- Sorotan Laporan:
- Empat fraksi DPRD Kota Tidore Kepulauan menyetujui Ranperda APBD Perubahan 2026.
- Wali Kota Muhammad Sinen meminta perangkat daerah memperkuat tata kelola anggaran, meningkatkan PAD, serta memastikan program pemerintah memberi manfaat bagi masyarakat.
Poin-poin penting ini ditulis oleh para reporter dan editor yang mengerjakan berita ini.
TIDORE — Empat fraksi DPRD Kota Tidore Kepulauan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun 2026/2027 dengan agenda Pembicaraan Tingkat II Ranperda APBD Perubahan 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tidore Kepulauan, Selasa (29/9/2026).
Juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Tidore Kepulauan, Nurul Asnawia, menyampaikan persetujuan empat fraksi terhadap rancangan anggaran tersebut.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Ade Kama dan dihadiri 25 anggota legislatif. Hadir pula Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo, unsur Forkopimda, para asisten, staf ahli wali kota, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta insan pers.
Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen mengatakan, perubahan APBD 2026 tidak sekadar menyangkut penyesuaian penerimaan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Menurut dia, dokumen tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan bersama untuk menjaga penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju Tidore Kepulauan yang aman, nyaman, ramah, maju, dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan di tengah kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas.
Muhammad Sinen meminta seluruh pimpinan perangkat daerah memastikan setiap program yang telah ditetapkan memiliki tujuan jelas, sesuai regulasi, serta memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Bentengi diri dengan prosedur dan tahapan yang benar agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, dan yang paling penting adalah upayakan manfaat dari program dan kegiatan harus dirasakan secara proporsional oleh seluruh masyarakat di Pulau Tidore, Daratan Oba, Maitara, Mare dan Marekofo,” kata Muhammad Sinen.
Wali Kota Minta PAD Digenjot
Muhammad Sinen juga menyoroti upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama setelah adanya kebijakan pengurangan transfer ke daerah.
Ia meminta perangkat daerah yang memiliki tugas meningkatkan penerimaan agar memperbaiki tata kelola penagihan pajak dan retribusi.
“Hari ini kita masih melihat penagihan pajak dan retribusi belum dilakukan secara maksimal, untuk itu saya tegaskan perlu dilakukan perbaikan manajemen atau tata kelola penagihan, perkuat pengawasan dan perbaikan sarana-prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung peningkatan PAD,” tegasnya.
Pemerintah daerah, lanjut dia, perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak agar target PAD dalam APBD Perubahan 2026 dapat direalisasikan.
Selain persoalan fiskal, pemerintah daerah menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang menghadapi sejumlah tantangan.
Muhammad Sinen menyebut kemarau berkepanjangan, badai yang mengganggu aktivitas ekonomi, serta kebakaran perkebunan warga menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama.
Ia mengajak DPRD, Forkopimda, pemangku kepentingan, dan insan pers mengawal pelaksanaan APBD 2026 agar berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
“Tantangan kita hari ini bukan hanya penurunan transfer fiskal namun yang lebih krusial adalah kondisi ekonomi masyarakat di tengah kemarau berkepanjangan, badai yang mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat serta kebakaran yang menghanguskan perkebunan warga,” ujarnya.
Rapat paripurna kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara serta penyerahan naskah persetujuan DPRD oleh Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Ade Kama kepada Wali Kota Muhammad Sinen.
***
