IndoBisnis – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menyoroti rendahnya capaian Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam dua area strategis, yakni Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) serta Barang Milik Daerah (BMD).
Sorotan ini disampaikan dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) Koordinasi Supervisi (Korsup) antara KPK dan Pemprov Malut, Senin (16/6/2025).
Person in charge atau pengampu/penanggungjawab (PIC) Wilayah Maluku Utara, Trimulyono, saat dikonfirmasi IndoBisnis melalui pesan WhatsApp, Rabu (17/6) menjelaskan bahwa rapat monev tersebut membahas capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2024 dan tindak lanjut program tahun 2025.
“Area PBJ dan BMD menjadi perhatian karena keduanya masih menunjukkan capaian terendah di antara delapan area MCP tahun ini,” ujar Trimulyono.
Sinergi Dua Satgas KPK
Rapat kali ini menjadi agenda penting karena melibatkan kolaborasi antara Satgas Pencegahan Wilayah V.3 yang dipimpin Abdul Haris dan Satgas Penindakan Wilayah V.5 yang dikomandani Prabawa Widi Nugroho. Keduanya bersinergi untuk mengawal tata kelola yang akuntabel di lingkungan Pemprov Maluku Utara.
Selain rapat koordinasi, agenda pengecekan fisik proyek juga direncanakan akan dilakukan keesokan harinya.
Rapat Dibuka oleh Gubernur
Rangkaian kegiatan dibuka oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda bersama Kasatgas Pencegahan V.3, Abdul Haris. Sementara rapat sertifikasi aset milik daerah dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Samsuddin A Kadir dan didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara Bpk Stanley
Adapun rapat teknis mengenai pengelolaan BMD juga dipimpin oleh Sekda Samsuddin A Kadir, serta dihadiri oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Ahmad Purbaya.
Langkah Strategis Perbaikan
Menurut Trimulyono, kolaborasi pencegahan dan penindakan KPK penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
“Kami dorong pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan sistematis pada PBJ dan BMD, karena keduanya sangat rawan jika tidak diawasi dengan baik,” tegasnya.
***
