Sorotan Laporan
- Wali Kota Muhammad Sinen memimpin rapat teknis evaluasi SPPG.
- Satgas MBG diminta melakukan penilaian secara objektif dan transparan.
- Inspeksi dan penilaian berlangsung selama empat hari.
- Pemeriksaan menggunakan sejumlah indikator dan aspek penilaian.
- Hasil evaluasi menentukan kelanjutan operasional setiap SPPG.
TIDORE — Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, meminta Tim Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) melakukan inspeksi dan penilaian terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara objektif, transparan, dan berdasarkan standar yang sama.
Instruksi tersebut disampaikan saat memimpin rapat teknis pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG di Ruang Rapat Wali Kota Tidore Kepulauan, Kamis (5/11/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain, Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rudi Ipaenin, anggota Satgas MBG Kota Tidore, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Tidore, serta para kepala SPPG se-Kota Tidore Kepulauan.
Dalam arahannya, Muhammad Sinen menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menindaklanjuti arahan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan program prioritas Presiden berjalan optimal.
Ia meminta seluruh anggota Satgas menjalankan tugas secara profesional tanpa membedakan satu SPPG dengan lainnya.
“Saya meminta kepada Satgas yang sudah terbentuk untuk menilai secara objektif dengan kriteria yang sama terhadap seluruh SPPG. Tidak boleh ada subjektivitas dari tim. Semua ini demi memastikan pelayanan kepada anak-anak Indonesia tersalurkan dengan baik dan terjamin mutunya,” tegas Muhammad Sinen.
Menurutnya, proses pemeriksaan harus mengutamakan kualitas pelayanan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, program MBG dapat memberikan manfaat sesuai tujuan pelaksanaannya.
Wali Kota juga menegaskan bahwa Satgas yang dibentuk pemerintah daerah harus bekerja dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
“Saya berharap instruksi dari Mendagri ini dapat menambah semangat kita untuk memberikan yang terbaik bagi Kota Tidore Kepulauan. Laksanakan tugas sesuai ketentuan dan penuhi standar pelayanan agar tata kelola SPPG berjalan profesional, transparan, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Pelaksanaan inspeksi dan penilaian dijadwalkan berlangsung selama empat hari. Tim Satgas akan memeriksa sejumlah indikator dan aspek yang menjadi dasar evaluasi setiap satuan pelayanan.
Hasil pemeriksaan tersebut nantinya menjadi bahan penentuan status kelayakan masing-masing SPPG, dengan tiga kemungkinan rekomendasi, yakni layak dilanjutkan, layak dilanjutkan dengan perbaikan, atau tidak layak dilanjutkan.
Melalui evaluasi tersebut, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan sesuai standar serta memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas bagi anak-anak.
***
