Sorotan Laporan
- Pemkot dan DPRD Tidore menyepakati KUA-PPAS 2027.
- Penguatan PAD menjadi perhatian pemerintah daerah.
- Keterbatasan fiskal menjadi tantangan penyusunan APBD.
- TAPD dan Badan Anggaran DPRD telah menyepakati proyeksi anggaran.
- Tahapan berikutnya adalah pembahasan rancangan APBD 2027.
TIDORE — Pemerintah Kota Tidore Kepulauan bersama DPRD resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Dalam kesepakatan tersebut, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu perhatian penting di tengah keterbatasan fiskal.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan I Tahun 2026 di Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Kamis (5/11/2026).
Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, mengatakan penandatanganan KUA-PPAS merupakan tahapan strategis dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Dokumen tersebut menjadi landasan untuk menentukan arah kebijakan fiskal serta prioritas pembangunan pada 2027.
“Dokumen ini bukan sekadar pemenuhan syarat administratif, tetapi perwujudan komitmen bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan arah kebijakan fiskal serta prioritas pembangunan Kota Tidore Kepulauan pada Tahun Anggaran 2027,” ujar Muhammad Sinen.
Menurutnya, kebijakan anggaran harus diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
Muhammad Sinen mengakui penyusunan APBD 2027 berlangsung di tengah kondisi sosial, ekonomi, dan politik nasional yang dinamis. Sementara itu, kemampuan keuangan daerah masih terbatas untuk membiayai program wajib, kegiatan mengikat, dan prioritas pembangunan.
Pada saat bersamaan, pemerintah daerah juga harus mendukung pelaksanaan program strategis nasional.
Karena itu, ia meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD menyusun kebijakan yang tepat dan antisipatif agar keberlanjutan pembangunan tetap terjaga.
Selain mengoptimalkan pengelolaan anggaran, Wali Kota menekankan pentingnya memperkuat sumber pendapatan daerah. Menurutnya, Tidore sebagai daerah kepulauan perlu mengembangkan potensi ekonomi lokal agar tidak terus bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
“Sudah saatnya kita bergerak dari zona nyaman yang mengandalkan dana transfer ke langkah-langkah inovatif untuk meningkatkan PAD secara bertahap,” tegasnya.
Ia berharap kesepakatan pemerintah daerah dan DPRD menjadi landasan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan melalui pengelolaan anggaran yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, H. Ade Kama, menjelaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ia merujuk Pasal 89 ayat (1), yang mengatur penyusunan rancangan KUA dan PPAS oleh kepala daerah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
Ade Kama menyampaikan bahwa Badan Anggaran DPRD telah membahas rancangan KUA-PPAS 2027 bersama TAPD. Hingga 4 November 2026, kedua pihak telah menyepakati proyeksi rancangan anggaran untuk tahun mendatang.
Dengan penandatanganan nota kesepakatan tersebut, tahapan penyusunan APBD 2027 selanjutnya memasuki pembahasan rancangan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paripurna Dihadiri Pimpinan Daerah
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD H. Ade Kama dan dihadiri Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, pimpinan serta anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, pimpinan perangkat daerah, dan insan pers.
***
