Jakarta. IndoBisnis — Realisasi investasi industri hilir mencapai Rp375,4 triliun sepanjang tahun 2023. Di sektor mineral, smelter menarik total investasi sebesar Rp216,8 triliun. Nikel menempati posisi tertinggi dengan total investasi Rp136,6 triliun, melampaui bauksit dan tembaga yang masing-masing sebesar Rp9,7 triliun dan Rp70,5 triliun.
Nikel belakangan ini menjadi produk pertambangan paling menarik di tengah kebangkitan industri kendaraan listrik. Dengan cadangan mencapai 21 juta metrik ton, komoditas ini masih menjadi harta karun Indonesia yang paling berharga.
Faktor inilah yang mendorong pemerintah berulang kali menggalakkan hilirisasi dengan mendirikan pabrik smelter untuk komoditas tersebut. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sempat menyinggung nilai yang didapat dari proses hilirisasi nikel.
Jika nikel diekspor dalam bentuk bijih atau bahan mentah, negara hanya memperoleh nilai sekitar Rp17 triliun. Namun setelah dilakukan hilirisasi dan industrialisasi produk nikel, nilainya melonjak hingga Rp510 triliun sehingga otomatis meningkatkan penerimaan negara melalui pajak
Berdasarkan perkiraan 10 tahun ke depan, jika hilirisasi digalakkan, pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai Rp153 juta (10.900 dolar AS). Dalam 15 tahun, pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai Rp217 juta (15.800 dollar AS). Dan dalam 22 tahun, pendapatan per kapita kita akan mencapai Rp331 juta (25.000 dollar AS).
Fahmy Radhi, Ekonom Energi Universitas Gadjah Mada, mengakui hilirisasi berhasil meningkatkan nilai ekspor secara signifikan. Pada tahun 2018, nilai ekspor bijih nikel hanya sebesar Rp15 triliun, sedangkan pada tahun 2022, nilai setelah menjadi produk setengah jadi meningkat menjadi Rp360 triliun.
Namun sayangnya nilai tambah nikel masih rendah, diperkirakan hanya berkisar 30 persen dari nilai tambah yang dihasilkan hilirisasi. Sedangkan nilai tambah sebesar 70 persen dinikmati investor Tiongkok.
“Penciptaan lapangan kerja baru melalui hilirisasi juga tidak signifikan karena investor mendatangkan tenaga kerja dari China,” kata Fahmy dikutip dari Tirto, Selesa 30 Januari 2024.
Sementara itu, Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), mengungkapkan proses hilirisasi nikel belum sepenuhnya dilaksanakan di Indonesia.
Selain industri hilirnya yang belum siap, pengolahan nikel di dalam negeri masih diserahkan ke China.
Sejauh ini Indonesia hanya mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi, dan belum ada produk jadi yang dapat diproduksi dengan nilai tambah jauh lebih tinggi.
Situasi ini membuat Indonesia belum sepenuhnya mendapatkan manfaat dari nikel.
“Memang apa yang disampaikan pemerintah tentang hilirisasi membawa nilai tambah. Namun nilai tambah yang optimal belum kita peroleh,” kata Fabby.
Fabby menilai, menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk mengembangkan industri agar benar-benar sampai di hilir dan tidak bergantung pada impor. Selain itu, tujuannya juga harus jelas, apakah mengekspor barang setengah jadi atau barang jadi yang bernilai tinggi.
Dampak Lingkungan & Sosial yang Harus Dibayar
Meski begitu, aspek terpenting dalam pembahasan hilirisasi sebenarnya adalah bagaimana pengolahan nikel dilakukan di Indonesia.
Fabby Tumiwa menyatakan, pengolahan nikel di Indonesia berdampak signifikan terhadap lingkungan dan sosial di sekitar proyek penambangan nikel.
Dalam laporan Climate Rights International yang diterbitkan pertengahan Januari 2024, terungkap fakta baru bahwa kompleks industri nikel di Maluku Utara dan aktivitas pertambangan di sekitarnya telah melanggar hak asasi warga setempat.
Dalam laporan setebal 124 halaman tersebut, Climate Rights International mewawancarai 45 narasumber yang tinggal di sekitar kegiatan peleburan di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dan sekitar pertambangan nikel di Halmahera.
Penduduk setempat menjelaskan bagaimana perusahaan, melalui koordinasi dengan polisi dan militer, telah merambah lahan, memaksa dan mengintimidasi penduduk, termasuk masyarakat adat, yang menghadapi ancaman serius terhadap cara hidup tradisional mereka.
Pelanggaran-pelanggaran ini mencakup masyarakat adat, yang menyebabkan penggundulan hutan secara signifikan, polusi udara dan air, dan menghasilkan sejumlah besar gas rumah kaca dari pembangkit listrik tenaga uap yang berada di luar jaringan (pembangkit listrik captive).
Penambangan nikel di wilayah tersebut juga menyebabkan penggundulan hutan dan hilangnya keanekaragaman hayati secara signifikan.
Terdapat 5.331 hektar hutan tropis yang ditebang di dalam konsesi pertambangan nikel di Halmahera, yang mengakibatkan hilangnya sekitar 2,04 metrik ton gas rumah kaca (CO2e) yang sebelumnya tersimpan sebagai karbon di hutan tersebut.
“Pemerintah harusnya mewaspadai hal ini. Jadi bukannya kita menentang hilirisasi, tapi dampak lingkungan dan sosial dari pengolahan nikel tidak bisa dianggap enteng,” kata Fabby.
Angka Kemiskinan
Sementara itu, Fabby juga menyoroti wilayah sekitar lokasi pertambangan atau peleburan nikel yang masih terdampak kemiskinan. Ia mencontohkan, jika melihat data Produk Domestik Regional Bruto (PDB), ada smelter yang jumlahnya terus meningkat.
Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah kesejahteraan di wilayah sekitar sudah meningkat. Fabby menilai PDB daerah yang terdapat smelter nikel belum cukup mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Jadi pertanyaannya adalah apakah peningkatan nilai tambah dinikmati oleh masyarakat yang terkena dampak, yang tanahnya dieksploitasi? Apakah kerusakan lingkungan akibat ekstraksi sebanding?” Fabby bertanya.
Mengutip buklet pertambangan nikel tahun 2020, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merangkum sejumlah provinsi yang memiliki wilayah pertambangan nikel.
Terdapat tujuh provinsi yang menjadi lokasi tambang nikel berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki perusahaan, yakni Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
Dari provinsi-provinsi tersebut, hampir seluruh provinsi pertambangan tersebut mengalami peningkatan persentase kemiskinan sejak September 2022 hingga Maret 2023.
Hal ini terlihat melalui laporan kemiskinan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023. Berdasarkan data BPS, hanya ada dua provinsi yang mengalami penurunan persentase kemiskinan, yakni Papua Barat dan Papua.
Persentase kemiskinan di Papua Barat pada September 2022 sebesar 21,43 persen menurun menjadi 20,49 persen pada Maret 2023. Sedangkan persentase kemiskinan di Papua pada September 2022 sebesar 26,8 persen turun tipis menjadi 26,03 persen pada Maret 2023. lima provinsi mengalami peningkatan.
Provinsi yang mengalami peningkatan signifikan adalah Maluku, dari 16,23 persen pada September 2022 menjadi 16,42 persen pada Maret 2023 atau meningkat sebesar 0,19 poin. Selain itu, Sultra meningkat dari 11,27 persen pada September 2022 menjadi 11,43 persen pada Maret 2023 atau meningkat sebesar 0,16 poin. Sisanya ditunjukkan pada grafik.
“Saya kira, lumrah kalau di kawasan tambang masyarakat sekitar miskin,” kata Fabby.
Namun Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim hilirisasi nikel berhasil menurunkan angka kemiskinan di daerah tersebut. Ia menjelaskan, pada tahun 2015, kemiskinan di Sulteng sebesar 14,7 persen.
Kemudian pada tahun 2023, kemiskinan menurun menjadi 12,4 persen. Lebih lanjut Luhut juga menjelaskan persentase kemiskinan di Morowali pada tahun 2015 mencapai 15,8 persen. Angka tersebut turun menjadi 12,3 persen pada tahun 2023.
“Jadi memang ada beberapa perbaikan di sana, tapi itu saja belum cukup,” kata Luhut.***
