JAKARTA, IndoBisnis – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango secara tiba-tiba mengungkapkan adanya permasalahan dalam hubungan kelembagaan antara KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Pernyataan tersebut disampaikan Nawawi dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dan KPK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
“Permasalahan dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi perlu kami sampaikan kepada forum yang terhormat ini, yaitu komitmen kepala daerah dalam pemberantasan korupsi yang ditunjukkan masih banyaknya TPK (tindak pidana korupsi) di daerah,” ujar Nawawi.
“Selanjutnya, permasalahan lain yang perlu kami sampaikan juga adalah hubungan kelembagaan antara KPK, Polri, dan Kejaksaan,” tambahnya.
Pernyataan mendadak Nawawi tersebut memicu rasa penasaran dari beberapa anggota Komisi III DPR. Johan Budi, anggota DPR dari Fraksi PDI-P, meminta Nawawi untuk menjelaskan lebih rinci apakah permasalahan yang dimaksud terletak di internal KPK atau antara KPK dan aparat penegak hukum lainnya.
“Karena sebentar lagi kalau enggak salah Bapak-bapak pimpinan KPK ini juga sudah purna tugas, dan dengan DPR RI periode 2019-2024, ini rapat yang terakhir juga. Mungkin perlu disampaikan karena kita sedang disaksikan oleh masyarakat,” ucap Johan Budi.
Ia mendesak Nawawi untuk menyampaikan secara terbuka terkait kendala dan apa saja yang sedang terjadi di KPK dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, baik itu di bidang penindakan, monitoring, supervisi, koordinasi, hingga pendidikan dan pelayanan masyarakat.
“Mungkin ada hal-hal yang sangat krusial, baik itu penanganan perkara, baik itu fungsi supervisi, bagaimana hubungan KPK dengan Polri, Kejagung, KPK dengan pihak lain misalnya BPKP, BPK, apakah ada kendala-kendala? Termasuk juga menurun persepsi publik kepada KPK,” kata Johan Budi.
Senada dengan Johan Budi, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, juga penasaran dengan permasalahan antara KPK, Polri, dan Kejagung.
Menurutnya, pengungkapan permasalahan kelembagaan antara sesama aparat penegak hukum ini menarik untuk dibahas karena di dalam KPK sendiri terdapat unsur jaksa dan polisi.
“Masalah apa sebenarnya yang dialami terkait hubungan kelembagaan antara KPK, Polri, dan Kejaksaan? Bukankah di dalam KPK ada unsur kejaksaan dan kepolisian. Artinya kalau ini dibaca publik, mereka akan bertanya seperti yang saya tanyakan. Kenapa masih ada masalah hari ini?” ucap Nasir.
“Padahal di dalamnya juga ada polisi dan kejaksaan. Karena itu permasalahan apa sih sebenarnya dalam koordinasi dan supervisi ini sehingga kemudian KPK perlu sampaikan dalam rapat ini,” pungkasnya.
Dengan pernyataan ini, diharapkan pihak-pihak terkait dapat segera melakukan langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, guna memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.***
