- Ringkasan
- Bantahan Jafar Jauhar atas dugaan keterlibatan dalam urusan Dana Desa Jojame berhadapan langsung dengan temuan lapangan IndoBisnis.
- Relasi keluarga, dugaan penunjukan pejabat desa, serta simpul politik Pilkada 2024 membentuk pola kuasa yang sulit diabaikan.
IndoBisnis — Jafar Jauhar menegaskan dirinya tidak memiliki kewenangan dalam urusan Dana Desa Jojame. Namun pernyataan tersebut kini berhadap-hadapan dengan rangkaian temuan IndoBisnis di lapangan.
Hampir satu bulan penelusuran dilakukan. Sejumlah fakta mengemuka dan menunjukkan adanya keterkaitan personal, struktural, hingga politik yang saling bertaut dalam tata kelola Desa Jojame.
“Saya ini bukan apa-apanya bupati dan saya tidak ada wewenang dengan urusan pencairan Dana Desa Jojame serta tidak pernah saya melibatkan diri ke situ,” kata Jafar Jauhar kepada IndoBisnis, Kamis (5/2) malam.
Ia juga mengingatkan agar publik tidak membangun tudingan tanpa dasar. “Jangan bersepekulasi tanpa bukti,” tegasnya.
Namun bantahan tersebut tidak sepenuhnya berhenti pada satu arah.
Tim IndoBisnis melakukan konfirmasi lanjutan dengan mengirimkan pesan WhatsApp berisi pertanyaan terperinci kepada Jafar Jauhar, mulai dari hubungan personal hingga dugaan perannya dalam penunjukan pejabat desa.
Pesan terkirim, tetapi tidak satu pun mendapat jawaban hingga laporan ini diterbitkan.
Relasi Keluarga di Titik Kekuasaan Desa
IndoBisnis menemukan fakta bahwa Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Jojame, Malik Aswan, memiliki hubungan keluarga langsung dengan Jafar Jauhar. Malik Aswan diketahui merupakan ipar Jafar.
Relasi ini menjadi krusial karena Malik Aswan memegang kendali tertinggi dalam roda pemerintahan desa, termasuk kebijakan strategis serta pengawasan pelaksanaan program desa.
Tidak berhenti di situ, temuan lapangan juga mengungkap hubungan Jafar Jauhar dengan Bendahara Desa Jojame, Sudarmanto Meng. Sejumlah warga menyebut Sudarmanto Meng merupakan anak angkat Jafar Jauhar.
Dengan demikian, dua posisi kunci—kepala desa dan bendahara—berada dalam satu lingkar hubungan personal. Struktur ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai independensi dan akuntabilitas tata kelola Desa Jojame.
“Kalau kepala desa dan bendahara orang dekat semua, siapa yang berani mengawasi?” ujar seorang warga Jojame kepada IndoBisnis.
IndoBisnis juga menemukan informasi bahwa Malik Aswan dan Sudarmanto Meng disebut-sebut ditunjuk berdasarkan perintah Jafar Jauhar. Klaim ini muncul berulang kali dari berbagai sumber warga yang diwawancarai secara terpisah.
Jika dugaan tersebut benar, maka pernyataan Jafar Jauhar yang menyebut tidak pernah ikut campur dalam urusan Desa Jojame menjadi kontradiktif. Sebab, penunjukan pejabat desa merupakan titik sentral pengendalian kebijakan dan pengelolaan keuangan desa.
“Tidak mungkin tidak cawe-cawe kalau orang-orangnya dia semua,” ujar seorang warga Jojame melalui pesan WhatsApp kepada IndoBisnis, Kamis (5/2).
Selain relasi personal, temuan IndoBisnis juga mengarah pada peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Sekretaris Desa Jojame. Warga menilai kedua institusi tersebut tidak menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
BPD, yang seharusnya menjadi pengawas jalannya pemerintahan desa, justru dinilai turut melindungi Malik Aswan. Akibatnya, dugaan kelalaian dalam pengelolaan desa tidak pernah terbuka secara transparan.
“Sudah lama PJ lalai, tapi BPD tetap menutupi. Akhirnya desa yang rugi,” ungkap warga lainnya di Desa Jojame.
Dimensi politik menjadi lapisan penting dalam laporan ini. Jafar Jauhar diketahui merupakan bagian dari tim pemenangan Bassam Helmi pada Pilkada serentak 2024.
Fakta ini menambah konteks dugaan keterkaitan antara dinamika politik dan penunjukan Malik Aswan sebagai Pjs Kepala Desa Jojame.
Dalam pidatonya usai dilantik Presiden Prabowo, Kamis (20/2/2025), Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba secara terbuka mengakui pentingnya peran tim pemenangan dalam perjalanan politiknya.
“Kita tetap saling mengerti, karena pada saat proses Pilkada saya juga punya tim. Jadi berikanlah kesempatan kepada kami untuk menikmati kemenangan ini,” ujar Bassam Kasuba pada waktu itu di Hotel Grand Alia, Jakarta
Pernyataan tersebut oleh sebagian warga dipandang sebagai legitimasi politik bagi distribusi kekuasaan pascapilkada, termasuk hingga ke level desa.
Di atas kertas, Jafar Jauhar membantah seluruh dugaan keterlibatan. Namun di lapangan, rangkaian relasi keluarga, dugaan perintah penunjukan, lemahnya fungsi pengawasan BPD, serta simpul politik Pilkada membentuk pola yang sulit diabaikan.
Laporan ini tidak menyimpulkan adanya kesalahan hukum. Namun fakta-fakta yang terungkap menunjukkan indikasi kuat konflik kepentingan dalam tata kelola Desa Jojame.
Ketika bantahan tidak diiringi penjelasan terbuka dan konfirmasi lanjutan tidak dijawab, ruang kecurigaan justru semakin melebar.
Desa Jojame kini berada di persimpangan: antara klarifikasi yang transparan atau terus berada dalam bayang-bayang kuasa yang tak kasatmata.
***
Mardan Amin Jurnalis IndoBisnis berkontribusi pada cerita ini.
Artikel ini diterbitkan IndoBisnis dengan judul: Jejak Kuasa Jafar Jauhar di Desa Jojame.
Disclaimer
Informasi yang disediakan oleh IndoBisnis.co.id bertujuan untuk edukasi dan informasi umum. Kami tidak memberikan saran keuangan, hukum, atau pajak secara langsung.
IndoBisnis.co.id tidak bertanggung jawab atas keputusan finansial Anda. Konsultasikan dengan penasihat profesional sebelum membuat keputusan penting.
