- Fraksi Golkar Interupsi Paripurna DPRD Halmahera Selatan, Kritisi Belanja Hibah, Krisis Guru, Zonasi Tanpa Basis Data, dan Agro-Maritim.
Rapat paripurna DPRD Halmahera Selatan dengan agenda pengambilan keputusan persetujuan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.
Fraksi Partai Golkar melayangkan interupsi dan menegaskan protes terhadap kebijakan Bupati Halmahera Selatan Bassam–Helmi terkait belanja hibah, krisis guru, program basis zonasi, hingga pembangunan agro-maritim.
Rapat yang digelar di Gedung DPRD Halmahera Selatan, Labuha, Sabtu malam, 29 November 2025, awalnya berlangsung tertib.
Namun suasana berubah ketika Mantan Ketua Komisi I DPRD Halmahera Selatan dari Fraksi Golkar, Sagaf Hi Taha, menyampaikan interupsi.
Sorotan paling tajam Sagaf tertuju pada program zonasi yang digagas pemerintahan Bassam–Helmi. Golkar menilai konsep zonasi memang baik, tetapi pelaksanaannya belum didukung basis data yang memadai.
Sagaf menegaskan DPRD sampai saat ini belum menerima data rinci mengenai kebutuhan pembangunan tiap kecamatan dan wilayah.
“Sejauh ini kami DPRD belum mendapatkan data jelas terkait kebutuhan spesifik di masing-masing wilayah,” ujar Sagaf.
“Basis zonasi tidak hanya bicara jalan dan jembatan, tetapi multisektor. Data demografi, spasial, sektoral, harus dipaparkan secara rinci.”
Tanpa data yang komprehensif, kata Sagaf, setiap OPD menyusun program sektoral yang berjalan sendiri-sendiri dan akhirnya tidak selaras dengan visi besar Pemerintah Daerah Halmahera Selatan.
***
Jurnalis Mardan Amin berkontribusi pada cerita ini.
Artikel ini pertama kali diterbitkan IndoBisnis. dengan judul: Golkar Soroti Konsep Zonasi Bassam-Helmi
Disclaimer
Informasi yang disediakan oleh IndoBisnis.co.id bertujuan untuk edukasi dan informasi umum. Kami tidak memberikan saran keuangan, hukum, atau pajak secara langsung.
IndoBisnis.co.id tidak bertanggung jawab atas keputusan finansial Anda. Konsultasikan dengan penasihat profesional sebelum membuat keputusan penting.
