IndoBisnis – Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Hendra Lembong, menegaskan bahwa pihaknya sepenuhnya mengikuti arahan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait kebijakan pemblokiran rekening yang tidak aktif atau dormant.
Langkah ini, menurut Hendra, dilakukan demi menjaga keamanan dana milik nasabah dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
“Mengenai pemblokiran rekening dormant oleh PPATK tentu kita di BCA mengikuti ketentuan dari PPATK di mana pemblokiran ini diminta oleh PPATK. Dan saya rasa ini cukup bagus juga,” ujarnya dalam konferensi pers Kinerja Semester I-2025, Rabu (30/7/2025).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa rekening yang tidak aktif dalam jangka waktu lama berisiko besar dimanfaatkan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Oleh sebab itu, kebijakan pemblokiran dianggap sebagai upaya antisipatif untuk melindungi kepentingan nasabah.
“Jadi, kita ada kesempatan mengingatkan para nasabah bahwa rekening-rekening ini sebaiknya aktif. Karena kalau rekening ini dormant lama, selalu ada risiko kalau ada yang memakai, yang punya rekening tidak tahu,” imbuhnya.
Nasabah Bisa Ajukan Pembukaan Blokir, Asal Ikuti Prosedur
Menanggapi keluhan nasabah, Hendra menyampaikan bahwa BCA membuka ruang bagi nasabah untuk mengajukan pembukaan blokir. Namun, proses ini harus dilakukan sesuai prosedur dan melibatkan koordinasi dengan PPATK.
“Begitu nasabah minta kita membuka blokir, kita ikuti proses sesuai yang ada. Kita sampaikan ke PPATK dan PPATK juga buka blokirnya,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa pembukaan blokir bukanlah proses yang instan, melainkan membutuhkan waktu dan verifikasi sesuai ketentuan.
Sayangnya, Hendra tidak dapat menyebutkan angka pasti berapa jumlah rekening yang telah diblokir, karena data tersebut bersifat dinamis dan berubah dari hari ke hari. Proses pemblokiran dan pembukaan blokir dilakukan terus-menerus melalui komunikasi aktif antara BCA dan PPATK.
“Mengenai jumlah, ini berubah terus, karena setiap hari banyak sekali komunikasi dengan PPATK. Jadi memang jumlahnya naik turun tergantung berapa yang diblokir dan berapa yang dibuka,” pungkasnya.
Netizen Protes: “Kami Ini Cuma Masyarakat Biasa!”
Namun, langkah yang dinilai “proaktif” oleh BCA dan PPATK ini justru memantik reaksi keras dari masyarakat, khususnya di media sosial. Sejumlah akun TikTok membanjiri kolom komentar dengan kritik, kekecewaan, hingga dugaan-dugaan spekulatif.
Akun TikTok Lelaki Gemini menilai, seharusnya kebijakan pemblokiran sudah otomatis berlaku dari sistem perbankan jika rekening tidak digunakan selama tiga bulan.
“Setahu saya, dalam jangka 3 bulan kartu ATM tidak dipakai itu akan terblokir karena tidak bisa bayar potongan bulanan. Jadi, kalau memang ini sudah otomatis, lalu PPATK sekarang bikin aturan lagi buat apa?” tulisnya kesal.
Sementara akun Budiartomart menyebutkan kebijakan ini seperti skenario “pura-pura panik” agar masyarakat menarik uangnya dari bank dan membelanjakannya.
“Tujuannya biar uang masyarakat yang terlalu banyak dan mandek di bank bisa beredar lagi. Dengan begitu, pajak juga bertambah. Mungkin itu alasannya. Daya beli sedang turun, jadi masyarakat digiring untuk konsumsi.”
Komentar lain datang dari akun AWENKSPHOTO yang merasa kebijakan ini tidak berpihak pada masyarakat kecil, terutama yang tinggal di daerah pedesaan.
“Kalau saldonya ada puluhan juta karena memang niatnya nabung, kenapa harus diblokir? Harusnya kebijakan ini pakai logika. Kami di kampung ini nabung dari hasil panen, dan panen itu 3 bulan sekali.”
Kekecewaan senada diungkap oleh akun Hardi yang mempertanyakan makna menabung di bank jika tetap diwajibkan aktif bertransaksi.
“Tujuan simpan uang di bank adalah untuk menabung, tapi sekarang malah disuruh aktif bertransaksi. Jadi, menabung di bank itu sekarang manfaatnya apa?”
Akun RitaMaryani560 mengingatkan bahwa tidak semua nasabah adalah orang kaya dengan aktivitas keuangan tinggi.
“Tolong kebijakannya. Kami ini cuma masyarakat biasa, uangnya dari recehan. Jangan samakan kami dengan yang punya triliunan dan banyak transaksi usaha.”
Refleksi: Antara Keamanan dan Ketimpangan Akses
Kebijakan pemblokiran rekening dormant yang dilakukan BCA atas arahan PPATK pada dasarnya dilandasi niat baik: melindungi nasabah dari penyalahgunaan rekening tidak aktif. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa satu kebijakan tidak selalu cocok diterapkan secara seragam.
Masyarakat bawah—khususnya di desa dan wilayah dengan akses terbatas—merasa tidak diberikan ruang memahami dan menyesuaikan diri dengan kebijakan ini. Mereka menabung bukan untuk aktif bertransaksi, melainkan untuk menyimpan hasil kerja keras dengan harapan masa depan yang lebih aman.
Jika tak disikapi dengan pendekatan yang bijaksana, kebijakan seperti ini berisiko menciptakan jurang kepercayaan antara lembaga keuangan dan rakyat kecil.
Pihak perbankan dan PPATK harus lebih terbuka, transparan, serta menjelaskan secara rinci mekanisme, alasan, dan solusi yang ramah bagi semua lapisan masyarakat. Sosialisasi bukan sekadar pengumuman, tetapi harus menjangkau mereka yang jarang membaca berita dan jauh dari pusat informasi digital.
Jika tidak, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan, bahkan kembali ke masa “celengan ayam”, sebagaimana sindiran salah satu netizen. Dan itu, tentu bukan langkah maju dalam sistem keuangan nasional.
***
