- Sorotan Laporan :
- Pemkot Tidore Kepulauan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan APBD yang tepat sasaran, stabilitas harga, dan kebijakan berbasis data untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat sektor ekonomi daerah.
Poin-poin penting ini ditulis oleh para reporter dan editor yang mengerjakan berita ini.
TIDORE — Pemerintah Kota Tidore Kepulauan diminta mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan APBD yang tepat sasaran, pengendalian inflasi, dan pemanfaatan data dalam penyusunan kebijakan. Arahan itu disampaikan dalam rapat koordinasi percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah Maluku, Maluku Utara, dan Papua, Rabu (16/9/2026).
Rapat digelar secara daring dari Ruang Rapat Wali Kota Tidore Kepulauan dan diikuti Wakil Wali Kota Ahmad Laiman bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Pertemuan dipimpin Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan, Prof. Dr. Hoiruddin Hasibuan.
Ahmad mengatakan, rapat tersebut menindaklanjuti instruksi Presiden terkait percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Setiap kabupaten dan kota diminta menyusun strategi sesuai potensi dan tantangan wilayah dengan dukungan data yang akurat.
“Hari ini Kota Tidore bersama kabupaten/kota lainnya di Maluku, Maluku Utara, dan Papua melakukan pertemuan awal untuk menyusun strategi pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah sehingga target nasional dapat tercapai dengan baik,” kata Ahmad.
Ia meminta OPD terkait memperkuat inovasi dan menyiapkan data ekonomi daerah untuk disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai bahan koordinasi dan perumusan kebijakan.
“Selanjutnya, kita perlu mempersiapkan data yang ada karena setiap kabupaten/kota akan menyusun langkah strategis untuk disampaikan ke Kemendagri. Harapannya, terobosan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan,” ujarnya.
Pengelolaan APBD secara efektif diharapkan menggerakkan aktivitas ekonomi melalui belanja pemerintah yang tepat sasaran, pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan program pemberdayaan masyarakat. Dampaknya diharapkan dirasakan langsung melalui terbukanya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan pelaku usaha, serta membaiknya akses terhadap layanan dasar.
Di sisi lain, stabilitas harga pangan dan kebutuhan pokok penting untuk menjaga daya beli rumah tangga, terutama kelompok berpendapatan rendah. Kondisi tersebut juga memberi kepastian bagi pedagang, nelayan, petani, dan pelaku usaha mikro dalam menjalankan kegiatan ekonomi.
Sinergi kebijakan tersebut dapat memperkuat perdagangan, perikanan, pertanian, pariwisata, serta usaha mikro, kecil, dan menengah di Tidore. Dukungan data membantu pemerintah menyesuaikan anggaran dan program dengan kebutuhan tiap wilayah, memperlancar distribusi barang, serta mendorong pertumbuhan yang lebih merata dan berkelanjutan.
***
