Indo Bisnis

Tag: Israel

  • Jamaah Muslimin Minta Pemerintah Tuntut Pertanggungjawaban Zionis Israel

    Jamaah Muslimin Minta Pemerintah Tuntut Pertanggungjawaban Zionis Israel

    • Ringkasan:
    • Serangan rudal yang menghantam pos Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) pada akhir Maret 2026 memicu reaksi keras dari berbagai pihak di Indonesia.
    • Tiga prajurit TNI gugur saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon Selatan, sementara sejumlah lainnya terluka.
    • Jamaah Muslimin (Hizbullah) mengecam serangan tersebut sebagai tindakan biadab dan mendesak pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas, termasuk menuntut pertanggungjawaban Israel di forum internasional.
    • Mereka juga meminta investigasi independen serta penghentian serangan terhadap sipil dan pasukan penjaga perdamaian.

    IndoBisnis – Jamaah Muslimin (Hizbullah) mendesak Pemerintah RI untuk menuntut pertanggungjawaban Zionis Israel atas tindakan keji mereka yang telah merudal Pos Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) dan menewaskan tiga prajurit TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian di Lebanon Selatan.

    Jamamah Muslimin dalam pernyataan sikapnya yang dirilis di Bogor, Rabu (1/4) mengecam keras dan mengutuk serangan biadab tentara Zionis Israel yang mengakibatkan gugurnya tiga prajurit TNI dan melukai beberapa prajurit lainnya itu.

    Pernyataaan sikap yang ditandatangani Amir Majelis Ukhuwah Pusat Jamaaah Muslimin, H. Syakuri SH juga menegaskan bahwa kebiadaban Zionis Israel untuk ke sekian kalinya itu memperlihatkan bahwa Zionis Israel adalah musuh nyata manusia dan kemanusiaan bagi semua bangsa di dunia.

    “Kami mendoakan semoga almarhum Praka Farizal Romadhon, almarhum Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar, dan almarhum Sertu Muhammad Nur Ichwan diampuni segala dosanya serta dimasukkan ke dalam Jannah, dan semoga prajurit lainnya yang terluka segera sembuh serta senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT,” kata Amir Majelis Ukhuwah Pusat, H. Syakuri.

    Jamaah Muslimin lebih lanjut mendesak PBB dan badan internasional independen lainnya untuk melakukan investigasi menyeluruh, transparan, dan tidak memihak atas terjadinya serangan bar-bar tersebut serta menghukum pihak yang telah melakukan kejahatan kemanusiaan itu.

    Pada bagian lain pernyataannya, Jamaaah Muslimin menuntut Israel untuk segera menghentikan serangan terhadap penduduk sipil dan pasukan penjaga perdamaian serta menghormati kedaulatan Lebanon sebagai bangsa berdaulat dan segera meninggalkan bumi Palestina serta menyerahkan Masjidil Aqsa kepada umat Islam.

    Disebutkan, serangan rudal Zionis Israel pada 29 hingga 30 Maret 2026 membawa duka mendalam bagi segenap warga Dunia dan Bangsa Indonesia. Insiden itu terjadi di Indobatt UNP 7-1 Desa Adchit Al-Qusayr Lebanon Selatan saat para prajurit TNI tengah menjalankan tugas sebagai bagian dari misi perdamaian PBB.

    ***

  • Proyektil Misterius, Prajurit RI Gugur di Basis UNIFIL

    Proyektil Misterius, Prajurit RI Gugur di Basis UNIFIL

    • Ringkasan:
    • UNIFIL mengonfirmasi satu pasukan penjaga perdamaian asal Indonesia tewas akibat proyektil di Lebanon selatan, namun sumber serangan belum diketahui.
    • Di tengah eskalasi konflik Israel–Hizbullah yang meluas dari perang AS–Israel melawan Iran, pasukan PBB justru berulang kali menjadi sasaran.
    • Serangan darat dan udara meningkat, disertai pengungsian massal yang telah mencapai lebih dari 1,2 juta orang, memperparah krisis kemanusiaan di kawasan tersebut.

    IndoBisnis — Perang di Lebanon selatan kian brutal dan tanpa kepastian arah. Di tengah benturan sengit antara Israel dan Hizbullah, Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) justru kehilangan satu penjaga perdamaian. Lebih mencemaskan, sumber serangan mematikan itu masih gelap.

    UNIFIL, melansir Al Jazeera, menyatakan, “Seorang pasukan penjaga perdamaian tewas secara tragis tadi malam ketika sebuah proyektil meledak di posisi UNIFIL dekat Adchit al Qusayr.” Dalam insiden yang sama, disebutkan, “Satu orang lainnya mengalami luka kritis.”

    Pemerintah Indonesia mengonfirmasi satu personel penjaga perdamaian gugur dan tiga lainnya terluka akibat tembakan artileri tidak langsung. Fakta ini menegaskan bahwa bahkan pasukan netral kini berada dalam pusaran ancaman nyata.

    “UNIFIL menyatakan bahwa asal proyektil yang menewaskan personel tersebut belum diketahui dan penyelidikan sedang dilakukan, sekaligus menegaskan bahwa tidak seharusnya ada korban jiwa dalam misi perdamaian.”

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan, “kepada semua pihak untuk menjunjung tinggi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional dan untuk memastikan keselamatan dan keamanan personel dan properti PBB setiap saat.”

    Namun, realitas di lapangan menunjukkan eskalasi yang terus meningkat.

    “UNIFIL melaporkan bahwa posisi mereka telah dihantam lebih dari sekali sejak pertempuran terbaru dimulai pada 2 Maret, menunjukkan meningkatnya risiko terhadap pasukan penjaga perdamaian.”

    Sebelumnya, pada 7 Maret, tiga tentara Ghana juga dilaporkan terluka akibat tembakan di wilayah perbatasan Lebanon selatan.

    Konflik kian melebar setelah perang Amerika Serikat–Israel melawan Iran merembet ke Lebanon. Hizbullah meluncurkan roket ke Israel menyusul terbunuhnya Ayatollah Ali Khamenei pada 28 Februari.

    “Situasi ini menunjukkan Hizbullah tidak lagi menahan diri sejak gencatan senjata November 2024, yang sebelumnya disebut sering dilanggar Israel.”

    Militer Israel melaporkan enam tentaranya terluka dalam tiga insiden, tiga di antaranya dalam kondisi serius. Pejabat Israel menyatakan invasi ke Lebanon selatan bertujuan membentuk zona keamanan sejauh 30 kilometer dari perbatasan.

    Dari Beirut, Zeina Khodr melaporkan perubahan besar dalam strategi militer Israel. Ia mengatakan, “Sejak pekan lalu, pasukan Israel telah maju ke beberapa wilayah,” termasuk di jalur pesisir dan sekitar 8 kilometer selatan Tyre.

    Ia juga menegaskan, “Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan unggul… tetapi kata kuncinya adalah kontrol,” serta menambahkan bahwa Hizbullah akan berupaya mencegah konsolidasi kendali Israel.

    Serangan udara kembali menghantam pinggiran selatan Beirut pada Senin, ditandai dengan kepulan asap tebal. Serangan ini terjadi setelah peringatan Israel terhadap tujuh kawasan, termasuk Haret Hreik dan Burj al-Barajneh, dengan klaim menargetkan fasilitas militer Hizbullah tanpa bukti terbuka.

    Militer Israel juga terus melancarkan operasi darat dan udara, disertai perintah pengungsian massal.

    “Laporan lapangan menyebutkan bahwa banyak pihak menilai tidak ada lagi target militer signifikan, sehingga serangan dipandang sebagai bentuk tekanan kolektif terhadap Hizbullah.”

    • Dampak kemanusiaan pun semakin parah.

    “PBB mencatat lebih dari 1,2 juta orang telah mengungsi sejak awal Maret, menandakan krisis kemanusiaan yang terus membesar.”

    ***

    Mardan Amin Press IndoBisnis, berkontribusi dalam penulisan laporan ini.

    Artikel ini diterbitkan oleh IndoBisnis dengan judul: Proyektil Misterius, Prajurit RI Gugur di Basis UNIFIL.

    Disclaimer

    Informasi yang disajikan oleh IndoBisnis.co.id bertujuan untuk edukasi dan informasi umum. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai saran keuangan, hukum, maupun pajak.

    IndoBisnis.co.id tidak bertanggung jawab atas keputusan finansial yang diambil pembaca berdasarkan informasi dalam artikel ini. Pembaca disarankan berkonsultasi dengan penasihat profesional sebelum membuat keputusan penting.

  • CCTV Rekam Rudal Iran Hantam Israel Tengah

    CCTV Rekam Rudal Iran Hantam Israel Tengah

    • Ringkasan
    • Sebuah rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik dramatis saat rudal Iran menghantam wilayah tengah Israel.
    • Video yang dirilis pemerintah kota Or Yehuda menunjukkan seorang pria yang sedang berjalan di tepi jalan tiba-tiba terjatuh setelah ledakan besar terjadi.
    • Insiden tersebut menambah daftar korban dalam eskalasi konflik yang terus memanas di kawasan tersebut.

     

    IndoBisnis — Rekaman kamera pengawas (CCTV) memperlihatkan momen ketika sebuah rudal Iran menghantam wilayah tengah Israel.

    Video yang dirilis pemerintah kota Or Yehuda menunjukkan seorang pria sedang berjalan di pinggir jalan ketika tiba-tiba terjadi ledakan besar di dekat lokasi tersebut.

    Melansir Associated Press (AP), pria itu langsung terjatuh akibat dampak ledakan. Beberapa detik kemudian, orang-orang di sekitar lokasi bergegas mendekat untuk memberikan bantuan.

    Pemerintah kota Or Yehuda menyatakan bahwa pria tersebut mengalami luka serius akibat serangan tersebut.

    Peristiwa ini menjadi salah satu gambaran nyata dampak serangan rudal di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan tersebut.

    ***

    Mardan Amin Press IndoBisnis, berkontribusi dalam penulisan laporan ini.

    Artikel ini diterbitkan oleh IndoBisnis dengan judul: CCTV Rekam Rudal Iran Hantam Israel Tengah

    Disclaimer

    Informasi yang disajikan oleh IndoBisnis.co.id bertujuan untuk edukasi dan informasi umum. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai saran keuangan, hukum, maupun pajak.

    IndoBisnis.co.id tidak bertanggung jawab atas keputusan finansial yang diambil pembaca berdasarkan informasi dalam artikel ini. Pembaca disarankan berkonsultasi dengan penasihat profesional sebelum membuat keputusan penting.

  • Iran Tolak Ultimatum AS, Serangan Balasan Meluas

    Iran Tolak Ultimatum AS, Serangan Balasan Meluas

    • Ringkasan
    • Perang di Timur Tengah semakin memanas setelah Iran menolak tuntutan “penyerahan tanpa syarat” yang disuarakan Amerika Serikat.
    • Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan Washington, meskipun rudal dan drone Amerika dilaporkan menuju kawasan Teluk.
    • Di saat yang sama, jet tempur Israel menggempur Beirut dan Teheran, sementara Iran meluncurkan gelombang serangan balasan ke Israel dan negara-negara Teluk yang menampung pasukan Amerika.
    • Dugaan serangan udara AS terhadap sebuah sekolah dasar di Iran juga memicu kecaman internasional, ketika jumlah korban jiwa terus meningkat di berbagai negara yang terlibat dalam konflik tersebut.

     

    IndoBisnis – Presiden Iran Masoud Pezeshkian menolak tuntutan “penyerahan tanpa syarat” yang diajukan Amerika Serikat di tengah eskalasi konflik militer yang semakin meluas di Timur Tengah.

    Melansir laporan Associated Press, Pezeshkian tetap menegaskan penolakan tersebut sembari menyampaikan permintaan maaf atas serangan yang mengenai sejumlah negara di kawasan.

    Pernyataan itu muncul ketika rudal dan drone Amerika Serikat dilaporkan bergerak menuju negara-negara Teluk Arab.

    Situasi ini dinilai menunjukkan bahwa kepemimpinan politik di Tehran kemungkinan tidak sepenuhnya memiliki kendali atas seluruh operasi militer Republik Islam Iran.

    Di saat yang sama, pesawat tempur Israel melancarkan pemboman terhadap target di Beirut dan Teheran pada Jumat.

    Serangan tersebut berlangsung ketika Iran kembali meluncurkan gelombang serangan balasan terhadap Israel serta negara-negara Teluk yang menampung pasukan Amerika Serikat.

    Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tampak mengesampingkan kemungkinan jalur negosiasi dengan Iran.

    Dalam sebuah unggahan di media sosial, Trump menyerukan agar Iran melakukan “penyerahan tanpa syarat”.

    Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt kemudian mempertegas sikap tersebut.

    “Penyerahan tanpa syarat dapat terjadi bahkan jika Iran tidak berada dalam posisi untuk mengatakannya sendiri,” ujar Leavitt dikutip AP, Sabtu (7/3/2026).

    Trump juga mengatakan kepada media pada Kamis bahwa ia ingin terlibat dalam proses memilih pemimpin Iran berikutnya, sebuah pernyataan yang semakin meningkatkan ketegangan politik antara kedua negara.

    Di tengah meningkatnya intensitas serangan, sorotan internasional juga tertuju pada ledakan mematikan yang menghantam sebuah sekolah dasar di Iran.

    Bukti awal menunjukkan insiden yang terjadi pada 28 Februari tersebut kemungkinan besar merupakan serangan udara Amerika Serikat. Peristiwa itu dilaporkan menjadi insiden dengan jumlah korban sipil terbesar sejak perang dimulai.

    Serangan tersebut memicu kritik keras dari United Nations serta sejumlah pengawas hak asasi manusia yang menyoroti meningkatnya korban sipil akibat konflik.

    Pemerintah Amerika Serikat hingga kini belum mengakui tanggung jawab atas serangan tersebut, namun menyatakan tengah melakukan penyelidikan.

    Sementara itu, jumlah korban tewas akibat perang terus meningkat.

    Pejabat di masing-masing negara melaporkan sedikitnya 1.230 orang tewas di Iran, lebih dari 200 orang di Lebanon, serta sekitar selusin korban jiwa di Israel. Konflik tersebut juga menewaskan enam tentara Amerika Serikat.

    Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa konflik yang awalnya terbatas kini semakin melebar dan berpotensi menyeret lebih banyak negara ke dalam pusaran perang kawasan.

    ***

    Mardan Amin Press IndoBisnis, berkontribusi dalam penulisan laporan ini.

    Artikel ini diterbitkan oleh IndoBisnis dengan judul: Iran Tolak Ultimatum AS, Serangan Balasan Meluas

    Disclaimer

    Informasi yang disajikan oleh IndoBisnis.co.id bertujuan untuk edukasi dan informasi umum. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai saran keuangan, hukum, maupun pajak.

    IndoBisnis.co.id tidak bertanggung jawab atas keputusan finansial yang diambil pembaca berdasarkan informasi dalam artikel ini. Pembaca disarankan berkonsultasi dengan penasihat profesional sebelum membuat keputusan penting.

  • Slovenia Larang Netanyahu Masuk, Eropa Tegaskan Hukum Internasional

    Slovenia Larang Netanyahu Masuk, Eropa Tegaskan Hukum Internasional

    Slovenia ambil langkah tegas dengan melarang PM Israel Benjamin Netanyahu masuk wilayahnya, merujuk pada surat perintah ICC dan kritik keras atas perang Gaza.

    Slovenia secara resmi melarang Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memasuki wilayahnya. Kebijakan itu diumumkan pada Kamis (25/9) sebagai bentuk penegasan sikap Slovenia dalam membela hukum internasional di tengah eskalasi perang di Gaza.

    Keputusan tersebut, menurut pejabat Kementerian Luar Negeri Neva Grasic, terkait dengan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terhadap Netanyahu. “Larangan ini merupakan konsekuensi dari keputusan ICC,” ujar Grasic, dikutip kantor berita resmi STA.

    Slovenia, negara Uni Eropa berpenduduk sekitar dua juta jiwa yang pada tahun lalu mengakui negara Palestina, selama ini dikenal sebagai pengkritik vokal tindakan militer Israel. Kebijakan terbaru terhadap Netanyahu disebut sebagai bentuk konsistensi politik luar negeri negara itu.

    Selain Netanyahu, Slovenia juga melarang masuk Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, serta Menteri Keuangan, Bezalel Smotrich. Embargo senjata terhadap Israel pun diberlakukan sebagai langkah tambahan.

    “Semua negara yang terikat oleh pengadilan internasional, termasuk Slovenia, tidak boleh mengakui situasi yang diakibatkan oleh kehadiran ilegal Israel di wilayah Palestina yang diduduki, dan tidak boleh menawarkan dukungan apa pun untuk mempertahankan situasi ini,” tegas Grasic.

    Sementara dalam pernyataan resminya di platform X, pemerintah Slovenia menekankan bahwa kebijakan ini adalah “pesan yang jelas kepada negara Israel bahwa Slovenia mengharapkan penghormatan konsisten terhadap keputusan pengadilan internasional dan hukum humaniter internasional.”

    Pemerintah juga menambahkan bahwa dengan langkah tersebut, Slovenia “meneguhkan komitmennya terhadap hukum internasional, nilai-nilai universal hak asasi manusia, serta kebijakan luar negeri yang berprinsip dan konsisten.”

    Dengan sikap tegas ini, Slovenia memperlihatkan bahwa mereka tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga berani mengambil posisi nyata dalam menegakkan hukum internasional, meski berhadapan langsung dengan Israel.

    ***

  • UEFA Siapkan Pemungutan Suara Skorsing Israel

    UEFA Siapkan Pemungutan Suara Skorsing Israel

    UEFA diperkirakan akan menangguhkan Israel dari kompetisi internasional karena perang Gaza, memicu tekanan global agar Israel dihukum seperti Rusia.

    Badan sepak bola Eropa (UEFA) dikabarkan tengah mempersiapkan langkah bersejarah untuk menangguhkan Israel dari kompetisi internasional akibat perang yang terus berkecamuk di Gaza. Informasi ini disampaikan sejumlah sumber kepada The Associated Press (AP),

    Menurut laporan AP, mayoritas dari 20 anggota Komite Eksekutif UEFA diperkirakan mendukung pemungutan suara yang mengarah pada skorsing Israel. “Sumber internal menyebut dukungan untuk penangguhan semakin kuat, namun kerahasiaan tetap dijaga karena isu ini sangat sensitif,” tulis AP.

    Langkah UEFA ini muncul hanya dua pekan sebelum tim nasional putra Israel dijadwalkan melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Norwegia dan Italia. Namun, kepastian dukungan dari FIFA masih menjadi tanda tanya.

    FIFA memiliki hubungan erat dengan mantan Presiden AS Donald Trump, yang sebelumnya berperan besar dalam sukses penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

    Dewan FIFA, yang beranggotakan 37 orang termasuk delapan wakil UEFA, dijadwalkan membahas isu Israel pekan depan di Zurich.

    Seruan untuk mengecualikan Israel dari sepak bola internasional semakin nyaring, terutama setelah tuduhan genosida di Gaza yang diajukan oleh komisi penyelidikan Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

    Pekan lalu, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez menegaskan Israel layak mendapatkan hukuman serupa Rusia, yang dilarang tampil di kompetisi FIFA dan UEFA sejak invasi besar-besaran ke Ukraina pada 2022.

    Presiden UEFA Aleksander Čeferin sendiri sudah mengisyaratkan sikap lebih keras. Dalam sebuah laga Piala Super di Udine bulan lalu, spanduk bertuliskan

    “Hentikan Pembunuhan Anak-Anak. Hentikan Pembunuhan Warga Sipil” terbentang di lapangan, menyindir langsung aksi militer Israel.

    Sementara itu, Menteri Olahraga Israel Miki Zohar mengakui pihaknya bersama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Ketua Federasi Sepak Bola Israel Moshe Zuares tengah bekerja intensif di balik layar.

    “Langkah yang tepat adalah bertindak profesional, tidak terburu-buru membuat pernyataan, dan fokus menjaga posisi Israel di UEFA,” dikutip Zohar dalam keterangan.

    Kritikus menilai langkah FIFA dan UEFA dalam kasus Rusia menunjukkan standar ganda jika Israel tidak mendapatkan sanksi serupa.

    “Larangan Rusia diberlakukan hanya dalam hitungan hari, sementara terhadap Israel hingga kini masih penuh keraguan,” ujar seorang pengamat olahraga internasional kepada AP.

    Meski belum ada tim nasional atau klub Eropa yang secara terbuka menolak bertanding melawan Israel, kekhawatiran mulai muncul.

    Federasi sepak bola Norwegia bahkan berjanji akan menyumbangkan hasil penjualan tiket laga kontra Israel pada 11 Oktober mendatang untuk bantuan kemanusiaan di Gaza melalui organisasi Dokter Lintas Batas.

    UEFA diperkirakan akan mengambil keputusan final dalam beberapa pekan mendatang. Jika mayoritas eksekutif menyetujui, maka Israel berpotensi dikeluarkan dari panggung sepak bola Eropa, sebuah langkah yang bisa menjadi preseden baru dalam dunia olahraga internasional.

  • Reuters dan AP Tuntut Israel Atas Gugurnya 5 Jurnalis

    Reuters dan AP Tuntut Israel Atas Gugurnya 5 Jurnalis

    Dua kantor berita dunia mendesak Israel bertanggung jawab atas serangan di Gaza yang menewaskan jurnalis, menuntut akuntabilitas nyata dan perlindungan pers.

    Dua kantor berita internasional, Reuters dan The Associated Press (AP), menuntut penjelasan resmi dari pemerintah Israel terkait serangan udara di Gaza bulan lalu yang menewaskan lima wartawan. Mereka juga menyerukan langkah konkret agar tragedi serupa tidak terulang.

    Melalui pemimpin redaksi mereka, Alessandra Galloni (Reuters) dan Julie Pace (AP), kedua media itu menegaskan sikap tegasnya. “Kami kembali menuntut pertanggungjawaban yang jelas dari otoritas Israel dan mendesak pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dalam menjamin kebebasan dan perlindungan pers,” ujar keduanya dalam pernyataan yang dirilis bertepatan dengan peringatan satu bulan serangan tersebut.

    Dalam tragedi itu, lima jurnalis tewas, termasuk jurnalis visual Mariam Dagga yang bekerja untuk AP, juru kamera Reuters Hussam al-Masri, dan Moaz Abu Taha, jurnalis lepas yang karyanya dipublikasikan Reuters. Selain itu, 17 orang lainnya juga meregang nyawa.

    AP dan Reuters menegaskan para jurnalis itu gugur di Rumah Sakit Nasser, Gaza, yang menurut hukum internasional merupakan lokasi dilindungi. “Insiden sebesar ini membutuhkan penjelasan cepat, akuntabilitas, dan tindakan nyata,” demikian kutipan pernyataan mereka.

    Kedua lembaga tersebut telah melayangkan surat bersama segera setelah serangan, namun Israel belum memberikan jawaban. Militer Israel hanya menyebut tengah melakukan penyelidikan dan berdalih target mereka adalah kamera pengawas Hamas, bukan jurnalis. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahkan menyebut tragedi itu hanya sebuah “kecelakaan,” tanpa bukti yang mendukung.

    Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) mencatat hampir 200 jurnalis dan pekerja media tewas sejak perang Gaza pecah pada 7 Oktober 2023. Jumlah itu jauh lebih besar dibanding korban jurnalis di perang Rusia-Ukraina yang tercatat 18 orang.

    Pelaporan AP menilai serangan tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai alasan Israel melancarkan serangan ke rumah sakit dan bagaimana cara operasi itu dilakukan. Pernyataan Reuters dan AP juga dikeluarkan sehari sebelum Netanyahu dijadwalkan berpidato di Majelis Umum PBB.

    Dagga, 33 tahun, termasuk di antara korban yang meninggal saat Israel menggempur Rumah Sakit Nasser di Khan Younis, bersama empat wartawan lainnya dan 17 korban sipil.

    ***

  • Pidato Presiden Indonesia di PBB Disorot Media Israel

    Pidato Presiden Indonesia di PBB Disorot Media Israel

    Prabowo sebut keamanan Israel kunci perdamaian dunia

    New York, IndoBisnis – Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menjadi sorotan saat menyampaikan pidato di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Ucapannya tentang keamanan Israel dilaporkan secara khusus oleh Media ternama Israil The Times of Israel.

    “Kita juga harus mengakui, kita juga harus menghormati, dan kita juga harus menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Hanya dengan begitulah kita dapat mencapai perdamaian sejati,” kata Prabowo dalam pidatonya di New York.

    Indonesia, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, dinilai mengambil sikap berani dengan pernyataan tersebut.

    Prabowo menegaskan, pengakuan Indonesia terhadap Israel hanya mungkin dilakukan jika Israel lebih dulu mengakui Palestina.

    “Begitu Israel mengakui Palestina, Indonesia akan segera mengakui Negara Israel,” ujarnya.

    Presiden juga menekankan pentingnya perdamaian sejati yang tidak bisa dibangun melalui kekuatan semata.

    “Indonesia menginginkan perdamaian yang menunjukkan bahwa kekuatan tidak dapat menghasilkan kebenaran,” tegasnya.

    Selain itu, Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia untuk mendukung misi penjaga perdamaian PBB, termasuk pengiriman pasukan.

    “Kami percaya pada PBB. Kami akan terus mengabdi di mana perdamaian membutuhkan penjaga — bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan pasukan di lapangan,” katanya.

    Menurutnya, Indonesia siap mengerahkan hingga 20.000 pasukan ke Gaza jika Dewan Keamanan maupun Majelis Umum PBB memutuskan hal tersebut.

    Ia juga menegaskan, Indonesia bersedia mengirim pasukan ke zona konflik lain seperti Ukraina, Sudan, atau Libya.

    Pidato Prabowo yang ditutup dengan ucapan “Shalom” menjadi perhatian dunia internasional, mengingat langkah ini memberi sinyal arah baru diplomasi Indonesia di kancah global.

    ***

  • Tim Ahli PBB Nyatakan Israel Lakukan Genosida

    Tim Ahli PBB Nyatakan Israel Lakukan Genosida

    Laporan independen sebut serangan di Gaza sebagai upaya pemusnahan penduduk Palestina

    Den Haag, IndoBisnis – Tim ahli independen yang ditugaskan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyimpulkan perang Israel di Jalur Gaza bukan lagi sebatas konflik, melainkan genosida terhadap penduduk Palestina.

    Kesimpulan ini memperdalam isolasi Israel di dunia internasional dan memperburuk reputasi negara tersebut, bahkan di mata sebagian sekutunya.

    “Pengepungan total, penghancuran fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta jumlah korban sipil yang masif, jelas membentuk pola operasi genosida,” demikian bunyi laporan tim ahli melansir AP, Minggu lalu.

    Namun Israel menolak tegas tuduhan itu. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan, “Israel bisa saja melakukan genosida dalam satu sore jika mau, tetapi faktanya kami menahan diri.”

    Ia menuduh balik bahwa serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan 1.200 orang dan menculik 251 orang, merupakan tindakan genosida sesungguhnya.

    Fakta di lapangan menunjukkan dampak tragis. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 65.000 warga Palestina tewas, dengan hampir separuhnya perempuan dan anak-anak. Amnesty International menilai,

    “Melihat gambaran luas kampanye militer Israel, niat genosida adalah satu-satunya kesimpulan yang masuk akal.”

    Profesor studi Holocaust di Universitas Brown, Omer Bartov, yang sebelumnya menolak istilah genosida, kini berbalik. Ia menilai tindakan Israel di Rafah, yang mengusir sebagian besar penduduknya, sebagai “operasi genosida.”

    Kecaman juga datang dari pemimpin Eropa. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez menegaskan, “Ini bukan pembelaan diri, bahkan bukan sekadar serangan — ini pemusnahan rakyat yang tak berdaya.”

    Sementara itu, dua kelompok HAM Israel juga menyebut tindakan negaranya sebagai genosida, meski pandangan itu tidak mewakili mayoritas rakyat Israel. Human Rights Watch bahkan menuduh Israel dengan sengaja merampas air dari Gaza, menyebutnya sebagai “tindakan genosida.”

    Israel berkeras tuduhan tersebut hanyalah upaya mendeligitimasi negara Yahudi. Kementerian Luar Negeri menyebut laporan PBB itu “terdistorsi dan salah.” Dukungan kuat tetap datang dari Amerika Serikat. Presiden Donald Trump mengatakan, “Saya belum melihat bukti yang mendukung tuduhan tersebut.”

    Di sisi lain, Afrika Selatan bersama lebih dari selusin negara telah menggugat Israel di Mahkamah Internasional (ICJ). Namun pengadilan ini tidak punya wewenang eksekusi; hanya Dewan Keamanan PBB yang dapat menjatuhkan sanksi, sesuatu yang kerap dimentahkan veto AS.

    Tekanan politik terus meningkat. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) bahkan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan menggunakan kelaparan sebagai senjata perang.

    Situasi semakin mengisolasi Israel. Jerman dan Inggris mulai membatasi ekspor militer, sementara Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyerukan penangguhan sebagian hubungan dagang.

    Di berbagai kota Eropa, seruan boikot budaya dan olahraga terhadap Israel semakin keras menggema.

    Akademisi Holocaust dari Universitas Florida, Norman Goda, mengingatkan konsekuensi besar jika istilah genosida melekat pada Israel.

    “Genosida bukan hanya istilah hukum, tetapi stigma politik dan budaya yang abadi. Negara yang melakukan genosida tidak akan pernah bisa lepas dari warisan kejahatan itu,” ujarnya.

    ***

  • Israel Terdesak Akui Palestina, Ancaman Aneksasi Menguat

    Israel Terdesak Akui Palestina, Ancaman Aneksasi Menguat

    Upaya Internasional untuk Solusi Dua Negara Hadapi Penolakan AS dan Israel

     

    Paris dan Riyadh berupaya keras memanfaatkan momentum pertemuan para pemimpin dunia di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun ini.

    Bersama dengan situasi perang yang kian memburuk di Jalur Gaza, kedua negara ini berharap dapat mendorong urgensi baru dalam mencari solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina.

    Upaya ini mencakup penyusunan peta jalan untuk potensi pembentukan negara Palestina di wilayah yang direbut Israel dalam Perang Timur Tengah 1967, serta langkah sejumlah negara Barat untuk bergabung dengan mayoritas global dalam mengakui negara tersebut sebelum resmi berdiri.

    Beberapa negara telah menunjukkan langkah konkret dalam mengakui negara Palestina.

    Pada hari Minggu, Inggris, Kanada, dan Australia secara resmi mengumumkan pengakuan mereka terhadap negara Palestina, menyusul hampir 150 negara lain yang telah melakukannya.

    Prancis pun diperkirakan akan menyusul dalam Sidang Umum minggu ini.

    Namun, dorongan internasional ini menghadapi hambatan besar. Amerika Serikat dan Israel secara tegas menolak gagasan solusi dua negara. AS bahkan melarang para pejabat Palestina menghadiri Sidang Umum.

    Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang secara terbuka menentang pembentukan negara Palestina, telah mengancam akan mengambil tindakan sepihak sebagai respons.

    Salah satu kemungkinan tindakan tersebut adalah aneksasi sebagian wilayah Tepi Barat, yang jika terjadi, akan semakin menjauhkan impian kemerdekaan Palestina.

    Pembentukan negara Palestina di Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Gaza telah lama dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung lebih dari satu abad.

    Konflik ini semakin memanas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza.

    Para pendukung solusi dua negara berpendapat bahwa ini akan memungkinkan Israel untuk tetap menjadi negara demokratis dengan mayoritas penduduk Yahudi.

    Alternatifnya, menurut mereka, adalah mempertahankan status quo di mana warga Yahudi Israel memiliki hak penuh sementara warga Palestina hidup di bawah kendali Israel dalam berbagai tingkatan, sebuah kondisi yang oleh kelompok hak asasi manusia disamakan dengan apartheid.

    Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menegaskan pentingnya solusi ini pekan lalu.

    “Israel harus memahami bahwa solusi satu negara, dengan penindasan rakyat Palestina tanpa hak, benar-benar tidak dapat ditoleransi,” ujarnya, Senin (22/9/2025) melansir AP

    Guterres menambahkan, “Tanpa solusi dua negara, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah.”

    Perundingan damai yang dimulai pada awal 1990-an kerap terhenti akibat kekerasan dan perluasan permukiman Israel, yang justru menghambat berdirinya negara Palestina.

    Sejak Netanyahu kembali menjabat pada tahun 2009, tidak ada negosiasi substantif yang berarti. Israel telah mencaplok Yerusalem Timur dan menganggapnya sebagai bagian dari ibu kotanya, serta terus mendorong pembangunan permukiman Yahudi di dalam dan sekitar lingkungan Palestina.

    Saat ini, Tepi Barat yang diduduki menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 500.000 pemukim berkewarganegaraan Israel dan sekitar 3 juta warga Palestina yang hidup di bawah kekuasaan militer Israel.

    Otoritas Palestina hanya memiliki otonomi terbatas di kantong-kantong wilayah yang tersebar.

    Di Gaza, serangan balasan Israel telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina, menggusur sekitar 90% dari 2 juta penduduknya, membuat sebagian besar wilayah tidak layak huni, dan menyebabkan kelaparan di beberapa daerah.

    Serangan terbaru bahkan mengancam akan meratakan kota terbesar di Palestina.

    Sebelum perang pecah, pemerintahan Netanyahu dan sebagian besar politisi Israel memang telah menentang negara Palestina.

    Pemerintahan Trump sebelumnya juga tidak menunjukkan minat untuk menghidupkan kembali perundingan damai, bahkan menyerukan relokasi sebagian besar penduduk Gaza ke negara lain—sebuah rencana yang antusias diadopsi Israel meski dikritik sebagai pembersihan etnis.

    Dalam situasi yang suram ini, Prancis dan Arab Saudi mengajukan rencana bertahap untuk mengakhiri konflik.

    Rencana tersebut bertujuan mendirikan negara demiliterisasi yang diperintah oleh Otoritas Palestina dengan bantuan internasional.

    Usulan ini menyerukan penghentian segera perang di Gaza, pemulangan semua sandera, dan penarikan penuh Israel.

    Hamas, yang telah menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan kekuasaan kepada komite politik independen di bawah Otoritas Palestina, diharapkan meletakkan senjata.

    Komunitas internasional juga akan membantu Otoritas Palestina membangun kembali Gaza dan memerintah wilayah tersebut, kemungkinan dengan dukungan pasukan penjaga perdamaian asing.

    Perdamaian dan integrasi regional, termasuk normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel, diharapkan akan menyusul.

    Badan dunia yang beranggotakan 193 negara ini telah menyetujui resolusi tidak mengikat yang mendukung “Deklarasi New York” pada awal 2025-09-22 ini.

    Namun, Amerika Serikat dan Israel berpendapat bahwa dorongan internasional untuk negara Palestina justru menguntungkan Hamas dan mempersulit tercapainya kesepakatan untuk menghentikan perang dan memulangkan sandera yang tersisa.

    Perundingan gencatan senjata Gaza kembali menemui jalan buntu setelah Israel melancarkan serangan pada 9 September yang menargetkan negosiator Hamas di Qatar.

    AS sendiri telah meninggalkan perundingan pada Juli, menyalahkan Hamas, sementara Israel secara sepihak mengakhiri gencatan senjata sebelumnya pada Maret.

    Israel juga khawatir bahwa pembentukan negara Palestina akan memungkinkan Hamas melancarkan serangan serupa 7 Oktober dalam skala yang lebih besar.

    Meskipun para pemimpin Hamas terkadang mengindikasikan akan menerima negara berdasarkan garis 1967, kelompok tersebut secara resmi tetap berkomitmen untuk menghancurkan Israel.

    Perdana Menteri Netanyahu menggambarkan pengakuan internasional atas negara Palestina sebagai serangan terhadap Israel.

    Dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio pekan lalu, Netanyahu menyatakan,

    “Jelas bahwa jika tindakan sepihak diambil terhadap kami, itu sama saja dengan mengundang tindakan sepihak dari pihak kami.”

    Netanyahu dan mitra koalisi sayap kanannya telah lama berhasrat mencaplok sebagian besar wilayah Tepi Barat, yang akan membuat mustahil terbentuknya negara Palestina yang layak.

    AS belum mengambil sikap publik yang jelas mengenai isu aneksasi, namun Rubio, dalam wawancara dengan Fox News, mengaitkan “pembicaraan tentang aneksasi” ini dengan isu pengakuan kenegaraan.

    Uni Emirat Arab menyebut aneksasi sebagai “garis merah,” meskipun tanpa menjelaskan dampaknya terhadap Perjanjian Abraham 2020, di mana negara tersebut menormalisasi hubungan dengan Israel.

    Rencana Prancis-Saudi belum menyentuh isu-isu paling memecah belah dalam konflik, seperti perbatasan akhir, nasib permukiman, kembalinya pengungsi Palestina dari perang masa lalu, pengaturan keamanan, status Yerusalem, dan pengakuan Israel sebagai negara Yahudi.

    Selain itu, Israel juga sangat meragukan Otoritas Palestina, yang kepemimpinannya saat ini dibenci oleh banyak warga Palestina karena dianggap korup dan otokratis.

    Israel menuduh Otoritas Palestina tidak sepenuhnya berkomitmen pada perdamaian dan melakukan hasutan, meskipun ada reformasi baru-baru ini.

    Rencana tersebut menyerukan agar pemilu Palestina diadakan dalam waktu satu tahun, tetapi Presiden Mahmoud Abbas sebelumnya menunda pemungutan suara ketika partainya kemungkinan akan kalah, dengan alasan pembatasan Israel.

    Hamas, pemenang pemilu nasional terakhir pada 2006, akan dikecualikan kecuali mereka menyerahkan senjatanya dan mengakui Israel.

    Dengan semua kendala ini, rencana tersebut kemungkinan besar akan bernasib sama dengan banyak perjanjian, parameter, dan peta jalan Timur Tengah di masa lalu.

    Hal ini akan kembali menempatkan Israel pada kendali penuh atas wilayah dari Sungai Yordan hingga Laut Mediterania, dan tetap memerintah jutaan warga Palestina yang hak-hak dasarnya diabaikan.

    ***