- Ringkasan Berita:
- Proyek Titan kembali berjalan setelah konsorsium China masuk menggantikan rencana investasi LG Energy Solution.
- Indonesia menghadapi tantangan ketergantungan modal, teknologi, dan bahan baku China di tengah pergeseran pasar kendaraan listrik menuju baterai LFP.
JAKARTA, IndoBisnis — Impian Indonesia membangun ekosistem manufaktur baterai kendaraan listrik (EV) kembali mendapat tenaga setelah sekelompok perusahaan Tiongkok masuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan perusahaan Korea Selatan.
Sebelumnya, pembatalan investasi miliaran dolar AS oleh LG Energy Solution menjadi pukulan besar bagi rencana Indonesia membangun ekosistem manufaktur baterai terintegrasi. Kini, Proyek Titan kembali berjalan melalui kerangka investasi dan kerja sama senilai US$6 miliar yang disepakati antara perusahaan negara Indonesia dan konsorsium Tiongkok.
Proyek Titan dirancang untuk memanfaatkan cadangan nikel Indonesia yang sangat besar di Halmahera Timur. Material nikel yang dimurnikan dan diproses tersebut kemudian akan dikirim lebih dari 2.000 kilometer menuju fasilitas produksi di Jawa Barat untuk digunakan dalam pembuatan baterai kendaraan listrik.
Sebelum LG Energy Solution membatalkan rencana investasi senilai US$8,45 miliar dalam Proyek Titan, proyek tersebut sebenarnya telah menghadapi keraguan. Studi kelayakan yang terhenti selama bertahun-tahun menjadi salah satu persoalan yang membuat masa depan proyek dipertanyakan.
LG Energy Solution menyebut pembatalan investasi dipengaruhi “berbagai faktor”, termasuk kondisi pasar.
Pembatalan itu menjadi pukulan terhadap ambisi Indonesia menggunakan kekayaan nikel untuk membangun posisi sebagai pusat manufaktur baterai global sekaligus basis produksi kendaraan listrik di kawasan Asia.
Namun, masuknya konsorsium Tiongkok membuat proyek tersebut tetap berjalan. Di sisi lain, langkah itu memperlihatkan besarnya ketergantungan Indonesia terhadap China dalam hal modal, teknologi, hingga material untuk industri baterai.
Ketergantungan Indonesia pada China Disorot
“Kami menerima uang tunai tetapi tidak ada transfer teknologi atau lapangan kerja terampil,” kata Zulfikar Rakhmat, direktur China-Indonesia Desk di Pusat Studi Ekonomi dan Hukum yang berbasis di Jakarta, dikutip Climate Home News, Sabtu (22/8/2026).
Menurut Rakhmat, ketergantungan Indonesia terhadap China dalam pendanaan, peleburan nikel, dan kapasitas pengolahan “hampir total”.
Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika baterai alternatif bebas nikel yang lebih murah mulai mendominasi pasar kendaraan listrik. Dominasi perusahaan China dalam industri baterai Indonesia dinilai dapat menimbulkan risiko komersial tambahan bagi industri yang masih berkembang.
“Jika rantai pasokan baterai Indonesia dipandang sepenuhnya dimiliki oleh China dan menggunakan tenaga batu bara, produknya akan kesulitan memasuki pasar Barat,” tambah Rakhmat.
Ia mengaitkan risiko tersebut dengan langkah berbagai negara, termasuk Uni Eropa, yang berupaya mengurangi ketergantungan terhadap teknologi ramah lingkungan China sekaligus menekan impor barang yang memiliki intensitas karbon tinggi.
Kisah China,Baja dan Baterai
Investasi China dalam proyek industri untuk mengembangkan cadangan nikel Indonesia bukanlah fenomena baru. Indonesia diketahui memiliki cadangan nikel terbesar di dunia.
Menurut Berlin Syahputra Situmorang, peneliti di Inisiatif Pertambangan Berkelanjutan Indonesia, China merupakan “mesin utama” di balik keberhasilan Indonesia mengembangkan pemurnian nikel di dalam negeri setelah pemerintah melarang ekspor bijih nikel mentah pada 2020.
Sebelum kebijakan tersebut berlaku, China menjadi salah satu negara yang mengimpor sebagian besar bijih nikel mentah Indonesia. Setelah larangan ekspor diberlakukan, perusahaan-perusahaan China kemudian menginvestasikan miliaran dolar AS untuk membangun kapasitas pengolahan nikel di Indonesia.
Kawasan industri berskala besar bermunculan di dekat lokasi tambang untuk melakukan pemurnian nikel. Sebagian kawasan tersebut menggunakan tenaga batu bara dan beberapa di antaranya telah dikaitkan dengan persoalan lingkungan serta hak asasi manusia.
Pada 2025, Indonesia disebut memproduksi dua pertiga pasokan nikel mentah dunia dan memiliki 43% kapasitas pemurnian nikel. Namun, menurut penelitian organisasi riset berbasis di Washington, sekitar tiga perempat kapasitas pemurnian Indonesia dikendalikan perusahaan-perusahaan Tiongkok.
Di tengah ambisi pemerintah mengembangkan mineral untuk memasok kebutuhan baterai dalam transisi energi, keberhasilan paling nyata Indonesia justru terlihat pada industri baja tahan karat.
Baja tahan karat merupakan konsumen nikel terbesar dunia.
Menurut analisis Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih (CREA), lebih dari 80% nikel Indonesia pada 2025 memasok sektor baja tahan karat. Sementara itu, hanya 17% yang masuk ke rantai pasokan baterai kendaraan listrik.
“Ini adalah kisah yang terdiri dari dua bagian berbeda,” kata Lloyd Hain, direktur pelaksana Xenith Market Services, perusahaan konsultan pertambangan dan rantai pasokan asal Australia.
“Baja tahan karat Indonesia diekspor ke seluruh dunia. Namun, sisi baterai adalah cerita yang sama sekali berbeda.”
Ekosistem Baterai Indonesia Masih Berkembang
Mengembangkan industri baterai terbukti jauh lebih sulit dibandingkan membangun industri pemurnian nikel dan baja.
Sejumlah pabrik untuk mengolah nikel menjadi material berkualitas baterai sedang direncanakan atau dibangun di berbagai wilayah Indonesia. Namun, banyak proyek masih berada pada tahap awal pengembangan.
Meski demikian, ekspor baterai Indonesia telah melampaui US$1 miliar pada 2025 berdasarkan data Basis Data UN Comtrade.
CREA memperkirakan pada 2028 sekitar 30% produksi nikel Indonesia akan digunakan untuk pembuatan material baterai.
Pabrik sel baterai pertama Indonesia yang berada di Karawang, Jawa Barat, mulai beroperasi pada 2024. Fasilitas tersebut dikembangkan oleh produsen mobil Korea Selatan Hyundai dan LG Energy Solution.
LG Energy Solution tetap mengoperasikan fasilitas tersebut meskipun menarik diri dari Proyek Titan.
Target Kapasitas 20 GWh
Proyek Titan sebagai proyek baterai terintegrasi unggulan ditargetkan mengembangkan kapasitas sebesar 20 gigawatt jam (GWh).
Kapasitas tersebut diarahkan untuk memproduksi baterai kendaraan listrik berbasis nikel serta baterai penyimpanan energi yang mendukung target Indonesia membangun kapasitas tenaga surya sebesar 100 GW dalam empat tahun ke depan.
Berdasarkan kesepakatan yang disetujui tahun ini, fasilitas tersebut akan dioperasikan perusahaan-perusahaan milik negara Indonesia bersama konsorsium yang mencakup Zhejiang Huayou Cobalt dari Tiongkok dan produsen baterai EVE Energy.
Selain itu, usaha patungan senilai US$5,9 miliar antara perusahaan negara Indonesia dan konsorsium yang dipimpin raksasa baterai China, CATL, akan mengembangkan penambangan nikel, pengolahan nikel, serta fasilitas daur ulang baterai di Halmahera Timur.
Kerja sama tersebut juga mencakup pembangunan fasilitas baterai berkapasitas 6,9 GWh di Karawang dengan rencana peningkatan kapasitas.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok diharapkan memberikan manfaat berupa transfer teknologi.
“Diharapkan dapat mendorong transfer teknologi sehingga perusahaan-perusahaan nasional dapat menjadi pemimpin di negara mereka sendiri,” kata Bahlil dalam pernyataan mengenai Proyek Titan.
Perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia diwajibkan bermitra dengan Indonesia Battery Corporation (IBC), perusahaan milik negara yang terdiri atas perusahaan pertambangan dan energi milik negara.
IBC memiliki tugas membangun kemampuan Indonesia dalam mengembangkan ekosistem baterai dan kendaraan listrik.
Transfer Teknologi Jadi Persoalan
Menurut Situmorang dari Inisiatif Pertambangan Berkelanjutan Indonesia, kompleksitas pembuatan baterai menjadi salah satu alasan utama Indonesia masih bergantung pada keahlian China.
Tanpa transfer teknologi, Indonesia dinilai menghadapi risiko tetap bergantung pada pihak eksternal untuk bagian paling maju dari rantai nilai baterai.
Tanpa transfer teknologi, Indonesia “berisiko tetap bergantung pada pihak eksternal untuk bagian-bagian paling maju dari rantai nilai”, kata Situmorang masih mengutip yang sama Climate Home News.
Persoalan tersebut membuat pembangunan kapasitas nasional menjadi salah satu tantangan utama Indonesia dalam mengejar ambisi sebagai pusat manufaktur baterai global.
Indonesia Diminta Menciptakan Jalannya Sendiri
Ketergantungan Indonesia terhadap China tidak hanya berkaitan dengan modal dan keahlian teknis. Indonesia juga masih bergantung pada impor sejumlah bahan baku utama baterai dari China, termasuk litium dan grafit.
Karena itu, Indonesia dinilai perlu melakukan diversifikasi mitra investasi.
Rakhmat mengatakan Indonesia perlu bekerja lebih erat dengan perusahaan-perusahaan Korea Selatan serta mencari kesepakatan pasokan lithium dan grafit jangka panjang dengan produsen utama seperti Australia.
Selain diversifikasi mitra, Indonesia juga dinilai perlu memperkuat penelitian dan pengembangan dalam negeri serta membangun talenta teknik nasional.
Pada akhirnya, pemerintah Indonesia harus menentukan arah industri baterainya.
Shen Wei, peneliti di Institute of Development Studies yang berbasis di Inggris, mengatakan pemerintah Indonesia perlu memilih apakah akan mengintegrasikan ekosistem baterainya “sepenuhnya dan tanpa syarat” ke dalam rantai pasokan kendaraan listrik China atau menempuh jalannya sendiri.
Ia memperingatkan bahwa akan “sangat sulit” bagi Indonesia untuk terus belajar dari China sekaligus mencoba bersaing dengan negara tersebut.
Ketegangan Investasi dan Kuota Nikel
Ketegangan antara kepentingan Indonesia untuk mendapatkan nilai tambah lebih besar dari sumber daya alam dan kepentingan perusahaan China yang telah membiayai ekspansi industri juga mulai terlihat.
Kamar Dagang China mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada Mei. Dalam surat tersebut, mereka memperingatkan bahwa kebijakan baru-baru ini, termasuk pengurangan tajam kuota produksi bijih nikel untuk menaikkan harga, dapat merusak proyek yang sudah ada maupun investasi masa depan.
Kamar Dagang China di Indonesia tidak menanggapi permintaan komentar. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia serta Kementerian Investasi dan Industri Hilir juga tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar.
Ancaman Baru, Baterai LFP
Selain persoalan ketergantungan terhadap China, perubahan teknologi baterai kendaraan listrik menjadi tantangan lain bagi strategi Indonesia.
Pergeseran cepat menuju baterai kendaraan listrik bebas nikel dapat mengubah prospek industri yang selama ini bertumpu pada keunggulan cadangan nikel Indonesia.
China mendorong adopsi global baterai lithium besi fosfat atau LFP. Teknologi tersebut menggunakan material yang lebih umum, lebih murah untuk diproduksi, serta lebih cocok untuk pengisian dan pengosongan secara berulang.
Karakteristik tersebut membuat baterai LFP menjadi alternatif menarik untuk kendaraan listrik roda dua dan tiga, kendaraan listrik perkotaan, serta penyimpanan energi stasioner.
Menurut Badan Energi Internasional, baterai LFP menyumbang lebih dari 55% baterai kendaraan listrik yang digunakan secara global pada tahun lalu. Pertumbuhan tersebut didorong China dan meningkatnya impor kendaraan buatan China di negara-negara pasar berkembang.
Baterai LFP juga menyumbang sekitar 90% penggunaan penyimpanan energi baterai.
“Jika Indonesia terlalu terpaku pada pola pikir ‘nikel sama dengan masa depan kendaraan listrik’, ada risiko kehilangan arah pasar yang sebenarnya,” kata Situmorang.
Ia mencatat bahwa sebagian besar kendaraan listrik yang terjual di Indonesia pada 2025 menggunakan baterai LFP.
Nikel Belum Kehilangan Pasar
Meski baterai LFP berkembang pesat, baterai berbasis nikel belum kehilangan daya tarik.
Baterai berbahan dasar nikel memiliki kemampuan menyimpan lebih banyak energi dalam setiap baterai sehingga masih diminati untuk kendaraan listrik jarak jauh dan kendaraan premium yang populer di Amerika Serikat, Eropa, serta pasar Asia kelas atas.
Di luar China, hampir 80% baterai kendaraan listrik menggunakan jenis baterai yang mengandung nikel pada 2025.
Rakhmat mengatakan Indonesia mulai menyesuaikan strategi manufakturnya dengan menargetkan baterai berbasis nikel untuk pasar ekspor sekaligus meningkatkan produksi baterai LFP untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Sejumlah perusahaan China juga telah berinvestasi untuk memproduksi baterai LFP di Indonesia.
Namun, Rakhmat menilai kesadaran terhadap perubahan pasar datang terlambat.
Menurutnya, masih terdapat banyak pejabat lokal yang keliru meyakini bahwa “nikel adalah segalanya dan selamanya”.
Indonesia Terancam Tertinggal
Perubahan teknologi baterai, ketergantungan terhadap modal dan teknologi China, dominasi industri baja tahan karat, serta kebutuhan memperkuat kemampuan nasional membuat masa depan ambisi baterai Indonesia masih penuh tantangan.
Indonesia memiliki cadangan nikel besar dan telah berhasil membangun industri pemurnian dalam negeri. Namun, keberhasilan tersebut belum otomatis menjadikan Indonesia sebagai pusat manufaktur baterai kendaraan listrik dunia.
Persoalan utama kini bukan sekadar bagaimana Indonesia menambang dan memurnikan nikel, tetapi bagaimana negara tersebut menguasai teknologi, membangun sumber daya manusia, memperluas pasar domestik, melakukan diversifikasi mitra investasi, serta memastikan produk baterai Indonesia mampu bersaing di pasar global.
Tanpa kebijakan industri yang kuat dan strategi untuk menciptakan permintaan domestik berkelanjutan terhadap baterai “buatan Indonesia”, risiko tertinggal tetap terbuka.
“Datang sangat terlambat,” kata Rakhmat mengenai kesadaran terhadap perubahan pasar, seraya memperingatkan bahwa tanpa strategi yang tepat terdapat “kemungkinan kita akan tertinggal”.
***
