Indo Bisnis

Tag: KemenkesRI

  • Tinjau RSUD Maba, Sekda Ricky Chairul Richfat Bersama Kemenkes RI

    Tinjau RSUD Maba, Sekda Ricky Chairul Richfat Bersama Kemenkes RI

    • Ringkasan
    • Direktur Pelayanan Fasilitas Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Ghotama Airlangga, bersama Sekda Halmahera Timur Ricky Chairul Richfat meninjau langsung kesiapan RSUD Maba di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba.
    • Peninjauan ini merupakan tahap final untuk memastikan seluruh fasilitas, sarana prasarana, dan sistem layanan telah sesuai standar sebelum rumah sakit beroperasi.
    • Pemkab Halmahera Timur menegaskan komitmennya menjadikan RSUD Maba sebagai pusat rujukan kesehatan utama demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Haltim.

     

    Direktur Pelayanan Fasilitas Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ghotama Airlangga, didampingi Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Ricky Chairul Richfat, meninjau langsung kesiapan RSUD Maba yang berlokasi di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba.

    Peninjauan tersebut dilakukan sebagai langkah krusial untuk memastikan seluruh fasilitas rumah sakit, mulai dari sarana dan prasarana hingga sistem layanan pendukung, telah memenuhi standar operasional sebelum RSUD Maba resmi melayani masyarakat Halmahera Timur.

    Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat, menyatakan bahwa kunjungan tim dari Kementerian Kesehatan RI merupakan tahapan akhir dari seluruh rangkaian pembangunan dan persiapan fisik RSUD Maba.

    Menurut Ricky, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berkomitmen penuh untuk menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat setempat.

    “Pengecekan ini adalah tahap final untuk memastikan seluruh fasilitas sudah sesuai standar Kementerian Kesehatan. Pemerintah daerah berharap RSUD Maba dapat segera beroperasi sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Halmahera Timur,” ujar Ricky.

    Ia menegaskan, keberadaan RSUD Maba menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan memperpendek akses rujukan medis bagi warga Haltim.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pelayanan Fasilitas Kesehatan Kemenkes RI, Ghotama Airlangga, melakukan pengecekan secara mendalam pada sejumlah area vital rumah sakit. Beberapa titik yang ditinjau di antaranya ruang rawat inap, Instalasi Gawat Darurat (IGD), serta berbagai fasilitas penunjang medis lainnya.

    Pengecekan teknis tersebut dilakukan untuk memastikan aspek keselamatan pasien, kesiapan tenaga kesehatan, serta efektivitas sistem pelayanan saat rumah sakit mulai beroperasi secara penuh.

    Menurut Ghotama, kesiapan fasilitas dan kelengkapan sarana menjadi faktor utama dalam menjamin mutu layanan kesehatan kepada masyarakat.

    RSUD Maba Jadi Pusat Rujukan

    Sementara itu, Ricky Chairul Richfat menegaskan sikap pemerintah daerah bahwa RSUD Maba akan segera difungsikan sebagai pusat rujukan kesehatan utama di wilayah Halmahera Timur.

    “Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berkomitmen RSUD Maba akan segera difungsikan sebagai pusat rujukan kesehatan utama di wilayah ini,” tandasnya.

    Dengan beroperasinya RSUD Maba, pemerintah daerah berharap masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan medis lanjutan, sekaligus memperkuat sistem pelayanan kesehatan daerah secara menyeluruh.

    ***

    Yusri Jurnalis IndoBisnis berkontribusi pada cerita ini.

    Artikel ini diterbitkan IndoBisnis dengan judul:  Tinjau RSUD Maba, Sekda Ricky Chairul Richfat Bersama Kemenkes RI.

    Disclaimer

    Informasi yang disediakan oleh IndoBisnis.co.id bertujuan untuk edukasi dan informasi umum. Kami tidak memberikan saran keuangan, hukum, atau pajak secara langsung.

    IndoBisnis.co.id tidak bertanggung jawab atas keputusan finansial Anda. Konsultasikan dengan penasihat profesional sebelum membuat keputusan penting.

  • ELIMINASI TBC 2030: Pemerintah Siapkan Perlindungan Sosial dan Revolusi Data Kesehatan

    ELIMINASI TBC 2030: Pemerintah Siapkan Perlindungan Sosial dan Revolusi Data Kesehatan

    • Strategi Nasional Melibatkan Sistem Digital, One Health, dan Perlindungan bagi Pekerja Informal

     

     

    Pemerintah Indonesia memperkuat langkah besar menuju eliminasi tuberkulosis (TBC) pada tahun 2030 dengan merancang skema perlindungan sosial bagi pasien, khususnya pekerja informal yang rentan kehilangan penghasilan selama masa pengobatan.

    Wakil Menteri Kesehatan dr. Benjamin P. Octavianus, Sp.P, FISR, menegaskan bahwa upaya penanggulangan TBC tidak bisa hanya berfokus pada aspek medis semata. Menurutnya, penyakit ini memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan terhadap produktivitas masyarakat.

    “Penanggulangan TBC membutuhkan pendekatan komprehensif — dari deteksi dini, pendampingan pengobatan, hingga perlindungan sosial bagi pasien. Terutama bagi pekerja informal yang penghasilannya bisa hilang selama masa pengobatan,” ujar dr. Benny di sela Forum Ilmiah Tahunan ke-11 Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI).

    Dalam arah kebijakan baru ini, pemerintah memperluas strategi active case finding atau penemuan kasus aktif melalui pemeriksaan tes molekuler cepat (TMC) di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

    Upaya tersebut dikombinasikan dengan pendampingan pengobatan berbasis komunitas agar pasien tetap mendapatkan dukungan selama proses penyembuhan.

    Menurut dr. Benny, sistem layanan kini juga terintegrasi dengan layanan gizi, HIV, dan penyakit kronis untuk memastikan pendekatan kesehatan masyarakat yang menyeluruh.

    Ia menambahkan bahwa penghapusan stigma terhadap pasien TBC merupakan tantangan penting yang harus segera diatasi oleh masyarakat dan dunia kerja.

    “Pasien TBC harus dijauhkan dari diskriminasi. Mereka berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan akses kesehatan yang layak hingga tuntas pengobatan,” tegasnya.

    Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menjadi penggerak utama dalam memperkuat aspek perlindungan sosial bagi penyintas TBC.

    Pemerintah kini mengembangkan Analisis Kebijakan Mikro (AKM) — sebuah sistem dashboard digital real-time yang mampu memantau kasus TBC dan stunting secara nasional, dengan integrasi lintas kementerian.

    Menteri Koordinator PMK Pratikno menuturkan bahwa pendekatan berbasis data ini menjadi langkah strategis untuk menjamin efektivitas kebijakan dan transparansi program nasional.

    “Kami memperkuat perlindungan bagi penyintas TBC, termasuk larangan diskriminasi di tempat kerja dan kompensasi bagi pekerja informal yang terdampak,” jelasnya.

    Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa pemberantasan TBC kini menjadi agenda lintas sektor, tidak hanya di bawah payung Kementerian Kesehatan, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat sipil.

    Transformasi sistem kesehatan nasional kini mengadopsi konsep One Health, yang menghubungkan data antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Pendekatan ini dikembangkan melalui platform SIZE Indonesia untuk memperkuat sistem deteksi dini penyakit menular.

    Selain itu, pemerintah tengah memperkuat kompetensi tenaga kesehatan masyarakat melalui modernisasi kurikulum pendidikan.

    Kurikulum baru akan menekankan literasi data, analisis digital, dan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam penanganan penyakit berbasis komunitas.

    Forum IAKMI dalam pernyataannya juga menyerukan agar tenaga kesehatan di daerah lebih aktif dalam edukasi publik, pendampingan teknis, dan pengawasan program kesehatan masyarakat

    Sebagai langkah pencegahan jangka panjang, pemerintah mengintegrasikan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk memperkuat imunitas generasi muda terhadap penyakit menular seperti TBC.

    Program ini dianggap sebagai investasi masa depan bangsa, sekaligus strategi menciptakan generasi sehat dan produktif.

    “Upaya ini adalah investasi untuk kualitas manusia Indonesia. Eliminasi TBC bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal produktivitas dan masa depan bangsa,” tutup dr. Benny.

    ***