Minggu, November 22, 2026
spot_img
BerandaBERANDANasionalHarga Pangan Tidore Stabil, Perlindungan Sosial Capai 22 Persen

Harga Pangan Tidore Stabil, Perlindungan Sosial Capai 22 Persen

Sorotan Laporan

  • Harga bahan pokok di Tidore dilaporkan relatif stabil.
  • Harga cabai rawit dan cabai merah mulai turun setelah sempat naik pada awal November.
  • Capaian perlindungan sosial mencapai 22 persen.
  • Angka tersebut melampaui target nasional sebesar 19 persen.
  • Aktivasi IKD menyasar ASN, PPPK, tenaga non-ASN, dan masyarakat.

 

TIDORE – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan memastikan kondisi harga bahan pokok tetap terkendali. Selain menjaga stabilitas Indeks Perkembangan Harga (IPH), pemerintah daerah juga mencatat capaian program perlindungan sosial sebesar 22 persen, melampaui target nasional 19 persen.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual di ruang rapat Sekda, Senin (16/11/2026).

Rapat tersebut dirangkaikan dengan sosialisasi penetapan Upah Minimum Tahun 2027, perlindungan sosial, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program pembangunan 3 juta rumah.

Ismail menjelaskan, rakor mingguan tidak hanya membahas pengendalian inflasi, tetapi juga menjadi sarana sosialisasi kebijakan pemerintah terkait perlindungan sosial dan penetapan upah minimum.

Ia memastikan sebagian besar bahan pokok di Kota Tidore Kepulauan tidak mengalami kenaikan harga. Meski demikian, sejumlah komoditas hortikultura sempat mengalami perubahan harga pada awal November.

“Bahan pokok di Kota Tidore Kepulauan tidak mengalami kenaikan harga. Namun, ada beberapa komoditas seperti cabai rawit dan cabai merah mengalami kenaikan harga pada minggu pertama bulan November, tetapi saat ini sudah mengalami penurunan harga,” kata Ismail.

Selain stabilitas harga pangan, Pemkot Tidore juga mencatat perkembangan positif dalam pelaksanaan program perlindungan sosial.

Ismail menyebut capaian daerah tersebut telah mencapai 22 persen, melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 19 persen.

Menurutnya, dinas terkait masih melakukan pemeriksaan langsung di lapangan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.

Pemkot Tidore juga terus mendorong aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Program tersebut menyasar aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), tenaga non-ASN, hingga masyarakat umum.

Ismail menegaskan, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperluas pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital.

” Saat ini dinas terkait melakukan kroscek lapangan terkait perlindungan sosial dan juga aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang menyasar seluruh ASN, PPPK, non-ASN maupun masyarakat,” tandasnya.

Rakor tersebut turut dihadiri Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain, Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Abdul Hakim Adjam, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Melalui koordinasi rutin tersebut, Pemkot Tidore Kepulauan terus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program perlindungan sosial dan pelayanan administrasi kependudukan.

***

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments