- Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencatat angka fantastis, namun di balik grafik menanjak itu tersembunyi realitas getir.
- Gaji dan tunjangan guru justru tertahan, sementara belanja pemerintah anjlok 5,65 persen. Ironi di tengah “kejayaan ekonomi” yang hanya dinikmati segelintir pihak.
Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara kembali menjadi buah bibir. Daerah dengan geliat industri nikel terbesar di Indonesia itu mencatat angka mencengangkan: tumbuh 39,10 persen pada kuartal III tahun 2025.
Namun, di balik gemerlap statistik itu, ada ironi sosial yang membungkam logika keadilan ekonomi.
Ekonom dari Universitas Khairun Ternate Dr. Mukhtar A. Adam, SE., M.Si., menyebut capaian itu “hebat tapi menyakitkan.”
“Hebat, ya? Ekonomi tumbuh 39,10 persen, tapi di tengah pertumbuhan itu justru ada yang menggelitik. Ekspor naik, industri menggeliat, tapi pengeluaran pemerintah malah minus 5,65 persen,” ujarnya menyoroti paradoks ekonomi daerah kaya tambang tersebut.
Yang lebih menyakitkan, menurut Mukhtar, penurunan belanja pemerintah itu bukan karena efisiensi atau reformasi anggaran, melainkan akibat tertahannya gaji dan tunjangan guru di berbagai daerah di Maluku Utara.
“Tambahan penghasilan dan tunjangan profesi guru ditahan. Tidak dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada rakyat yang bekerja mencerdaskan bangsa,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, hingga November 2025, data APBD Maluku Utara menunjukkan banyak komponen pengeluaran yang belum tersalurkan, termasuk hak-hak guru.
“Tunjangan profesi tertahan, tambahan penghasilan tertahan, bahkan konsumsi para guru di pelosok ikut ditahan karena hak mereka belum dibayarkan,” tambahnya.
Mukhtar menyebut kondisi ini sebagai bentuk utang moral pemerintah daerah terhadap para pendidik.
“Para Umar Bakri itu mengabdi dengan perahu, melintasi pulau, mengajarkan anak-anak bangsa kita. Tapi yang didahulukan justru gaji kepala daerah dan DPRD yang tak bisa tertunda sehari pun,” katanya kepada IndoBisnis, Sabtu (8/11).
Fenomena ini, kata Mukhtar, memperlihatkan wajah ganda ekonomi daerah: makroekonomi melambung tinggi, mikroekonomi masyarakat malah terpuruk.
Pertumbuhan 39,10 persen itu sebagian besar digerakkan oleh sektor tambang dan ekspor, bukan oleh belanja publik yang langsung menyentuh rakyat kecil.
Bahkan, akibat tekanan fiskal dan rendahnya realisasi anggaran, Kementerian Keuangan melalui Menteri Purbaya dikabarkan telah mengirimkan surat resmi kepada seluruh kepala daerah agar segera mempercepat pencairan dana tunjangan guru yang tertahan.
“Ironis, ya? Kita jago memiskinkan guru-guru kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Mereka yang paling berperan dalam membangun sumber daya manusia justru jadi korban dari angka pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan,” ujar Mukhtar
Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara memang memecahkan rekor nasional. Namun, jika di balik keberhasilan itu masih ada guru-guru di pulau terpencil yang menunggu haknya, maka pertumbuhan itu sejatinya hanya angka—bukan kesejahteraan.
***
