebut menurut Hurowitz kemudian dikirim ke Patrick Industries. Bahan itu selanjutnya disebut digunakan dalam produk yang berkaitan dengan sejumlah produsen RV, termasuk Winnebago, Thor, dan Forest River.

    Elkhart Jadi Pusat Produksi RV

    Elkhart County menjadi sasaran kampanye lingkungan karena wilayah tersebut merupakan pusat manufaktur kendaraan rekreasi di Amerika Utara.

    “85 hingga 90% RV di Amerika Utara dibuat, Anda tahu, di Elkhart County, kan?” kata Oles.

    Konsentrasi manufaktur membuat kawasan tersebut menjadi titik penting dalam rantai pasok industri. Karena itu, Mighty Earth memilih Elkhart dan St. Joseph sebagai lokasi kampanye untuk menekan perusahaan agar memperbaiki kebijakan pengadaan kayu.

    Pada April, kelompok tersebut memasang sejumlah papan reklame dengan pesan, “RV tidak seharusnya membunuh orangutan.”

    Aktivis juga menggunakan truk reklame berjalan yang membawa slogan, “Kendaraan rekreasi Anda adalah penggundulan hutan di atas roda.”

    Meranti Banyak Digunakan dalam RV

    Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut asal bahan baku. Mighty Earth juga menyoroti tingginya penggunaan kayu dalam konstruksi kendaraan rekreasi.

    Hurowitz mengatakan kayu digunakan untuk sejumlah bagian penting kendaraan, termasuk struktur bangunan.

    “Kami agak terkejut dengan banyaknya kayu yang digunakan dalam pembuatan RV,” katanya.

    Oles menyebut meranti memiliki sejumlah karakteristik yang membuatnya menarik bagi industri, antara lain ringan, fleksibel, mudah dipotong tipis, dan cocok untuk dibuat menjadi kayu lapis.

    “Dinding, lantai, langit-langit, lemari, Anda tahu, di mana pun ada potongan kayu yang dibutuhkan, kemungkinan besar itu adalah meranti,” ujarnya.

    Menurut Oles, persoalannya terletak pada biaya lingkungan yang tidak selalu tercermin dalam harga bahan baku. Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan hilangnya habitat orangutan akibat pembukaan hutan.

    Orangutan Terancam Kehilangan Habitat

    Mighty Earth menyebut aktivitas penebangan di Mayawana Persada berpotensi memberikan tekanan terhadap ekosistem hutan tropis.

    https://abc57.com/news/abc57-investigates-the-rv-industrys-role-in-overseas-rainforest-deforestation

    Video yang diberikan kepada ABC57 disebut memperlihatkan kegiatan penebangan di kawasan tersebut. Wilayah itu juga disebut menjadi tempat tinggal masyarakat adat Dayak.

    Bagi kelompok konservasi, kerusakan hutan tidak hanya berarti berkurangnya tutupan pohon. Perubahan kawasan juga dapat mengancam habitat satwa liar yang bergantung pada ekosistem hutan tropis.

    Hurowitz menegaskan bahwa tujuan utama organisasinya adalah menghentikan deforestasi.

    “Kami adalah organisasi yang bekerja untuk menghentikan deforestasi. Kami tidak pernah bermaksud untuk menargetkan industri RV. Itu bukan agenda kami,” katanya.

    Perdagangan Kayu Indonesia-Amerika

    Sorotan terhadap rantai pasok RV berlangsung di tengah hubungan perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat yang cukup besar.

    Foto ini di ambil dari tangkapan layar video abc57.

    Dalam forum bisnis mengenai produk hutan dan perdagangan pada Mei, Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat menyebut nilai perdagangan kedua negara telah melampaui US$14 miliar pada 2025.

    Amerika Serikat juga disebut menyumbang sekitar 15 persen terhadap total ekspor kayu Indonesia.

    “Amerika Serikat termasuk di antara tujuan ekspor utama Indonesia untuk produk-produk berbasis hutan,” kata duta besar tersebut.

    Dalam forum yang sama disebutkan kebutuhan industri kendaraan rekreasi mencapai sekitar 500 pohon lauan atau meranti per hari. Sebagian besar kayu tropis tersebut disebut berasal dari Indonesia.

    Mighty Earth Minta Kayu Bersertifikat

    Mighty Earth mendorong perusahaan RV menerapkan standar pengadaan kayu yang lebih ketat untuk mencegah bahan baku dari kawasan yang mengalami deforestasi masuk ke rantai produksi.

    Salah satu usulan kelompok tersebut adalah penggunaan kayu lauan atau meranti yang memiliki sertifikasi Forest Stewardship Council (FSC).

    “Kami ingin industri RV mengadopsi standar keberlanjutan yang serupa dengan yang dimiliki Home Depot atau Lowes,” ujar Hurowitz.

    Selain sertifikasi, kelompok lingkungan tersebut mengusulkan pemanfaatan bahan alternatif, termasuk kayu lapis berbasis komposit.

    Langkah itu dinilai dapat menjadi pilihan untuk mengurangi ketergantungan terhadap kayu tropis sekaligus memberikan kepastian mengenai asal material yang digunakan.

    Perusahaan RV Belum Merespons

    Kampanye Mighty Earth dilakukan setelah kelompok tersebut mengaku lebih dari setahun berupaya mendapatkan tanggapan dari perusahaan-perusahaan RV besar.

    Aktivis bahkan mendatangi kantor perusahaan di Elkhart County. Namun, upaya tersebut disebut belum menghasilkan pertemuan dengan perwakilan industri.

    Mighty Earth merilis laporan mengenai persoalan tersebut pada Agustus 2025. Pada bulan yang sama, isu rantai pasok kayu untuk industri RV juga diberitakan The New York Times.

    “Ketika Anda mendapatkan berita utama di halaman depan surat kabar nasional besar seperti New York Times, Anda berharap itu akan membuat perbedaan,” kata Oles.

    ABC57 menyatakan telah berulang kali meminta tanggapan perusahaan RV mengenai praktik pengadaan kayu. Hingga laporan tersebut dibuat, permintaan untuk berbicara dengan perwakilan industri belum memperoleh respons.

    Oles mengatakan perkembangan industri tetap harus berjalan bersama tanggung jawab lingkungan.

    “Kita tahu bahwa ketika industri RV berkembang, kita semua juga akan berkembang, bukan?” ujarnya.

    Namun, menurut dia, pertumbuhan tersebut harus memastikan kendaraan dibuat dengan cara yang tidak merugikan lingkungan maupun masyarakat di wilayah asal bahan baku.

    Persoalan kayu meranti tersebut pada akhirnya memperlihatkan panjangnya rantai pasok global. Kayu yang berasal dari hutan tropis Indonesia dapat bergerak melintasi berbagai negara sebelum menjadi bagian dari kendaraan rekreasi yang digunakan konsumen di Amerika Serikat.

    ***

  • Profil Agung Wira Nugraha, Kapolsek Jailolo Selatan

    Profil Agung Wira Nugraha, Kapolsek Jailolo Selatan

    HALMAHERA BARAT —Ipda Agung Wira Nugraha, S.Tr.K. adalah perwira Polri berpangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda) yang saat ini menjabat sebagai Kapolsek Jailolo Selatan, Polres Halmahera Barat, Polda Maluku Utara.

    Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 2024 tersebut memiliki sejumlah pengalaman penugasan sejak ditempatkan di Maluku Utara.

    Biodata Agung Wira Nugraha

    • Nama: Agung Wira Nugraha
    • Pangkat: Inspektur Polisi Dua (Ipda)
    • Gelar: Sarjana Terapan Kepolisian
    • Tempat, tanggal lahir: Tanjung Pinang, 5 Desember 2001
    • Domisili: Tangerang
    • Almamater: Akademi Kepolisian
    • Tahun lulus Akpol: 2024
    • Instansi: Polri
    • Kesatuan: Polres Halmahera Barat, Polda Maluku Utara
    • Jabatan saat ini: Kapolsek Jailolo Selatan

    Riwayat Pendidikan

    Agung menyelesaikan pendidikan dasar di SD Harapan Bangsa Tangerang dan lulus pada 2013. Pendidikan SMP juga ditempuh di Harapan Bangsa hingga tamat pada 2016.

    Selanjutnya, ia bersekolah di SMA Presiden Cikarang dan lulus pada 2019. Pada 2020, Agung mendaftarkan diri ke Akademi Kepolisian.

    Ia kemudian menjalani pendidikan selama empat tahun hingga menyelesaikan pendidikan Akpol pada 2024.

    Riwayat Penugasan

    Setelah lulus Akpol, Agung memperoleh penempatan pertama di Polda Maluku Utara. Pada Oktober 2024, ia mendapat penugasan di Polres Halmahera Barat sebagai Perwira Pertama (Pama).

    Sebulan kemudian, tepatnya November 2024, Agung dipercaya menjadi Kanit Pidana Umum Polres Halmahera Barat.

    Pada Agustus 2025, ia dimutasikan menjadi Kanit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres Halmahera Barat. Selanjutnya, November 2025, Agung mendapat mutasi ke Polres Halmahera Utara untuk menjalankan tugas di bidang tindak pidana tertentu.

    Dipercaya Menjadi Kapolsek Jailolo Selatan

    Pada Februari 2026, Agung kembali mendapat penugasan di wilayah Halmahera Barat. Kali ini, ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Kapolsek Jailolo Selatan hingga saat ini.

    “Saya Agung Wira Nugraha, sarjana terapan kepolisian, pangkat Inspektur Polisi Dua dan saya saat ini sedang menjabat sebagai Kapolsek Jailolo Selatan Polres Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara,” kata Agung.

    Dua Kali Ditugaskan dalam Upacara Kemerdekaan

    Dalam perjalanan kedinasannya di Polres Halmahera Barat, Agung juga pernah mendapat kepercayaan untuk menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

    Pada 17 Agustus 2025, ia ditugaskan sebagai komandan pasukan. Setahun kemudian, pada 17 Agustus 2026, Agung kembali dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera di Kabupaten Halmahera Barat.

    “Pada tahun 2026, 17 Agustus, saya ditugaskan kembali menjadi komandan upacara penurunan bendera di Kabupaten Halmahera Barat,” ujarnya.

    Perjalanan tersebut menjadi bagian dari rekam jejak Agung Wira Nugraha sejak menyelesaikan pendidikan Akpol hingga dipercaya memimpin Polsek Jailolo Selatan.

    ***

  • 8 Bandara Ditutup, 170 Ribu Penumpang Terdampak

    8 Bandara Ditutup, 170 Ribu Penumpang Terdampak

    • SOROTAN LAPORAN :
    • Kemenhub memperpanjang penutupan delapan bandara hingga pukul 24.00 WIB.
    • Akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Sebanyak 1.558 penerbangan tertunda dan 170 ribu penumpang terdampak. 

    Poin-poin penting ini ditulis oleh para reporter dan editor yang mengerjakan berita ini.

    TANGERANG — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperpanjang penutupan sementara delapan bandara hingga Minggu (6/9/2026) pukul 24.00 WIB akibat penyebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Hingga pukul 17.00 WIB, tercatat 1.558 penerbangan tertunda dan sekitar 170.000 penumpang terdampak.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah memperoleh informasi terbaru mengenai perubahan arah angin dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    “Kondisi debu yang tadi siang anginnya mengarah ke Barat, sekarang informasi dari BMKG anginnya mengarah ke Timur dengan kecepatan 5 knot pada level 15.000 feet. Melihat informasi tersebut dan koordinasi dengan seluruh stakeholder penerbangan, maka kami memutuskan delapan bandara tersebut akan kami tutup sampai 24.00 WIB,” ujar Dudy di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (6/9).

    Kedelapan bandara yang masih ditutup terdiri atas Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Halim Perdanakusuma Jakarta, Radin Inten II Lampung, Husein Sastranegara Bandung, Budiarto Curug Tangerang, Pondok Cabe Tangerang Selatan, Taufik Kiemas Pesisir Barat Lampung, serta Atung Bungsu Pagar Alam, Sumatera Selatan.

    Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terus melakukan pemantauan terhadap aktivitas Gunung Anak Krakatau dan pergerakan abu vulkanik. Koordinasi dilakukan bersama operator penerbangan, pengelola bandar udara, penyedia layanan navigasi, BMKG, serta pemangku kepentingan terkait.

    Perubahan arah angin menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keamanan ruang udara. Karena itu, pemerintah belum mengambil risiko dengan membuka kembali fasilitas penerbangan sebelum kondisi dinilai memungkinkan.

    Dampak penutupan delapan bandara tercermin dari jumlah penerbangan yang terganggu. Berdasarkan pemantauan hingga pukul 17.00 WIB, sebanyak 1.558 penerbangan mengalami penundaan, sementara sekitar 170.000 penumpang tertahan.

    Bandara Soekarno-Hatta menjadi salah satu titik dengan dampak terbesar. Hingga pukul 17.06 WIB, tercatat 963 penerbangan terdampak, terdiri atas 453 kedatangan dan 510 keberangkatan.

    Data tersebut menunjukkan gangguan operasional tidak hanya memengaruhi jadwal maskapai, tetapi juga mobilitas puluhan ribu pengguna jasa penerbangan.

    Menhub Dudy menegaskan maskapai tetap memiliki kewajiban memenuhi hak penumpang selama penghentian operasional berlangsung.

    Maskapai harus memberikan informasi mengenai perubahan status penerbangan sekaligus menyediakan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pengguna jasa yang terdampak.

    Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah bandar udara alternatif untuk membantu mengurangi antrean perjalanan.

    Beberapa pilihan yang disiapkan meliputi Bandara Kertajati, Bandara Juanda, Yogyakarta International Airport (YIA), serta bandara di Semarang dan Solo.

    Apabila maskapai mengalihkan penerbangan ke salah satu lokasi tersebut, penumpang akan memperoleh dukungan transportasi darat menuju bandara alternatif.

    “Transportasi alternatif gratis. Bandara mana yang mau digunakan, InJourney akan menyediakan, dengan berkoordinasi bersama Angkasa Pura dan airlines. Penumpang akan diinfo oleh airlines jika airlines mau take off landing di bandara alternatif,” kata Dudy.

    Skema tersebut mencakup pilihan perjalanan menggunakan bus maupun kereta api sehingga penumpang tetap memiliki akses menuju lokasi penerbangan pengganti.

    Kemenhub bersama BMKG dan seluruh unsur terkait masih memantau perkembangan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

    Keputusan mengenai pembukaan kembali delapan bandara akan mempertimbangkan kondisi ruang udara, arah angin, serta hasil evaluasi keselamatan penerbangan.

    Pemerintah memastikan aspek keselamatan tetap menjadi pertimbangan utama sebelum operasional penerbangan kembali dinormalisasi.

    ***

  • 8 Bandara Ditutup hingga 7 September

    8 Bandara Ditutup hingga 7 September

    • SOROTAN LAPORAN :
    • Kemenhub memperpanjang penutupan delapan bandara akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau hingga 7 September 2026. Pemeriksaan dilakukan setiap 30 menit.

    Poin-poin penting ini ditulis oleh para reporter dan editor yang mengerjakan berita ini.

    JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperpanjang penutupan sementara delapan bandara terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau hingga 7 September 2026 pukul 09.00 WIB. Keputusan diambil karena kondisi cuaca dan arah angin masih dinamis sehingga keselamatan penerbangan belum dapat dipastikan.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan operasional akan dibuka kembali setelah hasil pemantauan menunjukkan kondisi aman.

    “Keselamatan menjadi prioritas kita. Kami melihat situasi terakhir berdasarkan informasi yang diberikan BMKG,” ujar Dudy di Jakarta, Minggu malam (6/9/2026).

    Penutupan mencakup Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Radin Inten II, Husein Sastranegara, Budiarto Curug, Pondok Cabe, Taufik Kiemas, dan Atung Bungsu.

    Khusus Soekarno-Hatta, kebijakan tersebut berlaku berdasarkan NOTAM A3368/26 NOTAMR A3355/26 hingga 08.59 WIB.

    Menurut Dudy, perubahan arah angin pada setiap lapisan ketinggian membuat penyebaran abu sulit diprediksi. Pemerintah karena itu terus memantau kondisi bersama BMKG.

    Kemenhub melakukan paper test setiap 30 menit di seluruh bandara terdampak. Pemeriksaan tersebut bertujuan mengetahui apakah sebaran abu vulkanik meluas atau mulai berkurang.

    Jika kondisi dinyatakan aman, pesawat yang akan kembali digunakan juga wajib menjalani pemeriksaan.

    “Kalau misalnya (bandara) sudah buka, mereka harus melakukan pemeriksaan dulu sebelum beroperasi untuk memastikan tidak ada debu di mesin,” kata Dudy.

    Pemerintah memastikan pembukaan kembali fasilitas penerbangan hanya dilakukan setelah aspek keselamatan penumpang dan awak pesawat dapat dipastikan.

    ***

  • Abu Krakatau Ganggu Penerbangan, 150 Ribu Penumpang Terdampak

    Abu Krakatau Ganggu Penerbangan, 150 Ribu Penumpang Terdampak

    • SOROTAN LAPORAN:
    • Erupsi Gunung Anak Krakatau mengganggu penerbangan di sejumlah bandara.
    • Sekitar 150.000 penumpang terdampak dan 467 penerbangan terganggu, sementara Merak-Bakauheni masih beroperasi.

    Poin-poin penting ini ditulis oleh para reporter dan editor yang mengerjakan berita ini.

    JAKARTA — Erupsi Gunung Anak Krakatau mengganggu operasional sejumlah bandar udara. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menutup sementara beberapa bandara setelah sebaran abu vulkanik dinilai berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan. Dampaknya, sekitar 150.000 penumpang tertahan dan 467 penerbangan terdampak.

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan keselamatan dan keamanan masyarakat menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam menentukan keberlanjutan operasional transportasi udara.

    “Apabila memang seperti tadi, masa sebaran masih banyak, kemudian paper test-nya masih positif, maka kami tidak akan memaksakan bandara tersebut dibuka atau pengoperasian pesawat dilakukan,” ujar Dudy saat memantau kondisi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (6/9/2026).

    Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terus memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau serta pergerakan abu vulkanik yang dapat memengaruhi ruang udara dan fasilitas penerbangan.

    Berdasarkan NOTAM A3348/26, Bandara Soekarno-Hatta ditutup sementara pada Minggu, 6 September 2026, pukul 13.23 hingga 17.30 WIB akibat sebaran volcanic ash dari Gunung Krakatau. Pemberitahuan tersebut menggantikan NOTAM A3346/26.

    Langkah serupa diberlakukan pada sejumlah bandar udara lainnya sebagai tindakan mitigasi untuk mencegah risiko terhadap penerbangan.

    Bandara yang terdampak meliputi Halim Perdanakusuma, Radin Inten II Lampung, Husein Sastranegara, Budiarto Curug, Pondok Cabe, Taufik Kiemas, serta Atung Bungsu.

    Gangguan akibat penyebaran abu vulkanik tersebut turut memengaruhi perjalanan penumpang. Kemenhub mencatat sekitar 467 penerbangan terdampak, terdiri atas 58 penerbangan internasional dan 409 penerbangan domestik.

    Kondisi tersebut membuat kurang lebih 150.000 penumpang harus menunggu kepastian perjalanan mereka.

    Dudy meminta seluruh maskapai segera menyampaikan informasi mengenai perubahan jadwal, pembatalan maupun pengalihan rute. Menurut dia, komunikasi yang cepat dan transparan diperlukan agar penumpang tidak terlalu lama menunggu.

    “Airlines untuk segera menyampaikan kepada para penumpang supaya mereka tidak menunggu terlalu lama. Mengingat kondisinya juga belum bisa kita prediksi sampai kapan,” kata Dudy.

    Meskipun gangguan terjadi akibat faktor alam, pemerintah meminta maskapai tetap memenuhi hak pengguna jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

    Dudy menekankan pengembalian tiket harus diberikan kepada penumpang yang terdampak pembatalan penerbangan. Pemerintah juga membuka opsi pengalihan perjalanan melalui bandar udara lain, antara lain Kertajati, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta.

    “Yang paling penting bahwa hak-hak mereka untuk pengembalian tiket itu harus dijamin oleh para airlines supaya mereka tidak menunggu,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pembukaan kembali bandara baru dilakukan setelah kondisi keselamatan dapat dipastikan.

    “Kita akan membuka kalau memang kita jamin bahwa kondisi keselamatan itu sudah bisa kita ketahui dengan pasti,” tutur Dudy.

    Kemenhub meminta operator penerbangan menyediakan petugas serta saluran informasi yang memadai bagi pengguna jasa. Setiap perubahan perjalanan harus ditangani secara tertib agar tidak menimbulkan kepadatan maupun kebingungan di terminal.

    Masyarakat yang memiliki penerbangan dari bandar udara terdampak juga diminta tidak datang selama masa penutupan. Penumpang disarankan mengikuti informasi terbaru dari maskapai mengenai status penerbangan masing-masing.

    Sementara itu, layanan angkutan penyeberangan lintas Merak-Bakauheni masih berjalan normal berdasarkan pemantauan Kemenhub.

    Pemerintah tetap mengawasi kondisi cuaca, perairan, keselamatan pelayaran, serta dampak abu vulkanik terhadap pengguna jasa dan awak kapal.

    “Merak masih beroperasi. Terhadap gelombang, sampai sejauh ini belum ada laporan yang mengatakan bahwa kita harus menghentikan operasionalnya,” ujar Dudy.

    Namun, ia meminta operator tidak mengabaikan potensi dampak abu vulkanik. Jika konsentrasi debu dinilai mengganggu kesehatan penumpang maupun awak kapal, operasional harus dievaluasi.

    “Apabila ternyata sebaran debu ini sangat berpengaruh kepada kesehatan para penumpang maupun awak, agar tidak dipaksakan melaksanakan operasi penyeberangannya,” katanya.

    Kemenhub selanjutnya meminta operator kapal dan pengelola pelabuhan menjalankan prosedur keselamatan secara disiplin. Kesiapan kapal, awak, fasilitas pelabuhan, kondisi perairan, serta pelayanan kepada pengguna jasa menjadi bagian yang harus terus diperhatikan selama aktivitas Gunung Anak Krakatau berlangsung.

    ***

  • Transaksi QRIS Tembus 15 Miliar

    Transaksi QRIS Tembus 15 Miliar

    • SOROTAN LAPORAN: 
    • Transaksi QRIS menembus 15 miliar hingga Juli 2026. BI mencatat 45 juta merchant.
    • 67 juta pengguna, serta konektivitas cross border dengan enam negara.

    Poin-poin penting ini ditulis oleh para reporter dan editor yang mengerjakan berita ini.

    JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat volume transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) menembus 15 miliar hingga Juli 2026. Pertumbuhan pembayaran digital tersebut juga diikuti perluasan merchant menjadi 45 juta unit usaha dan pengguna mencapai 67 juta orang.

    Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan penggunaan QRIS terus berkembang di berbagai daerah. Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan semakin luasnya adopsi pembayaran digital oleh masyarakat dan pelaku usaha.

    “Kita lihat transaksi sampai dengan bulan Juli 2026 itu sudah mencapai 15 miliar,” kata Filianingsih dalam acara Lampung Financial Festival di Bandar Lampung mengutip, Minggu (6/9/2026).

    Pertumbuhan volume transaksi berjalan seiring dengan bertambahnya pelaku usaha yang menerima pembayaran melalui QRIS. Hingga Juli 2026, jumlah merchant tercatat sebanyak 45 juta unit usaha.

    “Lalu merchant pedagangnya yang menerima QRIS itu sudah 45 juta ya. Ini lebih besar daripada penduduk tetangga,” ujarnya.

    Filianingsih menjelaskan, jumlah pengguna juga terus meningkat. Saat ini, QRIS telah dimanfaatkan oleh 67 juta orang dengan dukungan jaringan penyedia jasa pembayaran yang tersebar luas.

    “Dan penggunanya juga sudah 67 juta. Dan ini terus meningkat dan QRIS ini dilayani oleh 96 bank, 60 non-bank, dan 4 switching,” kata Filianingsih.

    BI tidak hanya memperluas penggunaan QRIS di dalam negeri. Sistem pembayaran tersebut juga dikembangkan untuk transaksi lintas negara atau cross border.

    Filianingsih menegaskan QRIS telah mampu digunakan dalam ekosistem pembayaran internasional.

    “Dan kita bukan cuma jago kandang ini QRIS ya, QRIS ini sudah cross border,” ujarnya.

    Hingga Juli 2026, transaksi inbound yang dilakukan wisatawan atau warga negara asing di Indonesia menggunakan QRIS mencapai Rp5,9 triliun atau setara US$326,3 juta. Volumenya tercatat sebanyak 19,76 juta transaksi.

    Sebaliknya, transaksi outbound oleh masyarakat Indonesia di luar negeri mencapai Rp1,73 triliun atau sekitar US$95,6 juta, dengan volume 4,32 juta transaksi.

    Saat ini, konektivitas QRIS cross border telah mencakup enam negara. Negara mitra tersebut adalah Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan China.

    “Jadi sudah lintas negara. Kita sudah memiliki koneksi dengan enam negara yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan China,” kata Filianingsih.

    Koneksi tersebut memungkinkan masyarakat Indonesia melakukan pembayaran ketika bepergian ke negara mitra tanpa harus terlebih dahulu menukarkan rupiah dengan uang lokal secara fisik.

    Filianingsih mengatakan pengguna cukup mengandalkan telepon seluler dan memastikan saldo pada rekening atau aplikasi pembayaran tersedia.

    “Kalau nanti teman-teman pergi ke enam negara itu nggak perlu pergi ke money changer, tidak perlu tukar uang di sana, cukup pakai handphone-nya asal ada saldonya,” tutur Filianingsih.

    Capaian 15 miliar transaksi memperlihatkan skala penggunaan QRIS yang semakin besar. Perluasan merchant, jumlah pengguna, serta konektivitas antarnegara membuat sistem pembayaran tersebut menjadi bagian penting dari perkembangan ekonomi digital Indonesia.

    ***

  • Purbaya Wanti-wanti Obligasi Daerah, Soroti Risiko Gagal Bayar

    Purbaya Wanti-wanti Obligasi Daerah, Soroti Risiko Gagal Bayar

    • SOROTAN LAPORAN :
    • Purbaya Yudhi Sadewa meminta daerah berhati-hati menerbitkan obligasi.
    • Menkeu menyarankan pembiayaan melalui PT SMI di tengah penurunan TKD 2026.

    Poin-poin penting ini ditulis oleh para reporter dan editor yang mengerjakan berita ini. 

    JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta pemerintah daerah berhati-hati menerbitkan obligasi daerah. Instrumen tersebut memang berpotensi menambah pembiayaan, tetapi risiko gagal bayar dinilai dapat berdampak luas terhadap perekonomian.

    “Jadi kita masih hati-hati dalam kebijakan membolehkan daerah, menerbitkan obligasi atau tidak. Kalau tidak hati-hati, kita seperti Brasil atau Argentina waktu itu, ketika daerahnya tidak bisa bayar, goncang semua perekonomiannya,” kata Purbaya, dikutip minggu (5/9/2026).

    Sebagai alternatif, Purbaya mendorong pemerintah daerah memanfaatkan pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). BUMN di bawah koordinasi Kementerian Keuangan tersebut bergerak dalam pembiayaan pembangunan dan infrastruktur.

    Menurut Purbaya, skema itu memungkinkan pemerintah memastikan dana pinjaman benar-benar diarahkan untuk pembangunan. Pembayaran pembiayaan juga dapat disesuaikan dengan mekanisme penerimaan daerah.

    “Jadi daerah bisa pinjam ke PT SMI, selama beberapa tahun, nanti bayaran untuk membangun infrastruktur yang betul ya,” jelasnya.

    TKD 2026 Turun

    Kehati-hatian tersebut muncul ketika ruang fiskal daerah menghadapi tekanan akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD). Berdasarkan laporan APBN Juli 2026, pagu TKD tercatat Rp693 triliun, turun dari Rp919,9 triliun pada 2025.

    Hingga Juli 2026, realisasi penyaluran mencapai Rp357,4 triliun atau 51,6 persen dari pagu.

    ***

  • Diduga PT AJP Belum Penuhi Kewajiban Andalalin

    Diduga PT AJP Belum Penuhi Kewajiban Andalalin

    • Sorotan Laporan :
    • Dugaan PT Arumba Jaya Perkasa (AJP) tidak mengantongi atau belum memenuhi kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) di wilayah operasionalnya di Halmahera Timur, Maluku Utara, menyoroti persoalan kendaraan berat, kondisi badan jalan, debu, tonase dan keselamatan pengguna jalan. 
    • Kepala Dinas Perhubungan Halmahera Timur Dwi Cahyono menegaskan Andalalin diperlukan untuk mengatur akses kendaraan berat, rambu, titik penjagaan, pengendalian beban serta pengamanan ruas jalan yang digunakan sebagai akses atau crossing. 
    • Sebelumnya, pada Juli 2025, Dwi juga mengungkap hasil investigasi terhadap tujuh perusahaan pertambangan yang disebut memiliki persoalan dalam pelaksanaan rekomendasi Andalalin. 
    • Dalam temuan tersebut, disebutkan sejumlah perusahaan memiliki dokumen tetapi rekomendasinya tidak dijalankan. Secara hukum, penyelenggaraan Andalalin saat ini mengacu pada Permenhub Nomor 17 Tahun 2021 dan PP Nomor 30 Tahun 2021.
    • Namun, dugaan terhadap PT AJP tetap membutuhkan verifikasi dokumen, pemeriksaan lapangan dan klarifikasi resmi sebelum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran. 

    Poin-poin penting ini ditulis oleh para reporter dan editor yang mengerjakan berita ini.

    Halmahera Timur — Dugaan PT Arumba Jaya Perkasa (AJP) tidak mengantongi atau belum memenuhi kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) di wilayah operasionalnya, Desa Loleba, Kecamatan Wasile Selatan, Halmahera Timur, Maluku Utara, kembali membuka pertanyaan serius soal lalu lintas kendaraan berat dan keselamatan pengguna jalan.

    Persoalannya bukan sekadar ada atau tidak ada dokumen di atas meja. Ketika aktivitas pertambangan membawa kendaraan bertonase besar masuk ke jalan publik, dampaknya ikut merembet ke badan jalan, pengguna kendaraan lain, debu, keselamatan, hingga biaya pemeliharaan infrastruktur. Andalalin dalam konteks ini ibarat pagar sebelum bahaya datang: ia seharusnya menghitung risiko lebih dulu, bukan menunggu jalan rusak atau kecelakaan terjadi.

    Kepala Dinas Perhubungan Halmahera Timur, Dwi Cahyono, sebelumnya menegaskan Andalalin dibutuhkan untuk mengatur dampak operasional perusahaan terhadap lalu lintas dan kondisi jalan.

    “Karena aktivitas operasionalnya melibatkan kendaraan berat dan armada logistik masif yang berpotensi memicu kerusakan infrastruktur jalan,” kata Dwi, Selasa (1/9/2026).

    Analisis Dampak Lalu Lintas merupakan kajian terhadap dampak suatu kegiatan atau pembangunan yang berpotensi memengaruhi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

    Dasar pengaturannya tidak lagi menggunakan Permenhub Nomor 75 Tahun 2015. Peraturan tersebut telah dicabut dan digantikan Permenhub Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas yang hingga kini berstatus berlaku.

    Sementara itu, PP Nomor 30 Tahun 2021 mengatur penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk ketentuan mengenai analisis dampak lalu lintas. Regulasi tersebut juga masih berstatus berlaku.

    Karena itu, Andalalin bukan sekadar persyaratan administratif yang selesai setelah dokumen ditandatangani. Yang jauh lebih penting adalah pelaksanaan rekomendasinya.

    Dalam kegiatan operasional perusahaan, Dwi menyebut pengaturan Andalalin antara lain berkaitan dengan akses kendaraan berat, pemasangan rambu, titik penjagaan serta pengendalian tonase agar sesuai dengan kemampuan jalan.

    Masalahnya menjadi pelik ketika jalan yang digunakan perusahaan juga menjadi jalur masyarakat.

    Truk melintas. Jalan menerima tekanan. Pengendara lain berada di jalur yang sama.

    Jika kemampuan jalan dan beban kendaraan tidak seimbang, kerusakan dapat muncul lebih cepat.

    Data Satu Data Pemerintah Provinsi Maluku Utara mencatat PT Arumba Jaya Perkasa sebagai pemegang IUP operasi produksi komoditas nikel di Halmahera Timur dengan luas wilayah sekitar 1.818,47 hektare.

    Namun, data IUP tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa PT AJP tidak memiliki Andalalin. Status Andalalin merupakan persoalan berbeda dan perlu diverifikasi melalui dokumen persetujuan serta rekomendasi teknis dari instansi terkait.

    Dwi juga menyoroti kondisi ruas jalan yang digunakan sebagai akses atau crossing kendaraan operasional.

    Ia meminta perusahaan melakukan penyiraman dan pembersihan secara rutin. Sebab, debu maupun material yang berada di badan jalan dapat mengganggu jarak pandang pengguna jalan.

    “Saya selalu menyampaikan dan mengimbau kepada semua perusahaan, yang menggunakan jalan crossing, terkait dengan penyiraman badan jalan harus betul-betul rutin dan intens,” ujarnya.

    Menurut Dwi, penyiraman tidak boleh dilakukan sekadar untuk membasahi permukaan jalan. Pembersihan material yang tercecer juga menjadi bagian penting.

    “Penyiraman atau pembersihan badan jalan tidak boleh berhenti, harus rutin bahkan kalau bisa ditingkatkan empat kali pembersihan,” tegas Dwi.

    Peringatan itu masuk akal jika dilihat dari sisi keselamatan. Jalan yang berdebu bisa mengurangi jarak pandang, sedangkan material yang tertinggal di permukaan jalan berpotensi menciptakan persoalan lain ketika bercampur dengan air.

    “Karena kondisi cuaca saat ini panas ekstrem dan abunya akan membuat pandangan orang ketika melintas terhambat,” tandasnya.

    Persoalan Andalalin di Halmahera Timur bukan cerita baru.

    Pada 9 Juli 2025, Dwi Cahyono juga memberikan penjelasan terkait hasil investigasi Dinas Perhubungan Halmahera Timur terhadap tujuh perusahaan pertambangan yang diduga mengabaikan Andalalin.

    Tujuh perusahaan yang disebut dalam laporan tersebut ialah PT Adhita Nikel Indonesia (ANI), PT Alngit Raya, PT Nusa Karya Arindo (NKA), PT Sambaki Tambang Sentosa (STS), PT Alam Raya Abadi (ARA), PT Jaya Abadi Semesta (JAS), dan PT Wana Kencana Mineral (WKM).

    Dwi ketika itu menyebut persoalan yang ditemukan tim investigasi cukup serius. Menurut dia, sebagian perusahaan sebenarnya telah memiliki dokumen Andalalin, tetapi rekomendasi yang tercantum di dalamnya disebut tidak dilaksanakan.

    “Semua dokumen sudah ada tapi tidak dilaksanakan,” ujar Dwi dalam pemberitaan tersebut.

    Ia juga menyinggung persoalan perkerasan jalan dan kendaraan pengangkut nikel.

    Menurut Dwi, terdapat jalan kelas III yang disebut memiliki kemampuan maksimal sekitar 8 ton, sementara kendaraan perusahaan yang melintas dapat mencapai sekitar 30 ton. Kondisi tersebut, menurut dia, tidak sesuai dengan rekomendasi yang mewajibkan penguatan jalan.

    Temuan itu memberi gambaran bahwa persoalan Andalalin bukan hanya mengenai kepemilikan dokumen.

    ***

  • Kepuasan Pasien Puskesmas Sidangoli Capai 85,84

    Kepuasan Pasien Puskesmas Sidangoli Capai 85,84

    • Sorotan Laporan :
    • Puskesmas Rawat Inap Sidangoli mencatat indeks kepuasan pasien 85,84 atau kategori Baik pada Semester I 2026, di tengah penguatan mutu dan layanan kesehatan 24 jam

    Poin-poin penting ini ditulis oleh para reporter dan editor yang mengerjakan berita ini.

    Halmahera Barat — Puskesmas Rawat Inap Sidangoli di Desa Domato, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, mencatat Indeks Kepuasan Pasien sebesar 85,84 pada Semester I 2026. Capaian tersebut masuk kategori “Baik” dan menjadi salah satu gambaran kinerja fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

    Penanggung Jawab (PJ) Mutu Puskesmas Rawat Inap Sidangoli, Ns. Moh. Khoirudin, S.Kep, mengatakan pihaknya terus memperkuat kualitas pelayanan melalui pemantauan indikator mutu, kesiapsiagaan tenaga kesehatan, serta evaluasi rutin di setiap unit.

    “Berdasarkan hasil survei berkala Semester I, Januari hingga Juli 2026, nilai kepuasan pasien mencapai 85,84 dan masuk dalam kategori Baik,” kata Khoirudin kepada IndoBisnis, Kamis 3 September 2026.

    Puskesmas Rawat Inap Sidangoli telah menerapkan Integrasi Layanan Primer (ILP) dalam pelayanan di dalam maupun luar gedung.

    Program tersebut mencakup kegiatan Posyandu yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan. Pendekatannya berbasis siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja, usia produktif hingga lanjut usia.

    Penerapan ILP membuat pelayanan tidak hanya berpusat di fasilitas kesehatan. Petugas juga menjangkau masyarakat melalui kegiatan luar gedung sesuai kebutuhan dan jadwal pelayanan.

    Sebagai fasilitas kesehatan dengan layanan rawat inap, Puskesmas Sidangoli memastikan pelayanan kegawatdaruratan dan perawatan tersedia selama 24 jam.

    Kesiapan tersebut ditopang dokter jaga serta tim medis yang bertugas sesuai jadwal piket. Skema ini disiapkan agar penanganan terhadap pasien dalam kondisi darurat dapat dilakukan secara cepat.

    Menurut Khoirudin, kesiapsiagaan tenaga kesehatan menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pelayanan, terutama ketika masyarakat membutuhkan pertolongan di luar jam pelayanan reguler.

    Peserta BPJS Tetap Dilayani

    Akses pembiayaan kesehatan juga menjadi perhatian. Puskesmas Sidangoli melayani peserta BPJS Kesehatan, baik untuk pemeriksaan rawat jalan maupun perawatan inap.

    Pelayanan tersebut ditujukan untuk memastikan masyarakat memperoleh akses kesehatan yang setara dan terjangkau tanpa membedakan latar belakang pasien.

    Di sisi lain, Puskesmas Rawat Inap Sidangoli masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, khususnya belum tersedianya formasi dokter gigi.

    Meski demikian, pelayanan kesehatan gigi dan mulut tetap berjalan melalui tindakan promotif, preventif, serta penanganan dasar sesuai batas kompetensi tenaga yang tersedia.

    Khoirudin menjelaskan, bagian Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) telah mengusulkan penambahan dokter gigi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat sebagai solusi jangka panjang.

    Indikator Mutu Terus Dipantau

    Puskesmas juga melakukan pemantauan terhadap sejumlah Indikator Nasional Mutu (INM). Beberapa di antaranya mencakup kepatuhan kebersihan tangan, penggunaan alat pelindung diri (APD), ketepatan identifikasi pasien, pengobatan tuberkulosis sensitive obat (TB SO), serta pelayanan antenatal care (ANC) sesuai standar.

    Sebagian besar indikator disebut telah mencapai hasil yang baik. Namun, pelayanan ANC masih menjadi perhatian untuk diperkuat, terutama terkait ketepatan waktu kunjungan pemeriksaan ibu hamil.

    “Untuk capaian ANC standar, kami terus memperkuat edukasi dan pemantauan di lapangan karena kendala utama berkaitan dengan ketepatan waktu atau jadwal kunjungan pemeriksaan oleh ibu hamil,” jelasnya.

    Untuk menjaga keterbukaan pelayanan, Puskesmas Sidangoli menyediakan sejumlah kanal penyampaian aspirasi dan pengaduan.

    Masyarakat dapat menyampaikan keluhan secara langsung, melalui kotak saran, maupun akun media sosial resmi Puskesmas Sidangoli. Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi dalam upaya memperbaiki kualitas pelayanan.

    Pengawasan internal dilakukan secara berkala oleh Tim Mutu Puskesmas. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada setiap unit pelayanan untuk melihat pelaksanaan standar sekaligus mengidentifikasi bagian yang masih membutuhkan pembenahan.

    Selain itu, tenaga kesehatan mengikuti refreshment materi mengenai sasaran keselamatan pasien. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga pemahaman petugas terhadap standar keselamatan dalam memberikan layanan.

    Khoirudin menegaskan, capaian kepuasan pasien bukanlah titik akhir. Menurutnya, mutu pelayanan harus dijaga melalui evaluasi yang berjalan terus-menerus.

    “Ini merupakan bentuk komitmen transparansi dan peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat,” tegas Khoirudin.

    ***

  • Hubungan Mesra Cina Vs Maluku Utara

    Hubungan Mesra Cina Vs Maluku Utara

    Ditulis: Pakar Ekonomi Maluku Mukhtar Adam

    Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi IndoBisnis.co.id.

    Maluku Utara – Hubungan mesra ekonomi Tiongkok dan Maluku Utara sudah berada pada tingkat kemesraan yang kuat, terutama melalui industri nikel dan pengolahan mineral.

    Data BPS yang dirilis 1 September 2026, menunjukkan bahwa sepanjang Januari–Juli 2026, nilai ekspor Maluku Utara mencapai US$9,84 miliar, dan sebanyak US$8,92 miliar atau 90,61% dikirim ke pasar Tiongkok. Komoditas utamanya adalah besi dan baja serta nikel.

    Pada sisi impor, ketergantungan terhadap Tiongkok juga terlihat jelas, dari total impor Maluku Utara sebesar US$4,46 miliar, impor dari Tiongkok mencapai US$2,28 miliar atau 51,22%. Dengan kurs rata-rata periode Januari–Juli 2026, nilai tersebut kira-kira setara Rp39,7 triliun.

    Struktur ini menunjukkan hubungan mesra ekonomi dua arah. Maluku Utara memasok nikel, besi dan baja ke pasar Tiongkok, sementara industri di Maluku Utara mengimpor mesin, peralatan listrik, bahan bakar, mineral dan berbagai input produksi dari luar negeri.

    Secara keseluruhan, impor Maluku Utara Januari–Juli 2026 mencapai sekitar Rp77,6 triliun, sedangkan ekspornya sekitar Rp170,8 triliun, sehingga surplus perdagangan diperkirakan mencapai Rp93,2 triliun.

    Hubungan ini memberikan manfaat besar karena mendorong investasi, hilirisasi, ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Namun sekaligus menciptakan risiko ketergantungan. Sekitar 91 dari setiap US$100 ekspor Maluku Utara bergantung pada pasar Tiongkok, sedangkan lebih dari separuh impor juga berasal dari negara tersebut.

    Jika terjadi penurunan permintaan Tiongkok, perubahan harga nikel, kebijakan perdagangan, atau tekanan geopolitik, dampaknya dapat langsung terasa pada ekonomi Maluku Utara.

    Karena itu, persoalan utama Maluku Utara bukan apakah hubungan dengan Tiongkok diperlukan, melainkan bagaimana memastikan hubungan ekonomi yang sangat besar tersebut menghasilkan manfaat yang lebih kuat bagi daerah.

    Ekspor hampir US$10 miliar seharusnya diterjemahkan menjadi kesempatan kerja lokal, peningkatan PAD dan DBH, penguatan industri daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Maluku Utara tidak boleh hanya menjadi lokasi produksi dan ekspor. Tantangannya adalah memastikan bahwa nikel Maluku Utara tidak sekadar menggerakkan industri Tiongkok dan ekonomi nasional, tetapi juga membangun kekuatan ekonomi masyarakat Maluku Utara sendiri.

    ***