- Ringkasan Berita:
- Sekolah Rakyat Akekolano disorot setelah warga Gane mengaku anak dan cucunya ditolak saat hendak mendaftar.
- Abdul Latif Yusuf mempertanyakan mekanisme seleksi dan meminta pemerintah memastikan program benar-benar menyasar masyarakat miskin ekstrem.
MALUKU UTARA – Polemik penerimaan siswa di Sekolah Rakyat Akekolano, Sofifi, Maluku Utara, mencuat setelah seorang warga asal Desa Kebun Raja, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, mengaku anak dan cucunya ditolak saat hendak mendaftar.
Warga tersebut, Abdul Latif Yusuf (70), mengaku datang dengan harapan anak dan cucunya dapat mengikuti program Sekolah Rakyat yang menurut pemahamannya diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem.
Abdul Latif mengatakan anak dan cucunya berangkat dari wilayah Gane menuju Akekolano pada Senin untuk mendaftarkan diri. Ia mengaku telah mempersiapkan kebutuhan dan biaya perjalanan karena meyakini keduanya memenuhi kriteria penerima program.
Namun, menurut pengakuannya, kedatangan mereka justru berakhir dengan penolakan dari pihak sekolah.
Abdul Latif menuturkan dirinya mengetahui adanya Sekolah Rakyat di Akekolano yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu.
Ia kemudian meminta anak dan cucunya untuk mencoba mendaftar. Menurutnya, keluarga tersebut masuk dalam kategori yang dianggap membutuhkan akses pendidikan melalui program tersebut.
“Sekolah itu katanya untuk khususkan orang miskin ekstrem. Anak saya berangkat dan membawa uang sekitar satu juta lima ratus ribu karena mereka itu miskin ekstrem,” ujar Abdul Latif dalam keterangannya ketika di konfirmasi IndoBisnis melalui WhatsApp, Jumat (7/8/2026) malam
Ia mengaku tidak menyangka proses pendaftaran justru berakhir dengan penolakan.
Menurut Abdul Latif, kondisi tersebut membuat dirinya mempertanyakan mekanisme penerimaan siswa di Sekolah Rakyat Akekolano.
Abdul Latif menilai perlu ada penjelasan terbuka mengenai kriteria dan proses seleksi siswa Sekolah Rakyat.
Ia mempertanyakan apakah penerimaan siswa di Akekolano telah benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang menjadi sasaran utama program tersebut.
“Guru-guru semua menolak. Berarti ini tidak sesuai dengan apa yang diatur oleh pemerintah. Katanya untuk orang miskin ekstrem,” katanya.
Abdul Latif juga mengaku mendapatkan informasi bahwa terdapat siswa yang menurut penilaiannya berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah.
Namun, pernyataan tersebut merupakan pandangan dan pengakuan Abdul Latif yang masih memerlukan konfirmasi dari pihak pengelola Sekolah Rakyat maupun pemerintah terkait.
Abdul Latif meminta pemerintah dan pihak sekolah memberikan solusi atas persoalan yang dialaminya.
Menurut dia, masyarakat kecil seharusnya tidak dibuat kesulitan ketika hendak memperoleh akses terhadap program pemerintah.
“Saya mohon kepada pemerintah maupun pihak guru harus mampu menyelesaikan masalah. Jangan mempersulit orang, jangan mempersulit masalah,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah dapat memastikan pelaksanaan program Sekolah Rakyat berjalan sesuai tujuan dan menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Abdul Latif: Jangan Abaikan Masyarakat Kecil
Abdul Latif juga menyampaikan kekecewaannya terhadap apa yang dialami keluarganya.
Ia menilai program yang telah dibuat pemerintah akan kehilangan manfaat apabila masyarakat yang membutuhkan justru mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses.
“Tidak menghargai orang kecil, tidak menghargai rakyat kecil, tidak menghargai orang susah,” kata Abdul Latif.
***
