Sorotan Laporan
- MAKI menyebut tiga pegawai KPK berinisial TS, MS, dan AS.
- Boyamin menyatakan laporan telah disampaikan kepada Dewas KPK.
- MAKI meminta klarifikasi terhadap saksi dan pihak terkait.
- Dugaan kebocoran informasi masih membutuhkan pembuktian.
JAKARTA – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengungkap dugaan keterlibatan tiga pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kebocoran dokumen atau informasi penanganan perkara dugaan korupsi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Boyamin menyebut tiga orang tersebut masing-masing berinisial TS, MS, dan AS. Menurut dia, laporan mengenai dugaan keterlibatan mereka telah disampaikan kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk ditindaklanjuti.
Informasi itu disampaikan Boyamin melalui rekaman video dari Istanbul, Turki. Ia menjelaskan bahwa inisial AS merupakan nama tambahan setelah sebelumnya MAKI menyampaikan dua inisial lainnya.
“Bukan hanya dua orang, tapi setidaknya tiga orang. Kalau kemarin saya sudah memberikan inisial TS dan MS, maka yang berikutnya adalah inisialnya AS,” kata Boyamin.
MAKI Minta Dewas KPK Periksa Pihak Terkait
Boyamin berharap Dewas KPK segera melakukan klarifikasi terhadap sejumlah saksi yang dinilai mengetahui dugaan kebocoran informasi tersebut.
Ia menyebut TS dan AS sebelumnya bekerja di lembaga lain sebelum menjadi pegawai tetap KPK. Sementara MS disebut masih berasal dari lembaga lain.
Boyamin juga meminta pimpinan KPK tidak melindungi pihak mana pun apabila ditemukan bukti pelanggaran.
“Saya berharap tidak ada perlindungan terhadap orang-orang tersebut dari pimpinan KPK,” ujarnya.
Ia turut menyinggung adanya dugaan salah satu pihak mendapat perlindungan dari pimpinan KPK. Namun, informasi tersebut masih berupa pernyataan Boyamin dan belum menjadi kesimpulan hasil pemeriksaan.
Menurut Boyamin, dugaan kebocoran dokumen atau informasi dapat mengganggu proses penanganan perkara yang sedang berjalan.
Ia menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius, termasuk dugaan terhambatnya pemanggilan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
“Dewan Pengawas KPK harus tegas, zero tolerance terhadap apa-apa dugaan pelanggaran etik maupun perilaku, bahkan melanggar yang sifatnya menghalangi penyidikan,” tegasnya.
Boyamin mendorong Dewas KPK menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan memeriksa laporan tersebut berdasarkan bukti serta keterangan saksi.
MAKI Desak Pembenahan Internal KPK
Lebih lanjut, Boyamin meminta KPK melakukan pembenahan internal apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti. Menurut dia, integritas dan profesionalitas lembaga antirasuah harus dijaga agar tidak terganggu oleh perilaku oknum.
Ia juga membandingkan perlunya pembenahan di KPK dengan langkah penindakan internal yang menurutnya telah dilakukan di lembaga penegak hukum lainnya.
“Dewan Pengawas KPK dan pimpinan KPK harus tegas membersihkan KPK itu sendiri,” kata Boyamin.
***
