JAKARTA, IndoBisnis – Koalisi yang terdiri dari para akademisi, senat mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa, serta masyarakat sipil menggelar aksi protes di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
Juru bicara koalisi, Alif Ilman, menegaskan bahwa mereka hadir untuk mendukung keputusan MK sekaligus menyuarakan penolakan terhadap apa yang mereka sebut sebagai “pembajakan demokrasi” oleh DPR dan Presiden.
“Kami menyebut demokrasi dan konstitusi Indonesia sedang dibegal oleh koalisi besar yang dipimpin Presiden Jokowi, yang memanfaatkan DPR untuk melanggengkan kekuasaannya,” tegas Alif Ilman saat ditemui media pada, Rabu (22/8/2024).
Aksi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan akademisi terkemuka seperti Sinta Nuriyah Wahid, Komariah Majid, Prof. Beling Ui Gardiner, Prof. Magnis Suseno, Gunawan Muhammad, Karlina Supelli, Usman Hamid, dan lainnya.
Mereka menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menyatakan protesnya terhadap langkah DPR dan Presiden yang dinilai ugal-ugalan dalam membentuk undang-undang.
“Ini adalah seruan bagi rakyat di seluruh Indonesia. Jika di Jakarta, warga bisa datang ke DPR, MK, dan KPU, maka di kota-kota lain, warga bisa mendatangi KPU setempat,” kata Alif.
Alif juga mengungkapkan bahwa langkah berikutnya dari koalisi adalah mengajukan gugatan dan peninjauan kembali terkait undang-undang yang dianggap merugikan demokrasi.
Namun, yang paling menonjol adalah seruan boikot Pilkada 2024 jika DPR dan Presiden tetap “ugal-ugalan”.
“Boikot yang dimaksud adalah tidak hadir pada pemungutan suara di bulan November nanti. Buktikan bahwa kita kuat dengan tidak adanya noda ungu di jari kelingking kita,” jelasnya.
Terkait aksi yang sempat tertahan oleh aparat keamanan di depan pagar MK, Alif menuturkan bahwa negosiasi masih berlangsung.
“Kami sudah diterima 20 orang untuk masuk. Daripada terjebak di jalan, lebih baik duduk di halaman,” katanya.
Aksi protes ini, yang dipimpin oleh para tokoh sepuh dan akademisi, menjadi penegasan bahwa masyarakat sipil dan mahasiswa tetap siap mengawal demokrasi dan tidak tinggal diam terhadap segala bentuk manipulasi politik yang mencederai kepentingan rakyat.***
