IndoBisnis – Di tengah tantangan ekonomi global yang belum reda, kabar baik datang dari Badan Pusat Statistik (BPS). Persentase penduduk miskin di Indonesia per Maret 2025 tercatat sebesar 8,47 persen, menurun 0,10 persen poin dibandingkan September 2024, dan 0,56 persen poin dari Maret tahun lalu. Pemerintah menyambut penurunan ini dengan optimisme tinggi, seraya menegaskan komitmennya menghapus kemiskinan ekstrem hingga titik nol.
“Ini sesuatu yang menggembirakan kalau dilihat dari sisi turunnya angka kemiskinan. Ini kerja keras kita bersama, bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat. Mengentaskan kemiskinan tidak bisa jadi domain tunggal pemerintah,” tegas Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (25/07/2025) diterima IndoBisnis
Tak sekadar puas dengan penurunan yang ada, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menargetkan kemiskinan ekstrem bisa dihapus sepenuhnya dalam lima tahun ke depan.
“Kami berkomitmen penuh dalam lima tahun masa pemerintahan ini, untuk menekan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen. Tidak boleh lagi ada saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem,” katanya lantang.
Pemerintah disebutkan telah menyiapkan berbagai program strategis sebagai bagian dari skema pengentasan kemiskinan secara terintegrasi lintas sektor dan kementerian. Di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih di tingkat desa/kelurahan (KDMP/KKMP), serta dorongan terhadap hilirisasi industri nasional.
“Semangat kami satu: membuka sebanyak-banyaknya lapangan kerja. Karena itulah kunci untuk menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan,” ujar Prasetyo.
Data BPS juga merinci, jumlah penduduk miskin per Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang, atau turun 200 ribu orang dari September 2024. Sementara, jumlah penduduk miskin ekstrem tercatat 2,38 juta orang, turun 400 ribu orang dibandingkan September 2024 dan 1,18 juta orang dari Maret 2024.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menyebut proporsi penduduk miskin ekstrem terhadap total populasi kini berada di 0,85 persen, menurun 0,14 persen poin dibandingkan September 2024.
Namun, di balik pencapaian itu, terdapat catatan penting: persentase kemiskinan di perkotaan naik tipis menjadi 6,73 persen, dari sebelumnya 6,66 persen. Sedangkan kemiskinan di desa menurun menjadi 11,03 persen, dari 11,34 persen.
“Penurunan terbesar terjadi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, yang turun 0,22 persen poin dibanding September 2024. Tapi, Maluku dan Papua justru mengalami peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin,” jelas Ateng.
Kalimantan tercatat sebagai pulau dengan jumlah penduduk miskin paling rendah, yakni 890 ribu orang (3,75% dari total nasional). Sebaliknya, Pulau Jawa menyumbang separuh lebih jumlah orang miskin, yakni 12,56 juta jiwa atau sekitar 52,66 persen dari total nasional.
BPS menjelaskan bahwa profil kemiskinan Maret 2025 dihitung berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dengan jumlah sampel 345 ribu rumah tangga yang tersebar di seluruh 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Angka memang turun, tapi kerja belum selesai. Tekad pemerintah untuk membasmi kemiskinan ekstrem hingga nol persen adalah ambisi besar yang menuntut kerja konkret dan berkelanjutan. Dengan strategi terintegrasi dan penciptaan lapangan kerja, mimpi Indonesia tanpa kemiskinan mungkin tak lagi mustahil.
***
