JAKARTA, IndoBisnis – Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektoral dalam menciptakan ekosistem pemberantasan korupsi. Hal itu ia sampaikan dalam audiensi bersama jajaran Mahkamah Agung (MA), Rabu (15/1), dengan menyoroti tiga poin strategis untuk memperkuat sinergi kedua lembaga.
Setyo menjelaskan bahwa poin pertama menyangkut perlunya sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang relevan dengan tugas KPK. “Ada peraturan MA yang mungkin belum kami pahami sepenuhnya. Ke depannya, KPK akan membentuk satuan tugas untuk mendalami peraturan tersebut secara teknis,” ujarnya.
Poin kedua, lanjut Setyo, berfokus pada Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). MA dinilai sebagai mitra strategis dalam membangun budaya pencegahan korupsi yang berkelanjutan. “MA memiliki peran besar dalam mengedukasi masyarakat untuk menumbuhkan budaya antikorupsi melalui keputusan-keputusan yang adil,” tambahnya.
Poin ketiga menyoroti pentingnya membumikan nilai integritas. Menurut Setyo, KPK telah mengembangkan Survei Penilaian Integritas (SPI) untuk mengukur tingkat integritas di berbagai lembaga negara, termasuk MA. “SPI ini menjadi tolok ukur yang dapat membantu mencegah korupsi secara sistemik,” jelas Setyo.
Setyo juga memuji Mahkamah Agung sebagai lembaga yang konsisten dalam menjaga integritas. Salah satu indikatornya adalah tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan MA yang mencapai 99,9%.
“Ketua MA memberikan contoh nyata dengan gaya hidup sederhana. Teladan seperti ini diharapkan dapat membudaya hingga ke tingkat Pengadilan Negeri, menciptakan dampak positif yang berkelanjutan,” imbuh Setyo.
Audiensi tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, Deputi Penindakan Rudi Setiawan, Deputi Informasi dan Data Eko Marjono, serta Ketua MA Sunarto beserta jajaran strukturalnya.***
