JAKARTA, IndoBisnis – Menanggapi pernyataan Alexander Marwata, Polri melalui Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa Polri memiliki kemampuan teknis dan siap bekerja sama dalam penegakan hukum.
“Sebagai landasan kerja sama dilaksanakan Koordinasi Supervisi yang mendasari Peraturan Komisi Nomor 7 Tahun 2020 dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Trunoyudo dikutip IndoBisnis.co.id dari detikNews pada, Selasa 2 Juni 2024.
Trunoyudo menekankan bahwa sinergitas antara KPK dan Polri telah terbangun melalui nota kesepahaman.
“Korps Bhayangkara selalu berkomitmen mendukung pemberantasan korupsi dan telah berkoordinasi dengan KPK dalam penegakan hukum. Polri selalu bersinergi dengan KPK, terbukti dengan adanya penugasan personel Polri di lingkungan KPK yang merupakan personel terbaik, berintegritas, akademis, dan berdedikasi,” imbuh Truno.
Pengakuan Gagal Berantas Korupsi
Dalam rapat dengan Komisi III DPR, Alex juga mengakui bahwa selama delapan tahun menjabat di KPK, ia merasa gagal dalam memberantas korupsi.
“Dan saya harus mengakui secara pribadi, delapan tahun saya di KPK, jika ditanya apakah saya berhasil, saya tidak akan sungkan-sungkan mengakui, saya gagal memberantas korupsi,” pungkasnya.
Pengakuan ini menjadi sorotan, mengingat peran KPK sebagai lembaga utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pernyataan Alexander menggambarkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam koordinasi antarlembaga, serta perlunya upaya lebih untuk memperbaiki sistem yang ada agar tujuan pemberantasan korupsi dapat tercapai dengan efektif.
Berita ini menyoroti pentingnya sinergi antara Polri dan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, serta pengakuan jujur dari salah satu pimpinan KPK tentang tantangan yang dihadapi lembaga tersebut.***
