JAKARTA, IndoBisnis – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima audiensi dari perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (20/11).
Pertemuan ini bertujuan memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Papua yang diharapkan berfokus pada kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).
Ketua KPK Nawawi Pomolango menilai audiensi ini sebagai momentum penting untuk mengawal transparansi dan akuntabilitas tata kelola dana otsus, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah direvisi menjadi UU No. 22 Tahun 2021.
“Suatu kehormatan bagi kami menerima MRP. Sebagai lembaga representasi masyarakat asli Papua, kehadiran MRP sangat strategis untuk memastikan tata kelola dana otsus berjalan bersih dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata Nawawi.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan bahwa dana otsus yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditujukan untuk mendukung sektor prioritas, seperti kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.
“Dana otsus Papua memiliki nilai besar, terutama dengan adanya pemekaran enam provinsi baru. Kami harap pengelolaannya transparan dan tepat sasaran. Jangan sampai ada penyalahgunaan seperti suap atau proyek fiktif,” ujar Alex.
KPK juga menawarkan Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai alat bantu untuk mengawasi pengelolaan anggaran daerah. Alex menyarankan MRP untuk berkoordinasi dengan Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK terkait masalah-masalah yang ditemukan di lapangan.
“Audiensi ini membuka peluang evaluasi bersama pelaksanaan dana otsus. Kami siap membantu, meskipun KPK tidak memiliki kantor di daerah,” tambahnya.
Dorince Mehue, Ketua Dewan Kehormatan MRP ini, menyoroti perlunya pengawasan lebih ketat dalam distribusi dana otsus yang dinilai masih bermasalah.
“Kami sering tidak tahu siapa yang menggunakan dana otsus. Banyak hak dasar OAP belum terpenuhi, meski Papua kaya sumber daya alam. Kami ingin dana otsus benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegas Dorince.
Senada, Febiola Irriani Ohe, anggota Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan MRP, menekankan pentingnya kolaborasi dengan KPK. “Dana otsus yang besar harus dipastikan manfaatnya tepat sasaran. Kami berharap KPK menjadi mitra strategis untuk mencegah korupsi di Papua,” kata Febiola.
Otsus Papua adalah kebijakan khusus yang bertujuan mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan melindungi hak dasar masyarakat asli Papua.
Dengan kolaborasi bersama KPK, diharapkan pengelolaan dana otsus semakin transparan, berkeadilan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi OAP.
KPK dan MRP sepakat untuk terus memperkuat sinergi dalam mengawal pengelolaan dana otsus demi menciptakan Papua yang lebih sejahtera dan merata.***
Artikel ini telah tayang di IndoBisnis.co.id.
