HALMAHERA TIMUR, IndoBisnis – Anggaran jumbo senilai Rp 7,7 miliar dari APBD Halmahera Timur (Haltim) yang dialokasikan untuk langganan media dan kerja sama pers, kini tengah disorot.
Pasalnya, sebagian dana tersebut diduga kuat mengalir ke media “siluman” yang keberadaannya diragukan dan tidak jelas kontribusinya bagi publik.
Dana fantastis itu berasal dari pos Bagian Umum Administrasi dan Protokoler Sekretariat Daerah Haltim untuk tahun anggaran 2025.
Dalam laporan belanja, tertera sejumlah item kerja sama media online, langganan surat kabar, jurnal, hingga majalah, namun sebagian besar tidak mencantumkan detail penerima atau jenis media yang dimaksud.
Yang membuat publik terhenyak, salah satu item pengeluaran tercatat mencapai Rp 2,5 miliar hanya untuk satu media.
Angka ini dinilai tidak masuk akal, mengingat hanya ada sekitar enam hingga delapan media lokal yang menjalin kemitraan resmi dengan pemerintah daerah.
“Ini patut dicurigai. Kalau media yang berpartner dengan pemda hanya segelintir, lalu ke mana dana ratusan juta bahkan miliaran itu mengalir?” ungkap sumber terpercaya, Rabu (16/04/2025) Kepada IndoBisnis.co.id.
Dugaan menguat bahwa dana tersebut digunakan untuk membiayai media fiktif alias media siluman—media yang tidak punya redaksi jelas, tidak aktif dalam pemberitaan, atau bahkan tidak dikenal publik.
Praktik semacam ini dinilai berpotensi melanggar prinsip akuntabilitas dan membuka celah penyalahgunaan keuangan daerah.
Publik mendesak adanya audit menyeluruh dan transparansi dalam alokasi dana kerja sama media ini.
Terlebih, kebijakan efisiensi belanja sedang ditekankan oleh pemerintah pusat, namun di Haltim justru seolah diabaikan.
Kini, sorotan tajam tertuju pada pihak-pihak yang menyusun dan menyetujui anggaran tersebut. Apakah ini sekadar salah kelola, atau ada aktor yang sengaja bermain di balik angka-angka?***
