JAKARTA, IndoBisnis – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024. Dalam konferensi pers yang digelar Rabu (22/1/2025), Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, menjelaskan bahwa survei ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat integritas lembaga pemerintah dari berbagai sudut pandang, termasuk pengguna layanan, pegawai, dan pakar.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyampaikan bahwa indeks integritas nasional berada di angka 71,53, meningkat dibandingkan 70,97 pada 2023. Namun, ia menyoroti banyaknya pemerintah daerah yang masih berada di kategori merah atau rentan.
“Kami mengelompokkan hasil survei ini ke dalam tiga kategori: merah untuk rentan, kuning untuk waspada, dan hijau untuk baik. Bagi instansi yang berada di zona merah, perbaikan segera harus menjadi prioritas, sementara zona hijau harus dipertahankan,” ujar Setyo.
Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, memaparkan bahwa survei ini melibatkan 40 perguruan tinggi negeri dan satu perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama.
Tahun ini juga menjadi kali pertama dua BUMN, yakni BNI dan BTN, ikut serta. BTN berhasil mencatat skor tertinggi dengan indeks 84 (kategori hijau), sementara BNI berada di kategori kuning dengan skor 73.
Meski kementerian dan lembaga menunjukkan peningkatan, kondisi di pemerintah daerah masih menjadi sorotan utama.
“Sekitar 60-80 persen pemerintah daerah masih berada di zona merah. Padahal, kami telah menyediakan buku panduan teknis yang mencakup langkah-langkah spesifik untuk menangani gratifikasi, suap, hingga jual beli jabatan,” kata Pahala.
Ia juga menekankan pentingnya masyarakat memanfaatkan data yang akan diunggah ke platform jaga.id dalam beberapa hari ke depan. Data tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk memantau dan mendorong perbaikan di tingkat lokal.
“Integritas di tingkat nasional sudah menunjukkan kemajuan. Namun, kerja keras masih dibutuhkan di daerah. Mari kita bersama-sama mendorong transparansi dan integritas di seluruh Indonesia,” tutup Pahala.***
