IndoBisnis – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi penangkapan tujuh orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satker PJN Wilayah I Sumut.
Hal ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara KPK, Budy Prasetyo, dalam keterangan resminya pada Senin, 7 Juli 2025.
“Meluruskan informasi yang beredar di masyarakat, kami sampaikan kembali pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan terkait pengadaan proyek pembangunan jalan,” ujar Budy.
Ia menjelaskan bahwa dari operasi tersebut, sebanyak tujuh orang diamankan dan dibawa ke Jakarta dalam dua tahap.
Tahap pertama berlangsung pada Jumat malam (27/6) hingga Sabtu dini hari (28/6), dengan enam orang yang ditangkap, yakni:
1. HEL – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Utara.
2. RES – Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, merangkap sebagai PPK.
3. KIR – Direktur Utama PT DNG.
4. RAY – Direktur PT RN.
5. RY – Staf PNS Dinas PUPR Provinsi Sumut.
6. TAU – Staf dari KIR (PT DNG).
Tahap kedua berlangsung pada Sabtu pagi (28/6), di mana satu orang tambahan turut diamankan, yaitu:
7. TOP – Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara.
Setelah dilakukan pemeriksaan, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni: TOP, HEL, RES, KIR, dan RAY. Sementara dua orang lainnya, RY dan TAU, masih berstatus sebagai saksi dan telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik.
“Penetapan tersangka ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum dalam pengadaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang rawan terjadi praktik korupsi,” jelas Budy.
KPK menegaskan akan terus mengembangkan kasus ini dan menelusuri aliran dana serta keterlibatan pihak lain.
Masyarakat diimbau terus mengawal proses hukum agar penegakan keadilan dapat berjalan transparan dan tuntas.
***
