JAKARTA, IndoBisnis – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan keyakinannya bahwa hakim akan bersikap objektif dan independen dalam sidang praperadilan yang diajukan oleh Sahbirin Noor, Gubernur Kalimantan Selatan, terkait statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, menyampaikan dukungan penuh lembaganya terhadap proses hukum yang telah berjalan.
“KPK yakin bahwa hakim akan bertindak secara objektif dan independen dalam memutus perkara ini, sehingga keadilan dapat ditegakkan,” ujar Tessa dalam pernyataannya, Selasa (12/11/2024).
Pihaknya juga berharap bahwa masyarakat akan terus mendukung penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi, sebagai upaya menciptakan efek jera bagi para pelaku.
Lebih lanjut, Tessa menegaskan bahwa KPK berkomitmen pada pemberantasan korupsi yang berdampak langsung pada kesejahteraan publik.
Proses pemulihan aset (asset recovery) menjadi salah satu fokus utama KPK dalam penanganan kasus ini, mengingat kerugian negara yang signifikan.
“Efek jera bagi pelaku dan optimalisasi pemulihan aset sangat penting, terutama mengingat kasus ini terkait langsung dengan pengadaan proyek yang seharusnya mendorong kemajuan ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Kasus yang melibatkan Gubernur Kalimantan Selatan ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terkait dugaan suap dalam sejumlah proyek pengadaan.
Kasus tersebut dinilai berdampak langsung pada pembangunan daerah serta ekonomi masyarakat Kalimantan Selatan.
KPK berharap sidang praperadilan ini dapat berlangsung dengan lancar dan obyektif, tanpa ada intervensi yang mengganggu proses hukum.
Lembaga antirasuah ini pun optimistis masyarakat akan terus mendukung langkah penegakan hukum demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
KPK mengapresiasi dukungan masyarakat dalam mengawal proses hukum kasus ini.
Tessa menegaskan bahwa dukungan publik penting dalam memerangi korupsi, terutama yang menyangkut penggelapan dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami percaya masyarakat mendukung penuh upaya penegakan hukum pemberantasan korupsi ini, agar tercipta pemerintahan yang bersih serta pembangunan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat,” tutup Tessa.
Artikel ini telah tayang di IndoBisnis.co.id.
