JAKARTA, IndoBisnis – Dalam pertemuan dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Mantan Wakil Ketua MPR ini mengungkap bahwa telah terjadi penyelewengan dana desa pada periode Januari hingga Juni 2024.
“Ini hasilnya sudah kami pegang. Dari informasi awal PPATK, ditemukan ada oknum kepala desa, camat, serta pihak desa yang menyalahgunakan dana desa,” jelasnya.
Yang mengejutkan, dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru disalahgunakan untuk judi online.
“Memang tidak banyak, tapi ada beberapa kepala desa yang menggunakan dana desa untuk judi online. Ada juga yang digunakan untuk keperluan yang tidak jelas,” tegas Yandri.
Menurutnya, segala transaksi penggunaan dana desa selama periode tersebut sudah tercatat dengan detail, termasuk kapan uang diambil, ke mana alirannya, serta berapa lama dana itu mengendap.
“Tadi kelihatan semua, tanggal berapa mereka ambil, ke mana larinya, berapa jumlahnya. Jelas sekali,” imbuhnya.
Menindaklanjuti temuan ini, Kemendes PDT akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan, agar kasus ini segera ditindak tegas.
“Kami tidak ingin dana desa terus menjadi bancakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kami meminta aparat hukum menindak tegas agar kejadian ini tidak terulang,” ujar Yandri.
Terlebih, saat ini pencairan dana desa dari Kementerian Keuangan ke desa-desa akan segera dimulai. Kemendes PDT akan bergerak cepat memastikan dana tersebut digunakan sesuai peruntukannya.
Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah akan menggenjot pengawasan dana desa melalui digitalisasi desa. Dengan sistem digital, pelaporan keuangan desa akan lebih transparan dan sulit untuk disalahgunakan.***
