IB | Ternate, Maluku Utara. – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pesisir Gane Kabupaten Halmahera Selatan secara resmi laporkan 2 pejabat Pemkab Halsel ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara di jalan Merdeka Nomor 13 Kelurahan Santiong Kota Ternate Senin, (10/7/2023).
Berdasarkan Laporan atas aduan maladministrasi terkait polimik pergantian Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Tawabi yang bukan seorang ASN yakni Yaser Amir. Atas dugaan perihal diatas diduga sangat bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Ketua LSM Pesisir Gane Kabupaten Halmahera Selatan Wahila A. Rasay mengaku kesal dengan sikap tiga pejabat yang berkomentar di luar batas UU di salah satu media online. Dengan dasar inilah, tiga pejabat kami laporkan ke Ombudsman RI di Ternate guna membuktikan pernyataan 2 pejabat itu melanggar maladministrasi atau tidak.
“Nanti kita menunggu surat panggilan dari Ombudsman, saat ini pihak Ombudsman masih mendalami surat aduan kami apakah 2 pejabat melanggar maladministrasi atau tidak,” ujarnya.
Surat aduan yang kami layangkan ke Ombudsman untuk melaporkan 3 pejabat yang berkomentar sekaligus barang bukti berupa perbedaan SK yang diterbitkan oleh Bagian Hukum dan HAM melalui Dinas PMD dengan tembusan ke BPD Desa Tawabi,” terang Wahila.
Tidak hanya perbedaan SK, dugaan praktek maladministrasi ini juga kami menilai mencederai nama baik orang nomor satu (1) daerah, karena Bupati orang hukum sehingga pasti mengetahui benar aturan yang berlaku.jadi jangan berkomentar yang tidak mendasar sekaligus diluar regulasi UU.
Perlu diketahui bahwa laporan LSM Pesisir Gane akan kami lanjutkan juga ke pihak KASN biar lebih jelas, kami pun sudah siapkan kuasa hukum untuk mendapingi dan mengawal agar sampai ke Pengadilan Negeri,” tutupnya, (Red/Tim Indobisnis).
