- Ringkasan Berita:
- Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menggelar rapat lintas sektor untuk membahas pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Rakyat Tahun Akademik 2026/2027.
- Program tersebut diharapkan memperluas akses pendidikan sekaligus membantu menekan angka kemiskinan di Tidore Kepulauan.
IndoBisnis — Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Sosial menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk membahas pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Rakyat Tahun Akademik 2026/2027, Selasa (19/5/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan tersebut digelar sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 63/HUK/2026 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat serta Surat Kementerian Sosial RI Nomor 1805/1/DL.00.02/5/2026 terkait PPDB Sekolah Rakyat Tahun Akademik 2026/2027.
Rapat lintas sektor itu melibatkan sejumlah instansi terkait, mulai dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tidore Kepulauan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Plt Kepala Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan, Amin Hasan, mengatakan Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat sesuai Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
“Kota Tidore Kepulauan memiliki dua Sekolah Rakyat rintisan, yakni tingkat dasar dan tingkat menengah atas. Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial terus melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan BPS untuk merumuskan tugas serta tanggung jawab dalam tahapan seleksi peserta didik baru,” ujar Amin Hasan.
Menurut Amin, program Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Tidore Kepulauan, Oki Afrizal, menegaskan pihaknya siap mendukung tahapan seleksi peserta didik baru Sekolah Rakyat yang menjadi tanggung jawab BPS.
“Pada prinsipnya BPS Kota Tidore Kepulauan berkomitmen menyukseskan tahapan seleksi peserta didik baru Sekolah Rakyat. Saat ini kami masih menunggu instruksi teknis dari BPS Pusat,” katanya.
Koordinator PKH Kota Tidore Kepulauan, Sumarni Sahril, mengatakan pendamping PKH terus melakukan penjangkauan terhadap calon peserta didik Sekolah Rakyat di Kota Tidore Kepulauan.
“PKH juga sedang melakukan verifikasi dan validasi data calon peserta didik yang diterima dari Kementerian Sosial. Selain itu, Kementerian Sosial saat ini sedang membangun lima rumah orang tua peserta didik Sekolah Rakyat,” ujar Sumarni.
Ia berharap program Sekolah Rakyat dapat membantu mengurangi angka kemiskinan di Kota Tidore Kepulauan melalui peningkatan akses pendidikan masyarakat.
Adapun tahapan seleksi peserta didik Sekolah Rakyat meliputi sosialisasi PPDB, pendaftaran peserta didik, seleksi administrasi, tes potensi akademik, tes kesehatan, psikotes, home visit dan wawancara, pengumuman, hingga registrasi ulang.
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berharap program Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi peningkatan akses pendidikan sekaligus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan di daerah.
***
Mardan Amin Press IndoBisnis, berkontribusi dalam penulisan laporan ini.
