Sengketa Wilayah Memanas, Warga Bakar Rumah, PBD Siap Hadapi Kemendagri
Konflik klaim tiga pulau sengketa, yaitu Pulau Sain, Kiyas, dan Piyai, antara Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat Daya dengan Pulau Gebe, Halmahera Tengah, semakin memanas.
Pada Sabtu, 20 September 2025, ratusan warga Desa Umiyal, Pulau Gebe, Halmahera Tengah, membakar lima rumah bantuan pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
Aksi ini diduga sebagai bentuk penolakan keras terhadap klaim Pemkab Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat Daya yang menganggap ketiga pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah administrasinya.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Umiyal, Rahmat Saptu, menyampaikan bahwa pembakaran rumah ini merupakan ekspresi kekecewaan masyarakat yang telah lama memendam keresahan atas klaim sepihak tersebut.
“Protes ini dilakukan oleh warga sebab kesal dengan klaim Pemerintah Kabupaten Raja Ampat terhadap tiga pulau yang berada di Pulau Gebe,” demikian informasi yang dihimpun IndoBisnis September 2025 dari video yang beredar.
Menyikapi insiden tersebut, Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Elisa Kambu menegaskan bahwa penyelesaian konflik akan tetap mengikuti jalur hukum dan prosedur kenegaraan yang berlaku.
“Ya, kita ini kan hidup di Indonesia yang diatur oleh undang-undang. Kita akan melanjutkan proses ini ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang nantinya memfasilitasi pembahasan antara Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Maluku Utara,” dikutip Gubernur Elisa Kambu, Senin 22 Februari 2025.
Gubernur Elisa Kambu menjelaskan bahwa pihaknya telah mempersiapkan berbagai hal, termasuk peninjauan lapangan dan pengumpulan dokumen lengkap yang akan diserahkan langsung ke Kemendagri.
“Kami siap berangkat besok. Saya sendiri yang akan pimpin tim ke Jakarta. Dokumen sudah lengkap, sudah ada hasil rapat bersama masyarakat adat dan Pemkab Raja Ampat,” terangnya.
Gubernur Elisa Kambu menyatakan keyakinannya bahwa perjuangan untuk mengembalikan ketiga pulau tersebut akan membuahkan hasil. Ia mengimbau masyarakat agar tidak lagi melakukan aksi-aksi yang dapat memperkeruh suasana.
“Kami berharap tidak ada aksi lagi. Kita akan ikuti prosedur yang ada. Tugas kita sekarang adalah mendorong Pemerintah Pusat agar segera memfasilitasi pertemuan resmi antarprovinsi,” jelasnya.
Ditambahkan Gubernur Elisa Kambu, dirinya optimistis bahwa sengketa tiga pulau antara Provinsi Maluku Utara dengan Provinsi Papua Barat Daya akan dimenangkan oleh Provinsi Papua Barat Daya. “Saya percaya bisa, kita tetap melalui mekanisme yang ada,” pungkasnya.
***
