- Golkar Kritisi APBD 2026, Belanja Hibah Dipersoalkan, Krisis Guru Disorot, Zonasi Tanpa Basis Data, dan Agro-Maritim Belum Jelas Arah Pembiayaannya
Rapat paripurna DPRD Halmahera Selatan dengan agenda pengambilan keputusan persetujuan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.
Fraksi Partai Golkar melayangkan interupsi dan memprotes kebijakan Bupati Halmahera Selatan Bassam–Helmi terkait belanja hibah, krisis guru, program basis zonasi, hingga pembangunan agro-maritim.
Rapat yang digelar di Gedung DPRD Halmahera Selatan, Labuha, Sabtu malam, 29 November 2025, awalnya berlangsung tertib sebelum interupsi dilayangkan Mantan Ketua Komisi I DPRD Halmahera Selatan dari Fraksi Golkar, Sagaf Hi Taha.
Sagaf menegaskan dokumen APBD bukan sekadar angka, tetapi amanah publik yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
Ia menekankan bahwa DPRD bertanggung jawab memastikan setiap rupiah digunakan untuk kepentingan rakyat.
“Kami hanya ingin memberikan beberapa catatan penting terhadap dokumen APBD yang telah kita sahkan,” ucap Sagaf.
“Dokumen APBD ini tidak hanya sekadar dokumen anggaran, tetapi bagian penting dari amanah rakyat.”
Sagaf menyoroti rincian belanja hibah yang dinilai memerlukan pengawasan ketat. Menurutnya, belanja hibah tidak hanya untuk partai politik, tetapi harus menyasar kebutuhan publik, termasuk biaya umroh dan bantuan organisasi kemasyarakatan.
“Kami ingin menyampaikan kepada Bupati Bassam Kasuba, agar terhadap belanja hibah ini benar-benar dilakukan secara tepat melalui proses validasi yang memadai sehingga dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia menekankan prinsip tepat sasaran yang kerap diulang Bupati Bassam harus diterapkan dengan verifikasi data penerima yang cermat.
Sagaf juga menyoroti kondisi fasilitas pendidikan. Meski administrasi mencatat jumlah tenaga pendidik terpenuhi, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak desa terpencil yang mengalami krisis guru.
“Disparitas antara kota dan desa masih sangat nyata, dan itu tidak boleh lagi terjadi,” ujarnya.
Sekolah unggulan terus berkembang, namun sekolah di wilayah terisolir terhimpit keterbatasan fasilitas dan SDM.
Sorotan paling tajam diarahkan pada program zonasi yang digagas pemerintahan Bassam–Helmi. Golkar menilai gagasan itu baik, tetapi pelaksanaannya tidak memiliki dasar data yang kuat.
Sagaf menyebut DPRD belum menerima data spesifik mengenai kebutuhan pembangunan tiap kecamatan dan wilayah.
“Sejauh ini kami DPRD belum mendapatkan data jelas terkait kebutuhan spesifik di masing-masing wilayah,” ujarnya.
“Basis zonasi tidak hanya bicara jalan dan jembatan, tetapi multisektor. Data demografi, spasial, sektoral, harus dipaparkan secara rinci.”
Tanpa basis data komprehensif, OPD menyusun program sektoral yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak sejalan dengan visi besar Bupati.
Sagaf juga menyoroti program agro-maritim yang sering digaungkan pemerintah. Meski mengakui gagasan strategis, ia menyebut belum ada kejelasan data pembiayaan maupun proporsi pembangunan sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan.
“Konsep agro-maritim luar biasa, tetapi sejauh ini proporsi pembiayaan dan data-data pendukung belum kami lihat secara jelas,” tegasnya.
Ia menilai pelaksanaan zonasi saat ini lebih banyak memprioritaskan pembangunan di zona II, sementara daerah lain merasa dirugikan.
Golkar menuntut pemerintah daerah dan Bappeda menyediakan data lengkap sebagai dasar arah pembangunan.
“APBD Pokok sudah disahkan, tetapi data zonasi baru diberikan di ujung. Ini harus diperbaiki,” pungkas Sagaf.
***
Jurnalis Mardan Amin berkontribusi pada cerita ini.
Artikel ini pertama kali diterbitkan IndoBisnis. dengan judul: Fraksi Golkar Sentil Program Bassam–Helmi
Disclaimer
Informasi yang disediakan oleh IndoBisnis.co.id bertujuan untuk edukasi dan informasi umum. Kami tidak memberikan saran keuangan, hukum, atau pajak secara langsung.
IndoBisnis.co.id tidak bertanggung jawab atas keputusan finansial Anda. Konsultasikan dengan penasihat profesional sebelum membuat keputusan penting.
