Indobisnis.co.id– Amerika Serikat (AS) resmi keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sebuah langkah dramatis yang mengakhiri puluhan tahun keterlibatan negara itu dalam lembaga kesehatan di bawah naungan PBB dan berpotensi mengguncang pendanaan berbagai program kesehatan di seluruh dunia. Keputusan ini membuat WHO kehilangan salah satu donor terbesarnya, sekaligus memicu kekhawatiran baru terkait masa depan penanganan penyakit menular, program imunisasi, hingga kesiapsiagaan pandemi.
Langkah keluar ini merupakan kelanjutan dari perintah eksekutif yang diteken Presiden Donald Trump sekitar satu tahun lalu. Washington menuduh WHO bersikap terlalu “China‑sentris” dan gagal memberikan peringatan serta panduan yang memadai dalam fase awal pandemi Covid‑19, termasuk dinilai lamban mengkritik transparansi Beijing. Pemerintah AS juga menilai WHO tidak memenuhi tuntutan reformasi yang diajukan, sehingga memilih memutus hubungan penuh dengan organisasi yang telah berdiri sejak 1948 itu.
Dilansir dari BBC, AS menyebut WHO telah “meninggalkan misi utamanya” dan tidak lagi mencerminkan prioritas serta kepentingan kesehatan Amerika. Interaksi dengan WHO ke depan, menurut pemerintah, akan dibatasi hanya pada hal‑hal teknis yang berkaitan dengan proses keluarnya AS dan upaya melindungi kepentingan kesehatan warga negara Amerika.
Sebagai konsekuensi dari keputusan tersebut, AS menghentikan seluruh kontribusi keuangan kepada WHO, menarik pegawai dan kontraktor dari kantor pusat di Jenewa maupun perwakilan di berbagai wilayah, serta mengakhiri ratusan bentuk kerja sama teknis dan program bersama. WHO memperkirakan nilai kewajiban finansial AS yang belum dibayarkan mencapai sekitar 260 juta dolar AS, dan menegaskan bahwa secara hukum Washington tetap berkewajiban melunasi iuran tersebut.
WHO menyebut keluarnya AS sebagai kemunduran besar, baik bagi organisasi maupun bagi kesehatan global. Selama ini, dana dan dukungan teknis dari AS berperan penting dalam sejumlah program utama, seperti pemberantasan polio, penanggulangan HIV/AIDS, penurunan angka kematian ibu dan anak, serta pengendalian konsumsi tembakau di berbagai negara berkembang. Tanpa kontribusi AS, beberapa program berpotensi dipersempit, ditunda, atau bergantung lebih besar pada donor lain.
Keputusan AS datang pada saat negara‑negara anggota WHO baru saja menyepakati sebuah perjanjian internasional baru terkait pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi. Dokumen ini dirancang sebagai pelajaran dari Covid‑19, dengan tujuan memperkuat koordinasi lintas negara jika terjadi wabah besar di masa depan. Namun, AS memutuskan untuk tidak ikut di dalam kerangka tersebut, dan memilih pendekatan sendiri yang lebih bertumpu pada kerja sama bilateral dan skema non‑PBB.
WHO menilai absennya AS dari kesepakatan itu sebagai sinyal negatif bagi solidaritas global dalam menghadapi ancaman kesehatan lintas batas. Di saat ancaman penyakit baru dan potensi pandemi tetap nyata, hilangnya salah satu pemain utama dipandang dapat melemahkan respons kolektif dunia.
Pemerintah AS menyatakan akan mengalihkan fokus ke kerja sama langsung dengan negara‑negara mitra dan organisasi non‑pemerintah, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan kelompok berbasis agama, untuk melanjutkan sebagian program kesehatan yang sebelumnya berjalan lewat WHO. Washington mengeklaim pendekatan ini akan lebih efektif dan “lebih selaras” dengan prioritas nasional AS. Namun, sejauh ini rincian mengenai mitra mana yang akan dilibatkan, mekanisme pendanaan, serta skala program pengganti belum diuraikan secara jelas.
Para pengamat menilai, tanpa kerangka koordinasi WHO, upaya‑upaya tersebut berisiko berjalan terfragmentasi dan tumpang tindih, terutama di negara‑negara berpenghasilan rendah yang selama ini mengandalkan jaringan program WHO untuk imunisasi, surveilans penyakit, dan dukungan teknis.
Keluarnya AS menambah tekanan pada tata kelola kesehatan global yang selama ini bertumpu pada WHO sebagai koordinator utama. Negara‑negara lain kini menghadapi tantangan mencari cara mengisi kekosongan pendanaan dan kapasitas yang ditinggalkan Washington. Di sisi lain, muncul pula peluang bagi kekuatan lain, seperti Uni Eropa atau Tiongkok, untuk meningkatkan peran dan pengaruhnya dalam agenda kesehatan internasional.
Bagi banyak negara berkembang, termasuk di Asia dan Afrika, pertanyaannya sederhana namun krusial, apakah vaksin, obat‑obatan esensial, dan dukungan teknis masih akan mengalir tepat waktu dan dalam skala yang sama tanpa keterlibatan penuh AS di WHO. Jawaban atas pertanyaan ini akan sangat menentukan arah kesehatan publik global dalam beberapa tahun ke depan.
