Sorotan Laporan
- Wali Kota Muhammad Sinen ajukan Ranperda APBD 2027.
- Belanja daerah direncanakan mencapai Rp986,51 miliar.
- Pendapatan daerah ditargetkan Rp915,46 miliar.
- PAD diproyeksikan sebesar Rp82,11 miliar.
- Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi menjadi prioritas.
- DPRD akan membahas rancangan anggaran bersama pemerintah daerah.
TIDORE – Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 dengan rencana belanja sebesar Rp986,51 miliar kepada DPRD Kota Tidore Kepulauan, Senin (16/11/2026).
Penyampaian rancangan anggaran beserta Nota Keuangan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan I Tahun 2026 di Ruang Sidang DPRD Kota Tidore Kepulauan.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Ade Kama dan dihadiri Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo, serta 22 dari 25 anggota DPRD. Turut hadir staf ahli, asisten, dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam pidatonya, Muhammad Sinen menjelaskan bahwa penyampaian Nota Keuangan merupakan bagian dari tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai Pasal 104 dan 105 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ia mengakui penyusunan APBD 2027 menghadapi tantangan berupa dinamika transfer pemerintah pusat, peningkatan belanja wajib, serta kebutuhan pelayanan publik yang terus meningkat.
“Kondisi ini mengharuskan kita untuk lebih cermat, realistis, dan selektif dalam menentukan prioritas pembangunan,” kata Muhammad Sinen.
Menurutnya, kebijakan anggaran tahun depan akan diarahkan pada peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, konektivitas antarwilayah dan antarpulau, serta penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata.
Pemerintah daerah juga menargetkan penanggulangan kemiskinan serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak, retribusi, pemanfaatan aset, dan pengembangan potensi ekonomi lokal.
“Setiap rupiah dalam APBD harus digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Tidore Kepulauan,” tegasnya.
Dalam rancangan Nota Keuangan, pemerintah daerah menetapkan proyeksi pendapatan dan belanja sebagai berikut:

Selain itu, penerimaan pembiayaan daerah diperkirakan mencapai Rp73.057.131.867 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026. Sementara pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp2 miliar.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ade Kama, mengatakan pembahasan Ranperda APBD bukan sekadar memenuhi tahapan administratif, tetapi menjadi momentum penting untuk menentukan arah pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
Menurutnya, kebijakan anggaran harus mencerminkan kebutuhan masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
“APBD pada hakikatnya merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan dan prioritas pembangunan ke dalam alokasi sumber daya keuangan daerah,” ujarnya.
Ade Kama berharap pembahasan bersama pemerintah daerah dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas, realistis, dan tepat sasaran.
Rapat paripurna tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dokumen Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan oleh Wali Kota Muhammad Sinen kepada Ketua DPRD Ade Kama untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
***
