- SOROTAN LAPORAN :
- Purbaya Yudhi Sadewa meminta daerah berhati-hati menerbitkan obligasi.
- Menkeu menyarankan pembiayaan melalui PT SMI di tengah penurunan TKD 2026.
Poin-poin penting ini ditulis oleh para reporter dan editor yang mengerjakan berita ini.
JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta pemerintah daerah berhati-hati menerbitkan obligasi daerah. Instrumen tersebut memang berpotensi menambah pembiayaan, tetapi risiko gagal bayar dinilai dapat berdampak luas terhadap perekonomian.
“Jadi kita masih hati-hati dalam kebijakan membolehkan daerah, menerbitkan obligasi atau tidak. Kalau tidak hati-hati, kita seperti Brasil atau Argentina waktu itu, ketika daerahnya tidak bisa bayar, goncang semua perekonomiannya,” kata Purbaya, dikutip minggu (5/9/2026).
Sebagai alternatif, Purbaya mendorong pemerintah daerah memanfaatkan pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). BUMN di bawah koordinasi Kementerian Keuangan tersebut bergerak dalam pembiayaan pembangunan dan infrastruktur.
Menurut Purbaya, skema itu memungkinkan pemerintah memastikan dana pinjaman benar-benar diarahkan untuk pembangunan. Pembayaran pembiayaan juga dapat disesuaikan dengan mekanisme penerimaan daerah.
“Jadi daerah bisa pinjam ke PT SMI, selama beberapa tahun, nanti bayaran untuk membangun infrastruktur yang betul ya,” jelasnya.
TKD 2026 Turun
Kehati-hatian tersebut muncul ketika ruang fiskal daerah menghadapi tekanan akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD). Berdasarkan laporan APBN Juli 2026, pagu TKD tercatat Rp693 triliun, turun dari Rp919,9 triliun pada 2025.
Hingga Juli 2026, realisasi penyaluran mencapai Rp357,4 triliun atau 51,6 persen dari pagu.
***
