JAKARTA, IndoBisnis – Polemik ini berawal dari pernyataan Yandri dalam acara Sosialisasi Permendesa PDT No. 2 Tahun 2024 di Jawa pada 31 Januari 2025. Dalam video yang beredar, ia menyebut bahwa banyak kepala desa terganggu oleh LSM dan “wartawan Bodrex” yang meminta uang, bahkan menyarankan polisi untuk menertibkan mereka.
“Yang paling banyak mengganggu kepala desa itu LSM & wartawan Bodrex, karena mereka mutar itu. Hari ini minta satu juta, bayangkan kalau tiga ratus desa, tiga ratus juta. Kalah gaji Kemendes itu. Oleh karena itu pihak kepolisian dan kejaksaan mohon ditertibkan dan ditangkapi saja itu,” ujar Yandri dalam video yang beredar luas.
Pernyataan Yandri langsung menuai kecaman, salah satunya dari Ketua Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Wilayah Maluku Utara, Junaedi Abdul Rasyid. Ia menilai istilah tersebut tidak pantas diucapkan oleh seorang pejabat publik karena bisa menciptakan stigma buruk terhadap profesi wartawan.
“Sebagai pejabat publik, Yandri seharusnya lebih bijaksana dalam berkomunikasi. Jika ada oknum yang menyalahgunakan profesi, cukup sebut oknumnya, bukan menggeneralisasi seluruh wartawan,” tegas Junaedi.
Lebih lanjut, Junaedi mendesak agar Yandri segera mengklarifikasi dan meminta maaf secara terbuka kepada insan pers.
“Pernyataan itu bisa mencoreng kebebasan pers dan melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jika ada pemberitaan yang tidak sesuai fakta, ada mekanisme klarifikasi dan hak jawab, bukan dengan memberi label negatif,” imbuhnya.
Wartawan Bodrex: Siapa yang Dimaksud?
Istilah “wartawan Bodrex” merujuk pada wartawan abal-abal atau tidak profesional yang mencari keuntungan pribadi dengan menekan narasumber untuk mendapatkan uang. Oknum semacam ini kerap muncul dalam kasus pengelolaan dana desa, di mana mereka menakut-nakuti pejabat desa agar memberikan imbalan guna menghindari pemberitaan negatif.
Namun, banyak pihak menilai bahwa generalisasi terhadap wartawan justru berbahaya. Pasalnya, tidak sedikit jurnalis yang bekerja secara profesional untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan dana desa.
Dampak Pernyataan Yandri terhadap Kebebasan Pers
Pernyataan Menteri Yandri dianggap dapat memperkeruh hubungan antara pemerintah dan jurnalis, serta berpotensi menghambat kerja jurnalistik yang sehat.
1. Melemahkan Pengawasan Publik
Jika kepala desa semakin takut terhadap wartawan karena stigma ini, maka pengawasan dana desa bisa semakin lemah, dan praktik korupsi sulit terungkap.
2. Menekan Kebebasan Pers
Menyerukan penangkapan wartawan tanpa bukti kuat bisa melanggar UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan berpotensi menghambat jurnalisme investigasi.
3. Menyuburkan Anti-Kritik
Jika semua kritik dianggap sebagai gangguan, maka pejabat publik bisa semakin enggan menerima masukan dari media, yang justru bisa berdampak buruk bagi transparansi pemerintahan.
Jalan Tengah: Penegakan Etika Tanpa Menekan Kebebasan Pers
Mencegah praktik “wartawan Bodrex” memang penting, tetapi langkahnya harus tepat. Beberapa solusi yang bisa diterapkan antara lain:
1. Memperkuat Kode Etik Jurnalistik
Organisasi pers perlu lebih aktif mengawasi dan menindak tegas oknum wartawan yang menyalahgunakan profesinya.
2. Meningkatkan Literasi Media
Masyarakat dan pejabat desa perlu memahami perbedaan antara wartawan profesional dan oknum yang mencari keuntungan pribadi.
3. Mengutamakan Penyelesaian Hukum yang Berkeadilan
Jika ada dugaan pemerasan oleh wartawan, kepala desa sebaiknya melapor ke Dewan Pers atau pihak berwajib dengan bukti yang jelas, bukan sekadar melabeli semua wartawan sebagai pengganggu.
Jurnalisme yang sehat adalah pilar demokrasi dan transparansi. Sementara wartawan gadungan memang perlu diberantas, generalisasi terhadap seluruh insan pers dapat berdampak negatif pada kebebasan pers dan pengawasan publik.
Sebagai pejabat negara, Yandri diharapkan lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan agar tidak menimbulkan polemik yang justru memperlemah demokrasi.***
