Jakarta. IndoBisnis.co.id — Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum Indonesia (AMPHI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pulau Taliabu, termasuk Bupatinya Alion Mus yang di anggap berkuasa dari keluarga besar Mus.
“Desakan ini dilakukan sebagai upaya untuk mengungkap kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di daerah tersebut,” kata Rizal Damola kooordinator aksi kepada IndoBisni.co.id, di gedung KPK, Selasa (19/12/23).
AMPHI menyoroti pentingnya KPK untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Pulau Taliabu dipilih sebagai fokus karena adanya indikasi kasus korupsi besar yang terstruktur sistematis dan masih hingga melibatkan semua birokrasi pemerintah maupun DPRD pulau Taliabu, perlu ditelusuri lebih jauh.
“Mengingat peran Bupati sebagai pejabat tertinggi di wilayah tersebut, AMPHI berharap KPK dapat memeriksa Bupati Alion Mus dan menginvestigasi secara menyeluruh terhadap kemungkinan adanya tindakan dugaan korupsi yang melibatkan OPD yang berada di bawah tanggung jawabnya,” ujarnya Rizal Damola.
Pemeriksaan ini juga diharapkan dapat memberikan sinyal kuat bahwa tidak ada pengecualian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. AMPHI membantu mendorong tindakan dari KPK sebagai lembaga rasua anti-korupsi yang bertugas memberantas korupsi di Indonesia.
Diketahui Kabupaten Pulau Taliabu merupakan kabupaten jauh dari jangkauan transportasi udara maupun laut yang tidak berlaku lancar setiap harinya, bahkan minimnya sarana prasarana fasilitas yang ada di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara, hingga luput dari pantauan dan pengawasan instansi hukum seperti KPK hingga sorotan media dan publik terhadap penyalahgunaan kewenangan terkendali dan di dominasi golongan tertentu.
Ditegaskan Rizal. “AMPHI berkomitmen untuk terus mengawasi perkembangan kasus ini dan mendesak agar pihak berwenang bertindak sesuai dengan hukum untuk membawa pelaku korupsi ke pengadilan,” ucapnya.
AMPHI mengajak bersama-sama mengatasi korupsi di Indonesia, khususnya KPK diharapkan dapat mengatasi korupsi di Indonesia, terutama di Kabupaten Pulau Taliabu dan semua kabupaten, kota di Provinsi Maluku Utara hingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. (Ato)
