JAKARTA, IndoBisnis – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui tidak bisa ikut campur dalam proses hukum yang berlangsung di Singapura terkait pengadilan Paulus Tannos. Lembaga antirasuah ini bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Polri, serta Kementerian Luar Negeri untuk melengkapi persyaratan yang diminta oleh otoritas setempat.
“KPK dalam hal ini bersama-sama dengan Kementerian Hukum, Kejaksaan Agung, Polri, bahkan juga dari Kementerian Luar Negeri berusaha untuk melengkapi persyaratan yang dipersyaratkan pemerintahan Singapura,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, Jumat (31/1).
Ia menegaskan bahwa KPK tidak memiliki wewenang untuk mencampuri atau mengganggu proses hukum di Singapura, mengingat setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda.
“Bahwa ada proses di sana, kita tidak bisa ikut campur, tidak bisa mengganggu karena itu merupakan otoritas pemerintahan negara lain,” jelasnya.
Saat ditanya mengenai langkah KPK apabila pengadilan Singapura memutuskan Tannos bebas, Tessa enggan berspekulasi dan meminta semua pihak menunggu hasil resmi sidang.
“Saya belum bisa mengatakan apa langkah KPK, kita tunggu saja nanti hasil sidang di sana seperti apa,” katanya.
Meski demikian, ia tetap optimistis bahwa proses professional arrest yang dilakukan otoritas hukum di Singapura akan mendapat persetujuan dari pengadilan setempat.
Paulus Tannos, salah satu tersangka dalam kasus megakorupsi proyek e-KTP, selama ini diketahui berada di Singapura. KPK telah berulang kali berupaya membawa Tannos ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Kini, putusan berada di tangan pengadilan Singapura, dan publik menanti apakah Tannos akan diekstradisi atau justru lolos dari jerat hukum.***
