Lobi ke Pemerintah Pusat Dipertanyakan, Pinjaman Daerah Jadi Sorotan
- Ringkasan Berita:
- Ekonom Maluku Utara Mukhtar Adam mempertanyakan hasil konkret lobi Pemerintah Provinsi Maluku Utara ke pemerintah pusat setelah muncul rencana pinjaman daerah untuk pembiayaan infrastruktur.
- Ia meminta pemerintah membuka data hasil lobi dan DPRD mengkaji usulan pinjaman secara cermat.
SOFIFI, IndoBisnis – Ekonom Maluku Utara, Mukhtar Adam, mempertanyakan hasil nyata dari rangkaian kunjungan Gubernur Maluku Utara ke Jakarta yang selama ini diklaim sebagai upaya memperjuangkan tambahan anggaran pembangunan dari pemerintah pusat.
Menurutnya, hingga memasuki tahun 2026, publik belum melihat peningkatan signifikan terhadap alokasi anggaran pemerintah pusat maupun proyek strategis yang diterima Maluku Utara.
Mukhtar menilai intensitas pertemuan Gubernur dengan para menteri dan pejabat pemerintah pusat memang membangun optimisme masyarakat.
Namun, ia menegaskan keberhasilan pemerintahan tidak dapat diukur dari kuatnya komunikasi politik di media sosial, melainkan dari hasil konkret yang dirasakan masyarakat.
“Pemerintahan pada akhirnya harus diukur dari hasil yang dapat dirasakan masyarakat, bukan sekadar bagusnya tayangan komunikasi politik,” ujar Mukhtar.
Menurut Mukhtar, berdasarkan data alokasi APBN 2026, anggaran pemerintah pusat untuk Maluku Utara belum menunjukkan peningkatan berarti.
Ia menyebut pertumbuhan anggaran lebih banyak dipengaruhi program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (Komdes), bukan hasil langsung dari lobi pemerintah daerah.
Karena itu, publik dinilai berhak mengetahui sejauh mana kunjungan ke Jakarta telah menghasilkan tambahan anggaran, proyek strategis nasional, maupun percepatan pembangunan infrastruktur di Maluku Utara.
Mukhtar mengatakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara perlu menyampaikan secara transparan hasil komunikasi dengan pemerintah pusat.
Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan kementerian yang telah ditemui, usulan program yang diajukan, nilai anggaran yang diperjuangkan, hingga program yang telah disetujui beserta jadwal pelaksanaannya.
“Publik memerlukan penjelasan berbasis data agar dapat menilai efektivitas perjuangan pemerintah daerah,” katanya.
Di tengah belum jelasnya hasil lobi ke pemerintah pusat, Mukhtar menyoroti munculnya surat Gubernur kepada DPRD mengenai rencana pinjaman daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Ia menilai DPRD perlu terlebih dahulu meminta penjelasan mengenai hubungan antara hasil lobi di Jakarta dengan rencana pinjaman tersebut.
Menurutnya, narasi yang digunakan dalam kedua kebijakan sama-sama mengusung percepatan pembangunan infrastruktur sehingga perlu dijelaskan apakah upaya memperoleh tambahan anggaran dari pemerintah pusat belum berhasil, gagal, atau masih berproses.
Mukhtar menegaskan seluruh kunjungan kerja kepala daerah ke Jakarta menggunakan anggaran publik sehingga harus memiliki target dan hasil yang terukur.
Ia menyebut masyarakat berhak mengetahui besaran anggaran perjalanan dinas yang telah digunakan, sekaligus manfaat yang diperoleh daerah dari berbagai pertemuan dengan kementerian.
“Persoalannya bukan seberapa sering kepala daerah bertemu menteri, tetapi apakah pertemuan itu menghasilkan keputusan, program, dan anggaran yang berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Mukhtar juga mengingatkan DPRD Provinsi Maluku Utara agar tidak terburu-buru membahas besaran pinjaman, bunga, maupun proyek yang akan dibiayai.
Ia menyarankan DPRD terlebih dahulu meminta laporan lengkap mengenai seluruh hasil kunjungan Gubernur ke pemerintah pusat sebelum mengambil keputusan terhadap rencana pinjaman daerah.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar setiap kebijakan pembiayaan tidak membebani APBD dan masyarakat dalam jangka panjang.
***
