KPK mengusulkan tambahan anggaran Rp762,30 miliar untuk 2027 setelah pagu indikatif turun 22 persen. Ahmad Sahroni mendorong KPK mengajukan anggaran hingga Rp5 triliun guna memperkuat pemberantasan korupsi.
- Ringkasan Berita:
- KPK mengusulkan tambahan anggaran Rp762,30 miliar untuk Tahun Anggaran 2027 setelah pagu indikatif lembaga tersebut turun Rp349 miliar atau 22 persen dibanding tahun sebelumnya.
- Dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni justru mendorong KPK mengajukan anggaran hingga Rp5 triliun agar penguatan lembaga antirasuah dapat lebih maksimal.
JAKARTA, IndoBisnis – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp762,30 miliar untuk Tahun Anggaran 2027. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Namun, permintaan tambahan anggaran itu justru mendapat respons mengejutkan dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. Politikus Partai NasDem tersebut menilai angka yang diajukan KPK masih terlalu kecil dibanding kebutuhan pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Pak, ajukan Rp5 triliun saja. Tanggung. Kalau Presiden sudah bilang berapa pun yang dibutuhkan akan diberikan, ya sekalian saja ajukan Rp5 triliun,” kata Sahroni dalam rapat yang disambut tawa dan persetujuan sejumlah anggota Komisi III DPR RI.
Pagu Indikatif KPK 2027 Turun 22 Persen
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa lembaganya memperoleh pagu indikatif Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,23 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan sekitar Rp349 miliar atau 22 persen dibandingkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026.
Menurut Setyo, penurunan anggaran tersebut berpotensi memengaruhi sejumlah program strategis KPK, mulai dari dukungan manajemen hingga pelaksanaan fungsi pencegahan, penindakan, koordinasi, supervisi, dan pendidikan antikorupsi kepada masyarakat.
“Pagu indikatif KPK tahun 2027 mengalami penurunan sebesar Rp349 miliar atau 22 persen dibandingkan DIPA tahun anggaran 2026. Pagu indikatif yang kami terima sebesar Rp1,23 triliun,” ujar Setyo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI dikutip, Kamis 18 Juni 2026.
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar alokasi anggaran digunakan untuk belanja pegawai dan kebutuhan operasional lembaga.
Dalam paparannya, Setyo juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat kegiatan Konsolidasi Program Makan Bergizi Gratis di Sentul pada awal Juni 2026.
Menurut Setyo, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah siap mendukung kebutuhan lembaga negara sepanjang bertujuan memperkuat pelayanan publik dan program prioritas nasional.
Atas dasar itu, KPK mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp762,30 miliar guna memperkuat pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi.
“Kami mencermati arahan Bapak Presiden yang menyampaikan ‘berapa pun yang dibutuhkan’. Oleh karena itu, kami mengusulkan tambahan pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp762,30 miliar,” kata Setyo.
Tambahan anggaran tersebut, lanjutnya, akan difokuskan untuk memperkuat unit penindakan, pencegahan, koordinasi, supervisi, serta pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
Sahroni Heran, Nilai Usulan KPK Terlalu Rendah
Pernyataan Setyo kemudian mendapat tanggapan langsung dari Ahmad Sahroni yang memimpin jalannya rapat.
Sahroni mengaku heran mengapa KPK hanya mengajukan tambahan anggaran Rp762 miliar, padahal Presiden telah menyampaikan dukungan penuh terhadap kebutuhan lembaga negara yang dinilai strategis.
“Jadi Bapak cuma mengajukan Rp762 miliar?” tanya Sahroni kepada pimpinan KPK.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Setyo menjelaskan bahwa KPK memilih mengajukan angka yang realistis dan sesuai kebutuhan lembaga.
“Kami tidak muluk-muluk. Kami sesuaikan dengan kebutuhan, terutama untuk kegiatan penindakan, pencegahan, koordinasi supervisi, dan pendidikan peran serta masyarakat,” jawab Setyo.
Namun Sahroni kembali menegaskan bahwa KPK seharusnya lebih berani mengusulkan anggaran yang lebih besar.
“Pak Presiden sudah bicara. Kalau begitu ajukan Rp5 triliun saja. Biar nanti anggaran KPK bisa setara dengan Kejaksaan. Kalau tidak dikasih, videonya kita putar terus,” ujar Sahroni yang disambut gelak tawa peserta rapat.
KPK Pastikan Usulan Sudah Dihitung Matang
Menanggapi dorongan tersebut, Setyo menegaskan bahwa usulan tambahan Rp762,30 miliar telah melalui proses perhitungan dan kajian internal yang matang.
Menurutnya, tambahan anggaran tersebut dinilai cukup untuk mengakomodasi kebutuhan prioritas lembaga pada tahun 2027 apabila disetujui pemerintah.
“Dengan tambahan Rp762 miliar ini, kami berharap sudah bisa mengakomodasi kebutuhan utama KPK. Kami berusaha realistis sesuai kebutuhan yang ada,” katanya.
Setyo juga menjelaskan bahwa kebutuhan lain, termasuk dukungan bagi pegawai baru dan CPNS yang telah diangkat, telah diajukan melalui mekanisme tersendiri kepada Kementerian Keuangan.
Penguatan KPK Dinilai Penting
Pembahasan anggaran KPK kembali menjadi perhatian publik di tengah meningkatnya tuntutan penguatan pemberantasan korupsi. Sejumlah anggota DPR menilai dukungan anggaran yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga efektivitas kerja lembaga antirasuah tersebut.
Di sisi lain, KPK menegaskan bahwa tambahan anggaran yang diusulkan akan diarahkan untuk memperkuat fungsi inti lembaga, terutama dalam penindakan kasus korupsi, pencegahan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemberantasan korupsi.
Dengan pagu indikatif yang mengalami penurunan, keputusan pemerintah terhadap usulan tambahan anggaran KPK pada Tahun Anggaran 2027 diperkirakan akan menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan APBN mendatang.
***
