JAKARTA, IndoBisnis – Dalam acara Rapat Koordinasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2024 yang digelar di Askarts, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, menyampaikan pentingnya tata kelola BMD yang baik sebagai upaya pencegahan korupsi.
Nurul Ghufron menegaskan bahwa pengelolaan BMD yang efektif dan transparan merupakan salah satu kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
“BMD yang dikelola dengan baik akan meminimalisir potensi penyalahgunaan dan kebocoran anggaran yang dapat merugikan negara,” ujar Ghufron.
Dalam kesempatan tersebut, Ghufron juga memaparkan hasil pengukuran Indeks Pengelolaan BMD tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas pengelolaan di beberapa daerah.
Namun, ia mengingatkan bahwa masih ada daerah yang perlu memperbaiki sistem dan mekanisme pengelolaan agar lebih transparan dan akuntabel.
Langkah Strategis untuk Meningkatkan Tata Kelola BMD
Ghufron menggarisbawahi beberapa langkah strategis yang perlu diambil untuk meningkatkan tata kelola BMD, antara lain:
1. Digitalisasi Pengelolaan BMD
Implementasi sistem digital yang terpadu untuk memantau dan mengelola aset daerah.
2. Peningkatan Kapasitas SDM: Pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam pengelolaan BMD.
3. Transparansi dan Akuntabilitas
Penyusunan laporan yang terbuka dan dapat diakses oleh publik untuk mengawasi penggunaan aset daerah.
4. Penguatan Pengawasan Internal dan Eksternal
Meningkatkan peran Inspektorat Daerah dan lembaga pengawas eksternal dalam memantau pengelolaan BMD.
Mengakhiri pidatonya, Ghufron mengajak seluruh peserta rapat untuk berkomitmen dalam meningkatkan tata kelola BMD guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi.
“Mari kita bersama-sama membangun budaya antikorupsi melalui pengelolaan BMD yang baik dan benar,” tambanya
Permasalahan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) menjadi perhatian serius dalam upaya menciptakan pemerintahan yang efisien dan bebas korupsi.
Berikut ini adalah beberapa permasalahan utama yang sering ditemukan dalam pengelolaan BMD:
1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
Fidok Kebutuhan: Tidak adanya perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan nyata daerah.
Mark Penganggaran BMD: Penganggaran BMD yang tidak tepat sasaran dan seringkali mengalami penyimpangan.
2. Pengadaan
Pencatatan yang Tidak Dilakukan: Proses pengadaan BMD sering kali tidak dilakukan pencatatan yang tepat, sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian data dan potensi penyalahgunaan.
3. Penggunaan
Penyalahgunaan Penggunaan BMD: BMD sering digunakan oleh pihak yang tidak berhak, yang mengakibatkan kerugian bagi pemerintah daerah.
4. Pemanfaatan
Perencanaan yang Kurang Matang: Pemanfaatan BMD tidak diperhitungkan secara matang, sehingga tidak memberikan pendapatan optimal bagi daerah.
Pendapatan yang Tidak Optimal: BMD yang dimanfaatkan tidak memberikan pendapatan optimal bagi daerah.
5. Kerjasama
Pengamanan dan Pemeliharaan: BMD tidak diberikan pengamanan fisik, administrasi, dan hukum yang memadai. Tidak ada alokasi anggaran pemeliharaan BMD sehingga memicu kerusakan BMD.
6. Penilaian
Penilaian yang Tidak Dilakukan: Penilaian terhadap BMD tidak dilakukan secara berkala, sehingga pencatatan BMD tidak sesuai dengan kondisi nyata.
7. Pemindah Tanganan
Modus Korupsi Melalui Hibah BMD: Proses pemindahtanganan BMD sering menjadi modus korupsi, dengan adanya manipulasi dalam proses hibah.
Pencatatan yang Tidak Akuntabel Pemindahtanganan BMD tidak dilakukan secara akuntabel, mengakibatkan ketidakjelasan kepemilikan aset.
8. Penghapusan
Modus Korupsi Melalui Penurunan Golongan BMD: BMD sering kali mengalami penurunan golongan secara manipulatif sebelum dilakukan penghapusan.
Rekayasa Nilai Lelang: Nilai lelang BMD direkayasa sebelum proses penghapusan, yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
9. Penatausahaan
Pencatatan yang Tidak Akuntabel: Pencatatan penghapusan BMD tidak dilakukan dengan akuntabel. Inventarisasi BMD tidak dilakukan dengan baik, sehingga banyak aset yang tidak terdata dengan benar.
10. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian
Tidak Berjalan Optimal: Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan BMD tidak berjalan optimal, sehingga banyak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan aset daerah.
“Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam tata kelola BMD, melalui perencanaan yang matang, pencatatan yang akurat, serta pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan aset daerah,” tutup Gufron.
Acara tersebut dihadiri oleh Nurul Gufron pimpinan KPK, Didik Agung Widjanarko Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, BUDI ERNAWAN Plh. Direktur BUMD, BLUD & Barang Milik Daerah, AMANAH Kasubdit BMD Wilayah I Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, SUMARNO Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dan SALEHUDDIN Kepala BKAD Provinsi Sulawesi Selatan.
Yang berkomitmen untuk mendukung upaya KPK dalam mencegah korupsi melalui tata kelola BMD yang lebih baik.***
