IB | Ternate, Maluku Utara – DPD KNPI Kota Ternate Soroti kinerja Dishub Kota Ternate.Desak DPRD Kota Ternate segera memanggil Kadishub Mochtar Hasim, Jumat (8/6/2023).
Pasalnya kebijakan Dishub Kota Ternate sejak diberlakukannya penarikan retribusi di kawasan Zona Ekonomi Terpadu (ZET) yang telah berlangsung kini mendapat kritikan warganet.
Sekretaris DPD KNPI Kota Ternate, Nurcholish Rustam menilai Pemkot tidak melakukan kajian dengan matang terkait kebijakan ZET.
“Tidak ada penegasan dalam Perda terkait retribusi ini. Perda 13/2011 tidak menjelaskan secara eksplisit terkait retribusi ini,” katanya.
Lanjut Nurcholish, bahkan orang yang melewati jalur ZET juga dikenakan retribusi. Menurutnya hal tersebut dilakukan Dishub Kota Ternate sangat berlebihan, sebab jalur tersebut bukan jalan tol.
“Maka dari itu, KNPI Kota Ternate meminta Wali Kota dalam hal ini Dinas Perhubungan untuk mengkaji kembali aturan tersebut,” tegasnya.
“Seharusnya mengundang akademisi dan pihak-pihak terkait untuk mendiskusikannya,” ungkapnya.
Sembarai menyatakan, DPRD Kota Ternate segera memanggil Mochtar dan melakukan evaluasi.
“Karena seluruh lahan parkir yang ada di Kota Ternate terkesan dilakukan penertiban parkiran asal-asalan,”tandasnya.
