- Ringkasan
- Saham-saham emiten nikel mencatatkan penguatan signifikan pada perdagangan Selasa (6/1/2026).
- Lonjakan ini terjadi seiring berlanjutnya tren kenaikan harga nikel dunia dan menguatnya ekspektasi pasar terhadap potensi pengetatan pasokan dari Indonesia sebagai produsen nikel terbesar global.
- Sentimen positif juga diperkuat oleh kebijakan relaksasi terbatas dari pemerintah serta sinyal penyesuaian produksi nasional yang dinilai dapat menopang harga dan kinerja keuangan emiten tambang.
Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (6/1/2026) pukul 09.23 WIB, saham PT PAM Mineral Tbk (NICL) melambung 10,85 persen ke level Rp1.635 per unit.
Dalam sepekan terakhir, saham ini tercatat terbang hingga 35,80 persen.
Penguatan juga terjadi pada saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) yang terkerek 8,05 persen ke Rp1.275 per unit.
Selanjutnya, saham PT Central Omega Resources Tbk (DKFT) mendaki 7,59 persen, sementara PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) tumbuh 4,00 persen.
Tak hanya itu, saham PT Harum Energy Tbk (HRUM) melompat 3,23 persen, PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL) naik 2,69 persen, PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) terapresiasi 2,02 persen, PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE) menguat 1,96 persen, serta PT Vale Indonesia Tbk (INCO) naik 0,89 persen.
Pengamat pasar modal Michael Yeoh menilai prospek saham nikel masih menarik seiring rencana Indonesia sebagai produsen utama dunia untuk memangkas pasokan demi mendorong harga.
Ia menyebut kebijakan tersebut berpotensi menjadi katalis positif bagi sektor nikel.
“Saat ini harga nikel di LME sendiri sudah menyentuh kenaikan 12–13 persen year to date,” ujarnya, Senin (5/1/2026).
Menurut Michael, apabila tren kenaikan harga tersebut mampu berlanjut, dampaknya akan terasa langsung pada kinerja keuangan emiten.
Dari sisi teknikal, ia menilai sejumlah saham nikel mulai menunjukkan perbaikan pola pergerakan harga.
“INCO dan MBMA memiliki pola reversal yang memiliki upside cukup baik,” imbuhnya.
Dari sisi kebijakan, sentimen positif turut datang dari langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang memberikan relaksasi sementara bagi pemegang izin usaha pertambangan untuk tetap menjalankan kegiatan eksplorasi dan produksi.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Nomor 2.E/HK.03/DJB/2025.
Dalam aturan itu dijelaskan, perusahaan tambang yang Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026-nya telah disetujui sebelum ketentuan baru berlaku tetap diwajibkan melakukan penyesuaian dan mengajukan RKAB ulang.
Namun, apabila penyesuaian tersebut sudah diajukan tetapi belum memperoleh persetujuan hingga akhir periode berjalan, perusahaan masih diperbolehkan menggunakan RKAB lama sebagai acuan sementara.
Relaksasi ini disertai pembatasan, yakni kegiatan produksi maksimal hanya boleh mencapai 25 persen dari rencana produksi 2026. Ketentuan sementara tersebut berlaku hingga 31 Maret 2026.
Di pasar global, harga nikel dunia melanjutkan tren penguatan. Pada perdagangan Senin (5/1/2026), harga nikel spot di London Metal Exchange (LME) naik sekitar 1,1 persen ke level USD17.003 per ton. Kenaikan ini membawa harga nikel kembali ke posisi tertinggi dalam sekitar sembilan bulan terakhir.
Penguatan harga tersebut dinilai sejalan dengan sentimen pasar yang berkembang belakangan ini.
Indonesia, sebagai produsen nikel terbesar dunia, memberi sinyal akan menahan laju pasokan guna menjaga stabilitas harga di pasar global.
Wacana pengendalian suplai ini memperkuat ekspektasi pelaku pasar bahwa tekanan kelebihan pasokan dapat berkurang ke depan.
Sejalan dengan narasi tersebut, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno, dikutip Stockbit, menyampaikan bahwa pemerintah membuka peluang untuk menurunkan angka produksi bijih nikel nasional pada 2026.
Produksi tahun depan berpotensi ditetapkan di bawah 300 juta ton, lebih rendah dibandingkan perkiraan realisasi produksi 2025 yang diperkirakan mencapai sekitar 319 juta ton.
Sebagai catatan, target produksi bijih nikel nasional untuk 2025 sebelumnya ditetapkan sekitar 220 juta ton.
Tri menjelaskan adanya perbedaan antara target produksi nasional yang ditetapkan pemerintah dengan kuota produksi yang tertuang dalam RKAB perusahaan tambang.
Dalam praktiknya, kuota produksi yang disetujui melalui RKAB kerap lebih besar dibandingkan target produksi nasional.
Rencana penyesuaian produksi ini dipandang pasar sebagai langkah strategis untuk menyeimbangkan kembali permintaan dan pasokan nikel, sekaligus memberikan ruang bagi harga untuk tetap bertahan di level yang lebih sehat.
Investment Analyst Stockbit Theodorus Melvin menilai kenaikan harga nikel berpotensi memberikan sentimen positif jangka pendek bagi emiten sektor nikel.
“Kenaikan harga nikel berpotensi meningkatkan harga jual rata-rata (average selling price/ASP) dan margin laba perseroan,” ujarnya, Selasa (6/1/2026).
Emiten yang dinilai berpotensi terdampak positif antara lain INCO, NCKL, MBMA, DKFT, dan NICL.
Sebelumnya, mengutip Trading Economics, Indonesia sebagai produsen nikel terbesar dunia mengusulkan pengurangan produksi nikel sebesar 34 persen dalam anggaran 2026.
Langkah ini ditempuh untuk merespons kekhawatiran atas kelebihan pasokan serta peringatan pelaku tambang terkait penurunan kadar bijih.
Kebijakan tersebut menjadi upaya terbaru untuk menekan surplus, menyusul ekspansi besar-besaran sektor nikel setelah Indonesia melarang ekspor bijih pada 2020.
Selain itu, pemerintah juga berencana merevisi formula harga acuan bijih nikel, termasuk kemungkinan memisahkan produk sampingan seperti kobalt serta menerapkan royalti. Kebijakan ini dinilai berpotensi semakin memperketat pasokan.
Analis menilai pembatasan produksi tersebut akan menopang harga nikel, terutama ketika harga masih berada di dekat biaya produksi (production cost) di sejumlah wilayah pertambangan utama.
***
Mardan Amin Jurnalis IndoBisnis berkontribusi pada cerita ini.
Artikel ini diulas ulang IndoBisnis dengan judul: Saham Nikel Melonjak, Harga Global Jadi Pemantik.
Disclaimer
Informasi yang disediakan oleh IndoBisnis.co.id bertujuan untuk edukasi dan informasi umum. Kami tidak memberikan saran keuangan, hukum, atau pajak secara langsung.
IndoBisnis.co.id tidak bertanggung jawab atas keputusan finansial Anda. Konsultasikan dengan penasihat profesional sebelum membuat keputusan penting.
