IndoBisnis – Inggris dan empat negara sekutunya di Eropa menyerukan kepada Israel untuk segera mencabut blokade terhadap bantuan kemanusiaan di Gaza.
Seruan bersama itu disampaikan dalam pernyataan resmi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu (14/5/2025), melansir Berita Arab dengan nada tegas bahwa pembatasan yang terus berlanjut akan menempatkan jutaan warga Palestina dalam ancaman kelaparan dan memperburuk peluang perdamaian.
Negara-negara tersebut — Inggris, Prancis, Denmark, Yunani, dan Slovenia — menyatakan bahwa tindakan Israel yang menghalangi pengiriman bantuan selama hampir tiga bulan adalah sesuatu yang “tidak dapat diterima.” Dalam pernyataan mereka yang dikutip dari Berita Arab, kelima negara menekankan bahwa situasi kemanusiaan di Gaza telah mencapai titik kritis.
“Memblokir bantuan sebagai ‘pengungkit tekanan’ tidak dapat diterima,” tegas pernyataan itu. Mereka menambahkan, “Warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, menghadapi kelaparan… Tanpa pencabutan blokade bantuan yang mendesak, lebih banyak warga Palestina akan meninggal. Kematian ini sebenarnya dapat dengan mudah dihindari.”
Kelima negara Eropa itu juga mengingatkan bahwa setiap upaya Israel untuk mencaplok sebagian wilayah Gaza merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan hanya akan memperburuk ketidakstabilan kawasan.
“Setiap upaya Israel untuk mencaplok tanah di Gaza tidak dapat diterima dan melanggar hukum internasional,” bunyi pernyataan tersebut. “Wilayah Palestina tidak boleh dikurangi atau mengalami perubahan demografi apa pun.”
Pernyataan keras ini datang setelah Kabinet Keamanan Israel menyetujui perluasan operasi militer di Gaza. Kelima negara mengkritik langkah tersebut, menilai bahwa tindakan itu tidak akan membantu mengamankan pembebasan sandera, tetapi justru memperpanjang penderitaan rakyat Palestina.
“Kami sangat menentang kedua tindakan ini,” lanjut mereka. “Tindakan tersebut tidak akan melayani kepentingan jangka panjang perdamaian dan keamanan di kawasan itu — maupun menjamin pemulangan para sandera dengan aman.”
Kelompok negara Eropa itu juga menyambut baik pembebasan Edan Alexander, seorang sandera Israel-Amerika yang ditahan oleh Hamas sejak 7 Oktober 2024. Namun, mereka tetap menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat bagi seluruh tawanan yang masih ditahan.
“Penderitaan mereka harus berakhir,” tulis mereka. “Hamas tidak boleh memiliki peran di masa depan di Gaza atau berada dalam posisi yang dapat mengancam Israel.”
Dalam pernyataan yang sama, kelima negara menyampaikan keprihatinan terhadap wacana pembentukan mekanisme distribusi bantuan baru di Gaza yang dinilai PBB tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Mereka menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan tidak boleh dijadikan alat politik atau taktik militer.
“Model apa pun untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan harus independen, tidak memihak, dan netral, serta sejalan dengan hukum internasional,” tegas mereka.
Kelima negara juga mengingatkan bahwa hukum humaniter internasional mewajibkan Israel memberikan akses yang “aman, cepat, dan tanpa hambatan” bagi bantuan kemanusiaan. “Gaza tidak terkecuali,” kata mereka.
Mereka juga mengutuk keras serangan terhadap personel kemanusiaan, termasuk pembunuhan pekerja Bulan Sabit Merah Palestina dan serangan terhadap kompleks PBB pada 19 Maret lalu. “Setidaknya 418 pekerja bantuan telah tewas di Gaza sejak konflik dimulai,” bunyi pernyataan itu. “Jumlah tersebut setidaknya 418 terlalu banyak.”
Kelima negara mendesak pemerintah Israel agar segera menyelesaikan investigasi atas insiden serangan ke kompleks PBB dan mengambil tindakan nyata agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.
Menutup pernyataan mereka, Inggris, Prancis, Denmark, Yunani, dan Slovenia kembali menyerukan gencatan senjata segera, pembebasan semua sandera, dan dimulainya kembali upaya diplomasi menuju solusi dua negara.
Mereka menyatakan dukungan terhadap rencana Prancis dan Arab Saudi untuk menyelenggarakan konferensi internasional tentang isu Palestina dan Israel di New York bulan depan.
“Ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian dan keamanan jangka panjang bagi Palestina dan Israel,” pungkas pernyataan tersebut.***
