- Ringkasan
- Skandal kekuasaan dan pembiaran birokrasi mencuat di Desa Jojame, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan.
- Penjabat (Pj) Kepala Desa Jojame, Malik Ibrahim, dituding mangkir dari tugas selama satu tahun dua bulan tanpa sanksi.
- Ketidakhadiran tersebut diduga terjadi akibat pembiaran sistemik birokrasi desa hingga kabupaten.
- Di tengah kekosongan kepemimpinan, Dana Desa dikelola tanpa pengawasan langsung kepala desa, membuka ruang dugaan ketidaktransparanan dan penyalahgunaan anggaran.
- Warga mendesak pencopotan Pj Kades, audit total Dana Desa, serta pertanggungjawaban pejabat yang dinilai lalai membiarkan penyimpangan berlangsung.
IndoBisnis — Kekuasaan yang dibiarkan tanpa pengawasan kembali memperlihatkan wajah gelapnya. Di Desa Jojame, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, skandal kekuasaan diduga tumbuh subur di tengah pembiaran birokrasi yang sistemik.
Penjabat (Pj) Kepala Desa Jojame, Malik Ibrahim, dituding mangkir dari tugas selama satu tahun dua bulan. Ironisnya, absennya pejabat publik dalam kurun waktu yang panjang tersebut tidak disertai sanksi administratif, teguran resmi, maupun evaluasi terbuka dari instansi berwenang.
Masyarakat menilai kondisi ini bukan sekadar kelalaian personal, melainkan bentuk pembiaran birokrasi. Warga menduga adanya perlindungan struktural dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pembiaran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Halmahera Selatan.
Situasi tersebut memicu tekanan publik agar Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, segera turun tangan dan memutus mata rantai pembiaran dengan mencopot Malik Ibrahim dari jabatannya sebagai Pj Kades.
Sabri Jamal, warga Desa Jojame, menyebut absennya Pj Kades telah melampaui batas kewajaran dan mencederai amanah negara.
“Sejak dilantik oleh Bupati, Pj Kades hanya satu kali datang ke desa. Setelah itu menghilang sampai sekarang sudah satu tahun dua bulan tidak pernah berada di Desa Jojame,” ujar Sabri kepada IndoBisnis, Jumat (23/1/2026).
Ketiadaan pimpinan desa berdampak langsung pada tata kelola pemerintahan. Pengelolaan Dana Desa (DD) disebut berjalan tanpa pengawasan langsung Pj Kades dan sepenuhnya diserahkan kepada bendahara desa, Sudarmanto Arif Meng.
Secara administratif, kondisi tersebut dinilai melanggar prinsip akuntabilitas pemerintahan desa. Secara substantif, situasi ini membuka ruang dugaan penyimpangan anggaran yang seharusnya dikendalikan oleh kepala desa sebagai penanggung jawab utama.
Masyarakat menilai Malik Ibrahim telah kehilangan legitimasi sebagai pemimpin desa. Lebih dari itu, publik mempertanyakan peran birokrasi di atasnya yang dinilai memilih diam meski mengetahui absennya Pj Kades dalam waktu yang tidak wajar.
Dana desa yang seharusnya menjadi instrumen pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kini justru menjadi sumber kecurigaan. Minimnya transparansi dan absennya kontrol pimpinan desa membuat akuntabilitas Dana Desa Jojame dipertanyakan secara serius.
Atas kondisi tersebut, Sabri Jamal menegaskan penolakan total masyarakat terhadap keberlanjutan kepemimpinan Malik Ibrahim.
“Kami menolak keras Pj Kades Malik Ibrahim. Kami merasa dirugikan karena dia tidak pernah datang ke desa dan tidak transparan dalam pengelolaan Dana Desa,” tegasnya.
Ia juga menyebut penyerahan pengelolaan Dana Desa kepada bendahara tanpa pengawasan kepala desa menimbulkan dugaan adanya praktik tidak transparan yang dibiarkan berlangsung.
Kritik senada disampaikan tokoh masyarakat Desa Jojame, Nande M. Somadayo. Ia memastikan Malik Ibrahim telah hampir delapan bulan tidak berada di tempat tugas.
“Masyarakat sudah sangat kecewa. Kami dengan tegas tidak lagi menerima Malik Ibrahim sebagai Pj Kades di Desa Jojame,” ujar Nande dengan nada geram.
Menurutnya, ketidakhadiran Pj Kades dan ketidakterbukaan pengelolaan dana desa merupakan bukti nyata kegagalan pengawasan birokrasi.
“Kami menduga ada permainan dari pihak tertentu yang dekat dengan Bupati. Harapan masyarakat hancur dan berganti kekecewaan,” ungkapnya.
Di tengah pembiaran kepemimpinan tersebut, mencuat dugaan penyalahgunaan anggaran ketahanan pangan Dana Desa Jojame tahun 2024 senilai lebih dari Rp80 juta.
Dugaan ini diungkapkan mantan Kepala Pemuda Desa Jojame, Muslim Daud. Ia menyebut realisasi anggaran hanya digunakan untuk pembelian 200 sak beras ukuran 10 kilogram yang dibagikan kepada 200 kepala keluarga.
“Kalau dihitung, belanja beras hanya sekitar Rp30 juta lebih. Lalu, ke mana sisa Rp40 juta lebih yang tidak jelas penggunaannya?” ujar Muslim Daud, Jumat (23/1/2026).
Ia mendesak Malik Ibrahim segera mengembalikan sisa anggaran tersebut di hadapan masyarakat. Menurutnya, kemarahan warga telah mencapai titik puncak.
Warga Desa Jojame kini berencana mendesak Inspektorat untuk melakukan audit total Dana Desa Jojame, termasuk anggaran kegiatan fisik yang hingga kini belum menunjukkan realisasi jelas.
“Kami butuh transparansi. Dana desa adalah uang rakyat, bukan untuk dipermainkan,” tegas Muslim.
Kasus Jojame kini dipandang bukan sekadar persoalan satu pejabat desa, melainkan potret kegagalan sistem pengawasan dan pembiaran birokrasi. Ketika pejabat mangkir tanpa sanksi dan anggaran berjalan tanpa kendali, kepercayaan publik runtuh.
Jabatan kepala desa adalah amanah negara yang menuntut kehadiran, integritas, dan pertanggungjawaban hukum.
***
Mardan Amin Jurnalis IndoBisnis berkontribusi pada cerita ini.
Artikel ini diterbitkan IndoBisnis dengan judul: Skandal Kekuasaan dan Pembiaran Birokrasi di Desa Jojame
Disclaimer
Informasi yang disediakan oleh IndoBisnis.co.id bertujuan untuk edukasi dan informasi umum. Kami tidak memberikan saran keuangan, hukum, atau pajak secara langsung.
IndoBisnis.co.id tidak bertanggung jawab atas keputusan finansial Anda. Konsultasikan dengan penasihat profesional sebelum membuat keputusan penting.
