Tasman Balak Desak Penambahan Anggaran Kecamatan 3T pada APBD 2027
- Ringkasan Berita:
- Sekretaris Komisi I DPRD Kota Ternate, Tasman Balak, meminta Pemerintah Kota Ternate meningkatkan alokasi anggaran bagi Kecamatan Moti, Pulau Batang Dua, dan Pulau Hiri dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027.
- Menurut politisi Partai Gerindra sekaligus purnawirawan TNI Angkatan Laut itu, keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan di wilayah 3T.
- Ia juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mempercepat pemerataan pembangunan, pelayanan publik, serta penyediaan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan.
TERNATE – Politisi Partai Gerindra yang juga purnawirawan TNI Angkatan Laut sekaligus Sekretaris Komisi I DPRD Kota Ternate, Tasman Balak, mendesak Pemerintah Kota Ternate meningkatkan alokasi anggaran bagi kecamatan di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), yakni Kecamatan Moti, Pulau Batang Dua, dan Pulau Hiri.
Menurut Tasman, kecamatan di pulau-pulau terluar menghadapi tantangan geografis yang berbeda dibandingkan wilayah daratan. Karena itu, dukungan anggaran yang memadai diperlukan agar pemerintah kecamatan mampu memberikan pelayanan publik secara optimal dan mempercepat pelaksanaan pembangunan.
“Anggaran ini untuk camat supaya menjadi perhatian pemerintah. Dalam hal keuangan mereka harus ada peningkatan karena mereka menghadapi masyarakat di wilayah 3T. Ini menjadi perhatian Pemerintah Kota Ternate agar kerja-kerja pemerintahan di Pulau Moti, Pulau Batang Dua, hingga Pulau Hiri bisa lebih maksimal,” ujar Tasman, saat di temui IndoBisnis di ruang kerja, Wakil Ketua II DPRD Kota Ternate, Jamian Kolensusu, Selasa 28/07/2026.
Tasman mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil dialog dengan sejumlah camat di wilayah kepulauan, anggaran operasional kecamatan masih sangat terbatas sehingga ruang gerak pemerintah kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang maksimal.
Meski demikian, ia menilai rendahnya kemampuan fiskal daerah tidak boleh dijadikan alasan untuk memperlambat pembangunan. Menurutnya, pemerintah harus menghadirkan inovasi dalam mengelola keuangan daerah agar pembangunan tetap berjalan.
“Rendahnya fiskal bukan berarti menjadi hambatan pembangunan. Yang harus kita lakukan adalah berinovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah,” katanya.
Ia menambahkan bahwa tantangan fiskal justru harus menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian daerah melalui pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang tersedia.
Tasman menilai Kota Ternate masih memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar dan belum seluruhnya dimanfaatkan secara maksimal.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat tata kelola, meningkatkan efektivitas pengelolaan aset daerah, serta mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang mampu meningkatkan penerimaan daerah.
“Bukan karena transfer pusat terbatas kemudian kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masih banyak potensi PAD yang harus dikelola. Manajemennya ada di pemerintah dan itu harus dilakukan,” tegasnya.
Ia mengatakan peningkatan PAD akan memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah sehingga pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Tasman menegaskan masyarakat di Kecamatan Moti, Pulau Batang Dua, dan Pulau Hiri memiliki hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan sebagaimana masyarakat di wilayah lainnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan seluruh program pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah kecamatan dapat menjangkau masyarakat di wilayah terluar.
“Tidak ada alasan masyarakat di wilayah 3T menjadi terisolasi karena alasan anggaran. Mereka harus menikmati seluruh program pemerintah dari pusat, daerah sampai kecamatan,” ujarnya.
Menurutnya, pemerataan pembangunan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan keadilan pembangunan di seluruh wilayah Kota Ternate.
Selain meminta peningkatan anggaran, Tasman juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan.
Ia menilai peningkatan kualitas jalan, jaringan telekomunikasi, ketersediaan listrik, serta layanan dasar lainnya menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat konektivitas antarpulau.
“Infrastruktur, telekomunikasi, listrik, dan layanan dasar harus segera dipercepat agar masyarakat di pulau-pulau terluar mendapatkan pelayanan yang layak,” katanya.
Tasman berharap hasil pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 benar-benar memberikan keberpihakan kepada wilayah kepulauan sehingga pembangunan di Kecamatan Moti, Pulau Batang Dua, dan Pulau Hiri dapat berlangsung lebih cepat, merata, dan berkelanjutan.
***
