Sorotan Laporan
- Pemkot Tidore mempercepat digitalisasi bantuan sosial.
- Warga diminta mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
- Sekda menginstruksikan OPD, camat, lurah, dan kepala desa ikut menyosialisasikan program.
- Dinas Sosial mendorong penguatan agen Perlindungan Sosial (Perlinsos).
TIDORE – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mempercepat pelaksanaan program digitalisasi bantuan sosial (bansos) dengan mengajak masyarakat mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Upaya ini dibahas dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, di Ruang Rapat Wali Kota, Senin (9/11/2026).
Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pengelolaan bantuan sosial dari Kementerian Sosial agar lebih terkoordinasi dan tepat sasaran.
Ismail mengatakan, keberhasilan program digitalisasi bansos membutuhkan kerja sama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, kelurahan, hingga pemerintah desa.
Ia mengajak masyarakat, baik yang sudah maupun belum terdaftar sebagai penerima bantuan, untuk melakukan aktivasi IKD melalui instansi terkait.
“Kami hanya berharap agar seluruh masyarakat, baik yang berhak menerima maupun yang belum berhak menerima, dapat melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari dinas terkait sehingga percepatan program digitalisasi bantuan sosial tersebut dapat berjalan,” kata Ismail.
Menurutnya, pelaksanaan program nasional ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Seluruh perangkat daerah dan pemerintah wilayah perlu ikut menyosialisasikan kebijakan tersebut.
“Ini bukan hanya kerja keras dari Dinas Sosial maupun Dukcapil saja, tetapi kita semua memiliki peran aktif untuk terus menyosialisasikan kepada masyarakat agar seluruh warga Kota Tidore yang telah memiliki KTP melakukan aktivasi IKD dan Perlinsos,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan, Amin Hasan, menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dinas Sosial juga telah membentuk agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang dalam bahan keterangan disebut berjumlah 7.25 agen.
Amin menjelaskan, koordinasi dengan dinas terkait terus dilakukan untuk mendukung proses penginputan data Perlinsos di wilayah Kota Tidore Kepulauan.
“Kami terus berkoordinasi dengan dinas terkait dalam penginputan Perlinsos di Kota Tidore. Karena itu, kami membutuhkan dukungan seluruh camat, lurah, maupun kepala desa agar proaktif dalam proses penginputan di wilayah masing-masing,” harap Amin.
Rapat tersebut turut dihadiri Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rudy Ipaenin, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jahra Mandar, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta para camat se-Kota Tidore Kepulauan.
Pemerintah Kota Tidore berharap keterlibatan seluruh perangkat daerah dan pemerintah wilayah dapat mempercepat aktivasi IKD serta pendataan Perlinsos, sehingga pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial berjalan lebih tertib dan terkoordinasi.
***
